Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Dijelaskan bupati, masyarakat butuh aman. Aman terkait kamtibmas, aman dari gangguan ekonomi dan aman dari wabah. Saat ini masyarakat seluruh dunia mengalami wabah pandemi covid19. Kabupaten Pekalongan saat ini zona hijau, zona yang aman. Menurut bupati, warga Kabupaten Pekalongan yang terpapar positif covid19 total sejak bulan Maret sampai Juni jumlahnya menurun. Kehidupan keseharian di Kabupaten Pekalongan menuju normal. Oleh karena itu bupati meminta masyarakat memperbanyak doa agar covid19 segera berlalu.

Bupati juga menceritakan bahwa dirinya mendapat pesan dari pesantren untuk membangun jiwa masyarakat. “ Kalau WHO membangun raga, tapi pengajian, wirid, thoriqot, manakib dan sejenisnya, semua itu obat hati. Jangan sampai kesehatan jiwa dilupakan, hanya konsentrasi kesehatan jasmani saja. Sehingga saya dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat menyampaikan bahwa saat ini yang paling penting ikhtiar dijalankan, tapi jangan lupa selalu berdoa agar sabar dalam menerima cobaan,” ungkapnya.

Untuk pembangunan yang berjalan di Kabupaten Pekalongan, bupati menuturkan di kecamatan Wiradesa mendapat perhatian yang cukup besar. Pertama pasar wiradesa, dan kedua fly over ( Jalan layang ) jalan kereta api, dan ketiga rumah sakit Kraton II, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar gampang mengakses rumah sakit. ( Humas Kominfo )

Publisher : aris

Bupati Asip Kholbihi menjelaskan bahwa pembangunan masjid merupakan salah satu bentuk dari implementasi dasar keimanan dan ketakwaan manusia dalam aspek ibadah. Oleh karena itu bupati berharap masyarakat dapat bersama-sama membantu mensinergikan pembangunan masjid Baitul Muahidin supaya bisa cepat jadi. ‘’ Alhamdulilah hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan amalan yang mulia yaitu dari pembangunan masjid. Membangun masjid itu amalanya besar karena membangun masjid merupakan dasar dari wujud amal dan takwa kita dalam ibadah,’’ kata Bupati Asip.

Apabila sinergi dari masyarakat dan pemerintah itu baik, dijelaskan oleh Bupati Asip itu bisa mempercepat pembangunan tempat ibadah bisa jadi sesuai target. Menurutnya, bantuan itu tidak hanya berbentuk materi saja,melainkan bisa berupa tenaga yang diberikan oleh masyarakat. ‘’ Tadi panitia pembangunan masjid sudah menceritakan sejarah masjid ini, dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai syariat yang artinya kita semua harus gotong-royong dan kerja keras, kerja bersama dan membantu baik berupa tenaga maupun materi supaya masjid ini bisa jadi,’’ jelas Bupati Asip.

Dalam kesempatanya kali ini bupati Asip juga berpesan kepada masyarakat apabila ada masukan atau aspirasi mengenai pembangunan di Kabupaten Pekalongan ,itu bisa diutarakan karena pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut. ‘’ Kami mendoakan dan mendukung melalui program dari pemerintah kabupaten yang akan kami koordinasikan dengan dinas tekait,’’ ujar Bupati Asip.(Lusi kominfo)

Publisher : aris

Bupati Menjelaskan, “Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang cukup subur di Jawa Tengah karena ketinggiannya dari 0-1900 mdpl, nanti pada ketinggian 500 600-1000 subur sekali, kemarin kita ada di kecamatan talun yang tingginya 600 itu subur, semua jenis tumbuhan itu tumbuh dengan baik karena alatnya itu seperti itu dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti di vietnam meskipun disana subur tapi tetap beda alamnya dengan indonesia, ragam nabatinya sangat jauh karena tanaman-tanaman paling banyak di Indonesia, bangkok juga tidak ada tanaman sama sekali” Jelas Bupati dalan Pidatonya.
Tanah di Kabupaten Pekalongan subur namun belum bisa dikelola secara maksimal, kemudian munculah puming-puming ini, serta muncul beberapa komoditas-komoditas yng mungkin punya kualitas tinggi.

Pemkab akan memfasilitasi dan karena banyak orang pekalongan yang secara individu menanam hasilnya lumayan, “Karena ini komoditas yang menurut saya umum, lagi booming yasudah tanam semua. Dulu kita pernah menanam apa saja, jaman jati merah menanam, jaman bunga juga menanam, karena lagi booming di pasar, dan juga di eksplore pasar internasional, kalau pasar internasional butuh kita siapkan sampelnya.” Tambah Bupati

Bupati juga memotivasi para petani, bahwa tidak ada salahnya para petani mencoba dulu, karena ini komoditas, biasanya kalau sampel di pasar itu lebih kecil dan harganya tinggi, mumpung belum besar. Seluruh hutan Kabupaten Pekalongan mempunyai tanah luas 9000 hektar, yang 3000 hektar tidak bisa ditanami, kemudian sisanya 26 ribu hektar bisa ditanami, bisa dikerjasamakan untuk mengembangkan kopi, kalau memang niat dan sudah berhasil menanam disini namun lahannya terbatas, kalau ingin lahan lebih besar segeras, masyarakat dihimbau untuk segera membuat kelompok, Pemkab akan memberikan fasilitas pengolahan hutan yang dekat daerah Pajomblangan namun juga harus kerjasama dengan masyarakat sekitar.

Disamping itu, Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Pekalongan saat ini dalam zona hijau, jadi kalau ada hajatan dipersilahkan namun tidak boleh terlalu besar, hiburan-hiburan dan kegiatan lainnya juga boleh dilakukan namun dengan skala terbatas dan tetap terapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, rajin cuci tangan, serta sosial dan pshycal distancing.

Jumlah positif di Kabupaten Pekalongan ada 9 orang, 5 sembuh, 1 meninggal dunia namun ber KTP Depok Jawa Barat, sedangkan 3 lainnya masih dirawat, dan yang 1 diantara 3 tersebut merupakan cluster DKI yang sudah dirawat disana namun kabur dari RS karena ingin bertemu keluarganya di Kampung, dan 1 lagi merupakan cluster Qim yang merupakan seorang anak (8 tahun) dari Ibu yang bekerja sebagai perawat di RS Qim Batang, Bupati menghimbau masyarakat untuk menjaga anak-anaknya karena rentan terkena virus. (Ela Nurfadhila)

Publisher : aris

Dikatakan bupati, nantinya di kabupaten Pekalongan  akan banyak Rumah Sakit, melengkapi Rumah sakit yang sudah ada di tingkat kecamatan diantara Siwalan, Wonokerto, Wiradesa, Kesesi, Kedungwuni, juga kecamatan Buaran nantinya akan didirikan Rumah sakit. Bupati berharap keberadaan Rumah sakit  ini bermanfaat untuk  meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus  membuka kecamatan-kecamatan  yang memang perlu didirikan Rumah sakit.

Sementara itu kepala Dinas Kesehatan kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwi  Antoro S.KM.,  dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan  gedung Rumah sakit  Kesesi direncanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama telah dilaksanakan pada tahun 2019, seluas 1144 meter persegi. Gedung tahap pertama sudah dimanfaatkan.  Pembangunan gedung  tahap kedua tahun 2020 ini, dengan luas lahan 3800 meter  persergi. Pembangunan  gedung tahap dua ini direncanakan terdiri  dua lantai dengan kapasitas 60 tempat tidur dan diperuntukkan bagi  perawatan kesehatan ibu dan anak dan juga kebidanan, ruang  perawatan umum dewasa dan anak-anak, ruang ICU, ruang tindakan medik  dan ruang isolasi,  ruang observasi serta apotik. Sedangkan pembangunan tahap tiga, nanti di tahun 2021 dengan luas lahan  2430 meter persegi  yang rencananya untuk  ruang  penataan landscape dan penataan ruang sekitar Rumah sakit. Pembangunan tahap ketiga  nanti  untuk penunjang yaitu poli penyakit  dalam, poli penyakit  anak, ruang  laktasi, ruang  radiologi, labaratorium, hemodialisa serta pembangunan penataan lingkungan sekitar Rumah sakit.

Wawan menambahkan , pihaknya telah menyiapkan anggaran sejumlah 8,7 Milyar. Anggaran itu akan digunakan pembangunan ruang perawatan untuk lantai  1 dan 2, ruang ICU, ruang anak.  “ Orientasi kita saat ini adalah upaya kita bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan anak”, paparnya. ( Humas Kominfo )

Publisher :aris

Sekretaris Daerah, Dra. Mukaromah Syakoer, MM menjelaskan, “Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.” Jelas dalam sambutannya di aula lantai 1 setda Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik , dapat dinilai dari seberapa besar perubahan yang dilakukan secara bertahap yang diharapkan dapat membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional.” tambahnya. Dengan demikian melalui hal tersebut, diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses, dengan sendirinya akan terwujud.

Sekda menegaskan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting bersama dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan menjadi zona yang berintegritas, sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sekda juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar BPS Kabupaten Pekalongan atas dideklarasikannya pencanangan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM dilingkungan Badan Pusat Statistik Kabvupaten Pekalongan. Pemkab berharap semoga dalam dilaksanakannya deklarasi ini akan semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sementara itu kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Siti Mardiyah, menyampaikan bahwa BPS telah melaksanakan pembangunan zona integritas dan kabar baik bahwa Kabupaten Pekalongan saat ini sudah mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 mencapai 57,63 kemudian 2018 mencapai 58,99 kemudian ditahun 2019 mencapai 69,53. Siti Mardiyah Berharap semoga di tahun 2020 dan kedepannya akan mencapai angka yang lebih tinggi lagi, semua ini merupakan upaya jajaran BPS Kabupaten pekalongan yang telah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh mewujudkan zona yang bersih dan integritas di Kabupaten Pekalongan.

BPS siap bekerja dan bekerjasama untuk sama-sama bekerja dalam membangun dan menjaga zona integritas ini dengan tulus, “Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya yang kita kerjakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.” Tambahnya.(ela kominfo)

Publisher : aris

Hadir dalam tinjauan ini, Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,SH.M.Si, Kepala Dinas DPU Taru Bambang Iriyanto,Kepala Bappeda Yualian Akbar, Kepala Dinas Perkim LH Trinanto ,Kepala Dinas Kesehatan Setiyawan Dwi Antoro, Inspektur Ali Riza,Kepala Dinas PMD P3A DAN PPKB Muhammad Afif.

Dikatakan oleh Bupati Asip bahwa kedatangan Pemkab kali ini memiliki berbagai tujuan yang diataranya adalah silaturahmi dengan masyarakat setempat,monitoring langsung berkaitan dengan kendala apa saja yang ada di Desa Banjarsari serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait persiapan Kabupaten Pekalongan menuju era Normal Baru.

‘’Pertama,tujuan kita adalah untuk silaturahmi dalam rangka melakukan monitoring langsung tentang kendala-kendala yang dialami oleh struktur pemerintahan desa Banjarsari,’’ kata Bupati Asip.

Rangkaian monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dijelaskan oleh Bupati Asip utamanya adalah sebagai evaluasi kinerja Pemkab dalam mengambil kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. Dimana pihaknya berharap monitoring ini bisa mendapat aspirasi langsung dari masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil supaya sesuai dengan basis kepentingan masyarakat.

‘’Kemudian yang kedua, hal ini juga sebagai evaluasi kami berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang telah kita ambil. Dan juga kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi, karena tugas kami adalah sebagai agrigator atau penerus kebijakan dari pusat dan provinsi,’’ jelas Bupati Asip.

Selanjutnya,berkaitan dengan sosialisasi untuk menghadapi New Normal, Bupati Asip mengungkapkan bahwa masyarakat diharapkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan,karena pihaknya telah membuka kegiatan keagamaan,sosial,ekonomi di Kabupaten Pekalongan,walaupun masih dalam skala kecil.

‘’Karena Kabupaten Pekalongan saat ini masuk dalam zona hijau dan menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan resiko penularan Covid-19 yang rendah. Maka saat ini Kabupaten Pekalongan tengah mempersiapkan diri menuju New Normal,’’

‘’Mendasari hal tersebut, maka kegiatan keagamaan,sosial,ekonomi kemasyarakatan sudah kita buka. Masjid,pasar dan pariwisata juga sudah kita buka. Namun walaupun seperti itu,masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan,’’ ungkap Bupati Asip.

Adapun untuk pengelolaan di Desa Banjarsari,Bupati Asip mengatakan pihaknya dari DPRD akan melakukan identifikasi dan mengawal yang juga berkaitan dengan penggunaan dana desa. Karena menurut Bupati Asip tugas DPRD adalah sebagai representasi mewakili masyarakat.

"Terkait dengan pengelolaan desa nanti akan kita identifikasi dan dikawal oleh DPRD karena tugas DPRD itu untuk representasi mewakili masyarakat," kata Bupati Asip. (Lusi Rismawati)

Publisher : aris

Dari data kantor Pertanahan, kabupaten Pekalongan baru 39% yang disertifikatkan. Untuk itu akan segera ditindaklanjuti pensertifikatannya dengan tim khusus. Menurut Gusmanto, House to House sudah terealisasi, tinggal pemanfaatan data. Aplikasi tersebut berguna untukmembuka data wajib pajak. Aplikasi ini sangat bermanfaat karena akan sinkron antara data yang di BPN dengan yang di Bappeda. Hal ini dimaksudkan untuk sertifikasi tanah aset pemkab.

´saya harap kita tindaklanjuti dengan tim khusus. Dengan surat pernyataan tanah tersebut menjadi aset akan disertifikatkan. Kaitannya dengan akan dibentuk tim pembangunan data pertanahan, itu melibatkan unsur kantor pertanahan, pemda dan desa. Yang intinya membangun database pertanahan sampai di tingkat desa menjadi desa lengkap. Jadi nanti data pertanahan di desa itu lengkap, bisa digunakan berkaitan dengan perencanaan kebijakan pembangunan atau untuk kepentingan yang lain”, ungkap Gusmanto.

Sementara itu Sekda Mukaromah Syakoer, MM., mengatakan bahwa sertifikat merupakan bentuk kepemilikan yang sah. Berdasarkan data dari tahun ke tahun yang disertifikat sekitar 500 sekian. Maka akan dilakukan inventarisasi karena masih banyak hal yang masih perlu dibenahi. Mukaromah juga memberikan apresiasi kepada kantor pertanahan yang telah membantu pemerintah daerah karena ini merupakan salah satu kewajiban bersama . Kegiatan ini untuk percepatan yang endingnya pelayanan masyarakat di kabupaten Pekalongan . Sekda juga menuturkan pihaknya merespon keinginan masyarakat yang saat ini inginnya serba cepat. “ Kita melayani masyarakat, termasuk di dalamnya LSM dan lainnya ini semua harus bersinergi yang baik antara pemda dengan yang lain”, paparnya.

Selanjutnya kaitannya zona peta tanah, zona dinilai masih luas. Untuk itu harapannya pakai per bidang, karena bidang bisa dibatasi. “ Mestinya yang di tepi jalan dan di belakang jalan, pojok, tengah itu nilainya sudah berbeda,” terangnya.

Mukaromah juga meminta dinas terkait segera ditindaklanjuti sertifikasi tanah aset pemkab
agar semuanya selesai dengan cepat. “ Untuk pensertifikatan perlu dikaji, kita harus inventarisir betul, mana-mana yang bisa diselesaikan pembayaran melalui APBD, mana yang bisa diselesaikan dengan pernyataan bupati. Harapan saya di tahun 2020 ini bisa selesai sehingga di tahun 2021 tinggal sisanya yang perlu ditindaklanjuti.” pungkasnya ( Humas Kominfo)

Publisher : aris