Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Dikatakan bupati Asip Kholbihi dalam sambutannya, bahwa acara komunikasi kemitraan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan aparatur desa , seiring dengan berlakunya undang-undang desa yang dikuatkan oleh desentralisasi fiskal tingkat desa.

‘’Berlakunya undang-undang desa yang diiringi dengan desentralisasi fiskal di tingkat desa, maka seluruh dinamika pembangunan yang ada di desa ini tidak bisa lepas dari kontrol publik,’’ kata Bupati Asip Kholbihi.

Bupati menambahkan, dengan berlakunya undang-undang desa tersebut, maka transparansi anggaran desa ini harus diawasi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pada tahap perencanaan anggaran dimana pada tahap awal ini pasti tidak akan luput dari pengawasan  berbagai pihak. Tahapan kedua adalah proses pengerjaan dari anggaran dan tahap ketiga adalah pengawasan pada tahap evaluasi anggaran.

Oleh karena itu, Bupati Asip mengungkapkan bahwa dengan pedoman itu aparatur desa harus berhati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa, sebab apabila norma-norma tersebut tidak diperhatikan akan menimbulkan masalah, karena menurutnya pengawasan itu dilakukan dari berbagai pihak mulai dari pengawasan internal yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah baik itu kecamatan dan kabupaten, juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, LSM, pewarta dan lembaga yang tidak ada saluran resminya.

‘’Setiap tindakan yang kita kerjakan itu pasti diawasi oleh berbagai pihak baik dari sektor pemerintah, kecamatan maupun kabupaten secara internal maupun pihak yang tidak ada saluran resminya, untuk itu perhatikan norma-norma yang berlaku,’’ ungkapnya.

Pengawasan itu juga tidak serta merta dilakukan, karena hal itu dijelaskan bupati Asip ada regulasi yang mengatur, yaitu undang-undang keterbukaan publik dimana setiap laporan dari masyarakat harus ditindaklanjuti, karena itu masuk dalam laporan pengaduan masyarakat.

Untuk itu Bupati Asip berpesan kepada seluruh aparatur desa untuk menjaga transparansi anggaran desa, juga memperhatikan norma-norma yang berlaku agar tidak  menimbulkan masalah di kemudian hari.

‘’ Ini menjadi media untuk kita melihat kredibilitas pengelolaan aggaran desa oleh pemerintah desa,’’ pesannya.

Pasar induk Wiradesa akan mulai dibangun pada awal bulan Oktober 2020 mendatang dengan total anggaran 92 milyar yang bersumber dari APBN melalui Perpres No.79 Tahun 2019, dimana sesuai Perpres tersebut Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan senilai 3,5 triliyun yang dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Dikatakan Bupati Asip Kholbihi pembangunan pasar induk Wiradesa ini direncanakan akan memakan waktu 2 tahun karena pembangunannya akan dilakukan sesuai instruksi kementrian perdagangan pusat dengan model pasar yang mengedepankan aspek keselamatan, keindahan, sirkulasi udara yang memadai dan hijau. Oleh karena itu Bupati Asip berharap pembangunan ini dapat dilakukan sesuai harapan supaya pasar induk Wiradesa menjadi pasar terbaik di Indonesia.

‘’Insyaallah nanti bulan Oktober-November pasar induk ini akan kita pindah semua. Hari ini kita selamatan, supaya pindahnya pedagang dari pasar induk yang mau dibangun dengan anggaran yang besar yaitu 92 milyar, dan dibangun selama 2 tahun ini ke pasar darurat,’’ Kata Bupati Asip Kholbihi saat memberikan sambutan dalam acara Pemindahan Pedagang Pasar Wiradesa ke Pasar Darurat pada pagi ini, Rabu (23/9/2020).

Bupati Asip juga berharap dengan akan dipindahkannya para pedagang ke pasar darurat, keamanan, keselamatan serta protokol kesehatan harus tetap diperhatikan supaya para pengunjung bisa tetap nyaman untuk berbelanja ke pasar darurat nantinya.

‘’Jangan lupa keamanan serta protokol kesehatan tetap dilaksanakan, supaya pendapatan tetap stabil walaupun di pasar darurat,’’ ujarnya.

Sementara itu Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan Ir Hurip Budi Riyantini mengatakan bahwa pemindahan para pedaganag pasar Wiradesa ke pasar darurat akan dilakukan secara bertahan yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2020.

Adapun untuk jumlah total pedagang yang akan dipindahkan sendiri, Riyantini mengungkapkan bahwa ada 1998 pedagang yang masuk rincian database dengan rincian ruko 46, kios 212, los 1124, dan beceran sejumlah 216.

Untuk penataannya sendiri, lanjut Riyantini, akan dibagi menjadi 2 zonasi dagangan dengan pengelompokan dagangan basah dan kering.

‘’ Rencana pemindahan pedagang pasar darurat dimulai dari tanggal 1-11 Oktober 2020 dengan cara bertahap dengan model penataan yang dibagi menjadi 2 kategori,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)

Publisher : aris

DOWNLOAD PENGANTAR PERPANJANGAN

Usai  penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara simbolis, Bupati Asip dalam sambutannya mengatakan,  bagi warga Desa Kutorojo yang mempunyai  tanah yang belum disertifikat maka bisa segera didaftarkan melalui pemerintah desa  sehingga tahun depan seluruh lahan yang ada di desa Kutorojo bisa disertifikasi.

Dijelaskan bupati, Pemerintah mengadakan program PTSL  tersebut  gunanya antara lain pemilik tanah mendapat pengakuan secara sah dari negara. Kedua,  sertifikat  dapat meningkatkan  nilai ekonomi atau dapat dijadikan agunan di bank sebagai modal.  Dan fungsi ketiga, menurut Bupati,  jika sudah disertifikat tanah tadi, maka  tidak akan ada konflik sosial atas nama lahan. “ Oleh karena itu diharapkan masyarakatnya tambah guyub rukun dan semangat membangun desa Kutorojo, “ ujar Bupati

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga  mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran BPN Kabupaten Pekalongan yang telah bekerja keras sehingga pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Pekalongan berjalan lancar

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Pekalongan,  Imawan Abdul Ghofur ST.,M.Si dalam laporannya menyampaikan  untuk dapat menyelesaikan pendaftaran tanah di Kabupaten Pekalongan, tiap tahun pihaknya  harus menyelesaikan rata-rata 33.840 bidang sampai tahun 2024.

“ Diharapkan dengan terbentuknya data pertanahan yang lengkap dan akurat, ke depan permasalahan tanah akan semakin berkurang, perencanaan pembangunan akan semakin mudah, “ ucap Imawan

Imawan juga memaparkan  jumlah bidang tanah yang ada di Desa Kutorojo adalah 1415 bidang. Target  hak sertifikat atas tanah sebanyak  542 bidang. Sampai saat ini jumlah sertifikat yang telah terbit di Desa Kutorojo sebanyak 157 sertifikat. Dan yang masih belum tersertifikat sekitar 358 bidang. ( Ar-Kominfo )

Publisher : aris

“ Masih ada lagi, derajat yang keempat  yang juga merupakan bagian dari upaya kita mencari keselamatan dunia akherat dalam konteks keilmuan yaitu mencintai.  Ini bisa diartikan sebagai orang yang memberikan kontribusi  positif terhadap pengembangan kajian-kajian keIslaman baik secara  sarana maupun prasarana, “ lanjutnya.

Yang tidak boleh adalah posisi  pada golongan kelima, yaitu tidak alim, tidak belajar (ngaji)  juga tidak mendengarkan , dan sama sekali tidak peduli dengan pengembangan pendidikan Islam, maka  pososi golongan ini termasuk  orang yang  celaka.

Selanjutnya Bupati menuturkan  persarikatan Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan mengajarkan  bahwa kita tidak boleh hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi hidup kita semata mata didedikasikan untuk kepentingan umat Islam menuju kemaslahatan baik di dunia maupun di akherat.  Salah satu hal prinsip yang dipedomani persarikatan  Muhammadiyah adalah selalu berpikir  rasional di dalam setiap tindakan.

“ Dalam konteks apapun, warga Muhammadiyah selalu memadukan antara rasionalitas dalil aqli dan naqli. Kekuatan pendekatan inilah saya kira yang menjadikan organisasi ini berkembang terus, tidak hanya persoalan yang menyangkut masalah keagamaan, tapi masalah-masalah sosial, pengembangan-pengembangan lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga-lembaga sosial yang lain berkembang sangat luar biasa, “ ungkapnya.

Dikatakan, Persarikatan Muhammadiyah telah melakukan pendekatan dakwah kulturan seperti pengajian-pengajian, pondok pesantren, telaah-telaah keilmuan, hal-hal yang menyangkut pendalaman forum syariah  sudah dilakukan sejak awal bahkan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Kemudian yang tak kalah penting, kekuatan dakwah kultural harus di dukung/disinergikan dengan kekuatan dakwah struktural , yakni dakwah yang dilakukan oleh pemerintah atau  oleh sebagian orang yg menentukan kebijakan  agar penentuan kebijakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.  Karena  prinsip, pemerintah  dan agama adalah saudara kembar yang tidak terpisahkan.

Kuatnya sebuah dakwah Islamiyah sangat tergantung dair kuatnya  komitmen dakwah struktural yang dilakukan oleh pemerintah. “ Sekali lagi bahwa kita memproporsionalisasi  bahwa konteks pemerintah adalah menguatkan dakwah kultural yang sudah dilakukan jauh sebelum entitas pemerintah, “ tandasnya.

Ditambahkan pula fungsi pemerintah adalah menjadi pelindung bagi berkembangnya dakwah Islam di Indonesia.  Karena agama adalah sesuatu yang bersifat suci , wahyu. Sedangkan Pemerintah berfungsi menjadi penjaga  dari agama agar berkembang diikuti oleh umatnya dengan perasaan aman dan damai, tentu juga dengan kondisi aman dan stabil sehingga dakwah bisa berkembang dengan baik ( Ar-Kominfo )

Publisher : aris

Menjawab keluhan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi, SH.M.Si, mengatakan bahwa pemkab akan segera merealisasikan perbaikan akses jalan yang dianggapnya itu sangat penting. Adapun untuk anggaran sendiri, dikatakan Bupati Asip Kholbihi, perbaikan jalan ini akan menghabiskan anggaran sebesar 3,5 milyar. Untuk itu Ia berharap pada tahun 2020 ini pembangunan dapat diselesaikan.

‘’ Insyaallah pada bulan ini sudah ada kegiatan, yang pertama adalah Kwasen – Brondong, kemudian Brondong ke Watuireng ini akan kita selesaikan dengan total anggaran hampir 3,5 milyar,’’ kata Bupati Asip Kholbihi saat melakukan tinjauan akses jalan rusak di Desa Windurejo, Kecamatan Kesesi, pada Senin pagi (21/9/2020).

Bupati Asip menjelaskan, ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini, celah fiskal sangatlah sempit untuk melakukan pembangunan, karena anggaran pada tahun 2020 ini telah direlokasi dan direfokusing untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Tetapi untuk pembangunan akses jalan desa Kwasen sampai ke wilayah obyek wisata Watuireng akan tetap diupayakan, karena menurutnya ini akan menjadi modal dasar juga untuk pengembangan wisata Watuireng .

Dengan akses jalan yang baik, lanjut bupati, itu akan menambah daya tarik pengunjung untuk berwisata ke Watuireng melalui lintasan jalan kecamatan Kesesi. Ia juga sangat optimis setelah akses jalan penghubung ini jadi, obyek wisata Watuireng akan mengalami perkembangan yang pesat, karena akses jalanya ada dua jalur, yaitu jalur Kajen sampai ke Kandangserang dan jalur dari Kesesi ke Kandangserang.

‘’ Tetapi yang paling penting kita akan mendorong penuh perkembangan wisata Watuireng dari dua track, yang pertama dari track Kandangserang yaitu jalur reguler, kemudian akan kita tambah lagi jalur yang dari Kesesi yang nanti masuk ke Kwasen, Brondong, Windurojo kemudian sampai ke objek wisata Watuireng,’’ terangnya.

Selain itu untuk memajukan wisata Watuireng, Bupati Asip mengungkapkan bahwa pihaknya akan bersinergi bersama pemerintah kecamatan Kandangserang, Bumdes dan Pokdarwis untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan sumber daya manusia supaya obyek wisata Watuireng bisa tetap bertahan di tengah pandemi yang masih berlangsung.

‘’ Watuireng merupakan batu alam yang luasnya 2,5 hektar, ini akan kita kembangkan dan sekarang juga sudah ditata oleh Bumdes melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan bekerjasama dengan pemerintah,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)

Publisher : aris

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si dalam sambutannya mengatakan tujuan seminar  adalah dalam rangka berikhtiar bagaimana cara melakukan pemasaran online, dan Ia menegaskan bahwa Kunci utama dari bisnis online adalah kesabaran dan ketekunan. Tentunya hal Ini butuh trik atau cara tersendiri .

 “  Di Kabupaten Pekalongan, binaan dari juragan UMKM ini Alhamdulilah sudah banyak yang berhasil. Setidaknya yang berhasil itu kita klasifikasi menjadi dua,  yang sudah besar, omsetnya sebulan bisa sampai 10 Milyar, jumlahnya sekitar 7 orang. Kemudian klasifikasi sedang, jumlahnya hampir 100 orang. Omsetnya 2-5 Milyar per bulan, “ ucap Bupati.

Kepada peserta seminar, Bupati menerangkan bahwa mereka  punya produk, kemudian bagaimana produk dikenal orang. Setelah dikenal  bisa memantik daya beli orang atau biasa disebut dengan produk yang marketable atau sangat masar produknya.

Lebih lanjut,  dikatakan pula Kabupaten Pekalongan sudah punya keunggulan, yaitu sebagai  daerah penghasil industri konveksi dan turunannya terbesar di Indonesia. “ Kita menjadi produsen batik terbesar. Ironinya, yang melakukan pemasaran batik-baik kita itu adalah dari luar. Itu sah-sah saja. Kota Pekalongan adalah salah satu etalase dari produk-produk batik Kabupaten Pekalongan, “ paparnya

Menurut Bupati di masa sekarang melakukan pemasaran lebih mudah karena bisa mengekspose atau melakukan pengenalan supaya produk-produk  dikenal secara  baik melalui media massa.

´Secara prinsip kalau kita bisa memasarkan produk sendiri , maka multibuyer efeknya akan lebih baik, “ tegasnya

Selanjutnya Bupati mengajak melakukan  gerakan pemasaran online untuk membantu para produsen yang ada di Kabupaten Pekalongan, karena selama masa pandemi  6 bulan terakhir, barang menumpuk di gudang. Dan Bupati mengatakan pemerintah nanti akan menfasilitasi selain dari juragan UMKM  juga menfasilitasi antara produsen dengan para pemasaran.

Bupati juga menambahkan bahwa ada problem mendasar dari bisnis online ini,  yang kaitannya dengan strategi, tapi problem mendasar yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah bagaimana para pelaku UMKM memperbanyak  admin. Admin-admin  dilatih dan ada admin yang khusus menangani produk untuk dijual di pasar online.  

Sementara itu Taufik selaku  Ketua Juragan UMKM Kabupaten Pekalongan mengatakan  Juragan UMKM ini dulu diawali hanya  dari 33 orang.  Setelah  pembinaan rutin yang dilakukannya , jumlahnya terus berkembang  hingga sekarang  ada 2483 orang.

Taufik berharap  Bupati punya kebijakan  dengan mengerahkan gerakan ayo online, yang pada akhirnya pedagang-pedagang besar yang online di Pekalongan mereka tidak kesulitan cari admin. Selain itu diharapkan setelah seminar  tersebut  di Kabupaten Pekalongan  betul-betul  ada gerakan jualan online yang luar biasa. Karena 70 % produsen pedagang Pekalongan yang menjual produknya justru orang lain. Ia juga mengharap  Bupati mencarikan tempat untuk produk yang tidak bisa dionline kan.

“Harapan saya setelah pelatihan ini kita ada gerakan yang luar biasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM, “ pungkasnya ( Ar-Kominfo )  

Publisher : aris

Dalam acara ini turut hadir para Forkopimda, Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi,SH.M.Si, dan Wakil Bupati Pekalongan Ir.Hj Arini Harimurti.

Acara pendisiplinan adaptasi kebiasaan baru ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protocol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan pola hidup sehat. Untuk itu dalam acara ini Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si, menegaskan kepada masyarakat bahwa protocol kesehatan dan empat kebiasaan baru harus selalu dilaksanakan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.

‘’Ini harus diikhtiari semaksimal mungkin secara lahir batin, dengan tadi penerapan kebiasaan baru yaitu memakai masker, cuci tangan ,jaga jarak dan pola hidup sehat,’’ kata Bupati Asip Kholbihi saat memberikan sambutan pada acara Pendisiplinan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kajen Town Square (20/9).

Selain pendisiplinan dan sosialsisasi adaptasi kebiasaan baru, kegiatan rapid test juga dilaksanakan kepada masyarakat yang hadir dalam acara ini. Dan menurut Bupati Asip, apabila ada yang reaktif maka akan segera dilaksanakan tes swab untuk mengetahui apakah orang tersebut positif Covid-19 atau tidak.

Bupati Asip juga mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan terhadap penyebaran Covid-19 sendiri harus dilakukan dengan sabar karena basis masyarakat masih tergolong rendah tentang kesadaran penerapan adaptasi kebiasaan baru, jadi upaya sosialisasi dan pendisiplinan akan dilakukan secara masif oleh Pemkab Pekalongan diberbagai tempat.

‘’Semua kita pantau berbasis kewilayahan dengan upaya seperti itu kami meyakini Insyaallah untuk masa yang akan datang ini akan terjadi penurunan,’’ ungkapnya.

Adapun untuk sanksi social sendiri Bupati Asip mengatakan apabila sanksi social terhadap pelanggaran protocol kesehatan dirasa masih kurang maksimal, maka pihaknya akan segera mengatur sanksi-sanksi lainya, bahkan mendorong terbentuknya peraturan daerah terkait pencegahan penyakit menular seperti yang dilakukan oleh daerah lain.

‘’Mencontoh daerah lain, mungkin kedepan kita akan buat regulasi baru tentang terkait pencegahan penyakit menular,’’ jelasnya. (Lus-Kominfo)

Publisher : aris