Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Webinar dimulai dengan pembukaan oleh wakil dari KPPI Jawa Tengah. Selanjutnya pengantar oleh Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Dra. Retno Sudewi, Apt,M.Si,MM. Sambutan diisi oleh Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ir Agustina Erni

Adapun paparan webinar mengusung 3 (tiga) tema, yaitu perempuan dalam pusaran politik maskulin oleh Titi Anggraini (Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi) Jakarta, Stigma perempuan dalam konstelasi pilkada oleh Drs. Teguh Yuwono,M.Pol (Pengamat politik/Dosen UNDIP), pengalaman sebagai kepala daerah perempuan oleh Ir Arini Harimurti (Plt Bupati Pekalongan)

Dalam paparannya, Plt Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti membagikan kisah perjalanan karir dan kiprahnya hingga menjadi kepala daerah. Arini menuturkan filosofinya bahwa bermanfaat bagi sesama adalah sesuatu yang membahagiakan. Oleh karena itu bekerja keras,jujur, optimis dan selalu mencari solusi harus dilakukan. Tentunya dukungan suami, anak dan keluarga serta rekan dekat adalah modal utama baginya. Juga pandangan pakar, para alim serta suara masyarakat akan mempertajam dalam keputusan yang diambilnya.

Selanjutnya Arini juga memaparkan tugas dan kewenangan kepala daerah sesuai UU No.9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Diterangkannya, bupati sebagai administrator , mencakup pemerintahan hukum dan politik, pembangunan ekonomi dan keuangan, serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Sedangkan ada beberapa factor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan , seperti regulasi pemerintah pusat, sumber daya manusia aparatur dan masyarakat, sumber daya alam, budaya/kultur maupun tuntutan dan harapan masyarakat.

Untuk itu, menurut Arini diperlukan sikap yang berpedoman pada aturan, komitmen memegang prinsip , menghormati kultur/budaya dan bijaksana dalam mengambil kebijakan.

Tak dipungkiri juga adanya dinamika sebagai kepala daerah. Namun Arini menyikapi dengan menyeimbangkan dan menempatkan diri di tengah birokrat, masyarakat dan keluarga. (Ar-Kominfo)

Publisher : aris

Dengan adanya kegiatan ini Arini berharap ini bisa menjadi momen, momen bagi terutama yang tidak mungkn menjadi hal mungkin. Dan tentunya  menjadi kegiatan setiap 3 bulan sekali dilaksanakan donor darah. Selain itu, menurutnya kegiatan ini merupakan  momen untuk mengetuk hati para anggota PGRI untuk mengabdi kepada masyarakat

“Selamat ultah mudah-mudahan di usia ke-75 ini PGRI semakin jaya dan mudah-mudahan hari ultah ini menjadi motivasi kita bersama untuk selalu mengabdi dan semakin berbakti pada nusa bangsa, “pungkas Arini.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Dra. Siti Masruroh.,M.Si mengatakan dalam rangka peringatan HUT PGRI dan hari Guru Nasional ini, pihaknya menyelenggarakan beberapa kegiatan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum, salah satu rangkaian kegiatan adalah donor darah yang diikuti para guru. ” Donor darah yang kali ini dilaksanakan Alhamdulilah di masa pandemic ini kita tahu kegiatan donor agak berkurang karena masa pandemic banyak yang khawatir. Tetapi dengan penuh keyakinan untuk membantu kebutuhan darah di masyarakat, karena itu para guru khususnya anggota PGRI dari berbagai cabang kecamatan bisa hadir dan memberikan donornya, “ungkap Siti Masruroh.

Pada kesempatan tersebut Siti Masruroh berharap kepada seluruh gruru di Kabupaten Pekalongan terutama yang muda, sehat, agar membiasakan berdonor karena hal ini menurutnya jelas kegiatan yang positif dan juga bisa menjadi cek memastikan kondisi benar-benar sehat.

Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan Bejo Herbeno.,S.IP.,M.Si menjelaskan target guru yang  mendonor sebanyak 80 sampel, sama seperti tahun sebelumnya. ” Harapannya setiap tahun ada peningkatan namun kondisi ini tidak mungkin karena ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan kegiatan yang sama sehingga banyak anggota kami di kecamatan tidak bisa mengikuti ke sini karena sudah menyumbang donor di kecamatan,” terang Bejo.

Dikatakan pula kegiatan donor darah ini adalah kegiatan rutin setiap hari ulang tahun PGRI karena Ia menyadari bahwa selain organisasi profesi pihaknya juga organisasi perjuangan yang di dalamnya tidak hanya memperjuangkan nasib guru, seperti gaji dan kesejahteraannya, tapi bagaimana berjuang untuk ikut berbakti pada masyarakat Kabupaten Pekalongan secara luas, salah satu bentuknya adalah kegiatan donor darah. (Ar-Kominfo)

Menurut Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj. Arini Harimurti untuk menciptakaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pekalongan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah sebagai pemerintah harus memberikan contoh dahulu kepada masyarakat luas untuk tidak merokok.

Setelah pemerintah bisa menata diri untuk membiasakan pola hidup sehat dengan tidak merokok, lanjut Arini, maka masyarakat akan mencontoh dan setelah itu baru pemerintah harus melakukan langkah konkret untuk segera mengimplementasikan harapannya supaya Kabupaten Pekalongan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

‘’ Tugas kita yang pertama tentu saja ini mungkin bu staf ahli , di kawasan kita dulu bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan. Jika di kawasan kita sudah berhasil bebas dari asap rokok baru kita keluar,’’ jelasnya.

Selanjutnya, Arini mengatakan bahwa langkah tepat yang harus dilakukan saat ini untuk bisa segera mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan adalah dengan membuat Peraturan Bupati sebagai langkah awal supaya hal tersebut bisa dilakukan.

Untuk itu, Ia meminta pihaknya untuk segera mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan Bupati mengenai peraturan khusus Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan, sembari menunggu adanya bupati definitive yang nanti akan terpilih pada 9 Desember 2020 mendatang.

‘’Kami memang kalau bicara tentang kawasan tanpa rokok ini Peraturan Daerahnya kami memang belum ada, tetapi ada Peraturan Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang kawasan tanpa rokok yaitu Perda Tahun 2012 tentang ketertiban umum yang didalamnya mengatur kawasan tanpa rokok,’’ terangnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Advokasi Kawasan Tanpa Rokok Kemendagri Edward Sigalingging menyampaikan bahwa sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah daerah itu diwajibkan harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk itu Ia sangat mendukung penuh Kabupaten Pekalongan untuk bisa membuat Perda khusus mengenai Kawasan Tanpa Rokok seperti yang sudah dilakukan oleh 360 kabupaten lainnya di Indonesia.

‘’ Perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa pemerintah daerah itu harus diwajibkan menetapkan Perda tentang KTR artinya ini sudah sebelas tahun memang dari total 514 jumlah kabupaten baru sekitar 360 an ya, yang sudah menetapkan Perda Tentang KTR,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)

[Gambar]

Publisher : aris

Mengawali sambutannya Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada segenap pimpinan dan anggota Bapemperda yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan Rencana Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120  Tahun 2018, sehingga pada hari ini program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Mengantar penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, disampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait Propemperda Tahun Anggaran 2021 antara Bapemperda dengan pihak Pemerintah Daerah telah disepakati 8 (delapan) Raperda, yang terdiri dari 2(dua) Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Raperda tentang Pencegahan Penyakit Menular.

Sedangkan yang merupakan usulan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) Raperda,yaitu Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran  2022, Raperda tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor I Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang keolahragaan.

Dengan adanya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disamping rencana pembentukan Peraturan Daerah yamg ditetapkan dalam program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 dimungkinkan untuk pengajuan Raperda sebagai tindak lanjut pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Komulatif Terbuka)

Pada kesempatan rapat paripurna kali ini disampaikan pula terkait 1(satu) Raperda usulan Pemerintah Daerah yaitu tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan Propemperda Tahun Anggaran 2020, belum dapat disampaikan dan dibahas di DPRD pada tahun 2020 dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerinah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan acuan /rujukan dalam penyusunan Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, namun Raperda tersebut diusulkan kembali pada Propemperda tahun 2021 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Raperda di Tahun 2021.

Selanjutnya kepada Perangkat Daerah yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DPRD maupun usulan Pemerintah Daerah, diharapkan agar benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasannya serta dapat diimplementasikan dengan baik. (Ar-Kominfo)

Publisher : aris

Selain itu hadir pula dari unsur forkopimda antara lain dari Pengadilan Negeri, wakil  Kejaksaan maupun Dandim, Koordinator pengawasan bidang akuntabilitas Pemda, Sekda beserta para kepala OPD Kabupaten Pekalongan , Kepala Dinas PMD,PPPA dan PPKB, para camat serta kepala desa.

Mengawali sambutannya Plt Bupati mengucapkan selamat datang atas kehadiran Prof.Dr.  Hendrawan dalam rangka menjadi narasumber kegiatan workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran  dan Penggunaan Dana Desa di lingkungan Kabupaten Pekalongan, khususnya pengelolaan dana desa yang tepat, cepat, terpadu sebagai upaya penanganan dampak ekonomi dari covid 19.

“ Sebagaimana kita ketahui bersama, wabah covid 19  membawa perubahan tata kelola hampir di seluruh negara yang meliputi beberapa  aspek, antara lain aspek keuangan. Oleh karena itu Pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 54 tahun 2020 melakukan langkah-langkah yang cepat tepat focus  terpadu dan sinergi antar kementrian atau lembaga dan daerah dengan merefokusing kegiatan dan merealokasi APBN, APBD  untuk percepatan penanganan covid 19 termasuk pula APBDes, “ papar Arini

Arini menjelaskan bahwa Perpres No 54 tahun 2020 tentang perubahan  postur  dan rincian APBN tahun 2020 antara lain mengatur bahwa anggaran Dana Desa dapat digunakan untuk jaring Pengaman Sosial ( JPS) di desa. Ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk kegiatan penanganan covid 19.  Dalam hal ini Pemkab telah menindaklanjuti Perpres tersebut dengan refukosing, relokasi APBDes 2020 untuk penanganan covid 19.

“ Pagu Total Dana Desa Rp. 263 397 106 000. Sedangkan realisasinya sampai dengan bulan Oktober 2020 ini baru 94,51 % . Kemudian Dana Desa untuk penanganan covid 19 Rp.89 376 765 209  dan realisasi sampai dengan Okteber 2020 ini 77,39%, “ terangnya. Bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak covid 19 berupa BLT selama 6 tahap,yaitu bulan Mei, Juni dan Juli, masing-masing Rp. 600 ribu dengan jumlah  KPM sekitar 35 ribu. Sedangkan bulan Agustus, September dan Oktober 2020 , masing-masing Rp.300 ribu.

Pada prinsipnya, menurut Arini pihaknya  sangat mendukung kegiatan workshop tersebut dan harapannya ada arah yang jelas dengan adanya kebijakan refocusing itu.

“ Kepada para kepala desa, agar benar-benar fokus dan tidak bingung karena ada perubahan.  Ini harapan saya dari adanya workshop ini, “ ujar Arini. Kepada narasumber Arini juga berharap  dapat memberikan arah petunjuk kepada para kepala desa tentang bagaimana focus menanggulangi covid 19 ini

Sementara itu Prof Dr. Hendrawan dalam sambutannya mengatakan peran pemerintah dalam penanganan covid sudah luar biasa. Sejak  tanggal 2 maret 2020 pemerintah mengumumkan ada 2 orang terkena covid, lalu  pemerintah  mengeluarkan PP pengganti UU yaitu Perpu I tahun 2020.  Kemudian  Perpu disetujui DPR menjadi UU no. 2 tahun 2020 . Menurut Hendrawan Perpu ini menarik wewenang pembentukan anggaran dari DPR ke tangan pemerintah. Hal ini agar perubahan-perubahan anggaran berjalan cepat.

“Untuk mengatasi covid kita mengeluarkan anggaran Rp.695,2 Triliun. Termasuk intervensi agar desa sebagai benteng terakhir perekonomian kita, tetap bisa dipertahankan jangan sampai desa  yang identik dengan ketahanan pangan, diobrak abrik oleh covid, “ ungkap Hendrawan.

Menyinggung UU No.11 tahun 2020  tentang cipta kerja , Hendrawan selaku anggota dewan menjelaskan bahwa definisi Bumdes telah dirubah. “ Jadi masa depan desa ditentukan oleh seberapa lincah, seberapa visioner kepala desa memanfaatkan dana desa dan seterusnya untuk membangun Bumdes, bisa kerjasama antar desa, boleh mendirikan PT, koperasi,  untuk memanfaatkan potensi desa , peluang ekonomi di desa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Ar-Kominfo)

[Gambar]

[Gambar]

Publisher : aris

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Pekalongan Dra.Hj. Mukaromah Syakoer, MM., yang sekaligus berkesempatan memberikan sambutannya kali ini. Menurutnya, rapat koordinasi ini dilaksanakan sesuai instruksi gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di musim penghujan, apabila bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin terjadi di Kabupaten Pekalongan.

‘’Dan untuk antisipasi, kami semua berharap jangan sampai yang sudah ditetapkan ini terjadi di Kabupaten Pekalongan. Tetapi yang namanya manusia itu harus tetap berikhtiar dan melakukan antisipasi sedini mungkin agar bencana ini tidak melanda di Kabupaten Pekalongan khususnya dan umumnya di Indonesia,’’ ungkapnya.

Selanjutnya, Mukaromah Syakoer berpendapat bahwa rapat kesiapsiagaan ini sangatlah penting dilakukan, karena menurutnya bencana alam di Kabupaten Pekalongan itu sangatlah rawan terjadi, mengingat banyak daerah pegunungan yang berpotensi longsor dan di daerah bawah yang berpotensi banjir. Oleh karena itu, Ia berharap pihaknya segera melakukan langkah konkret sebagai bentuk upaya preventif menghadapi bencana alam.

‘’Rapat pada pagi hari sangat penting dan baik sekali, karena ini wadah untuk saling komunikasi dan koordinasi supaya jangan sampai ada kejadian, baru kita mengadakan rapat,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan ini Ia juga menjelaskan mengenai laporan terjadinya bencana longsor di daerah Kecamatan Paninggaran dan Lebakbarang serta pohon tumbang yang terjadi di awal musim penghujan ini. Ia berharap dengan laporan ini, pihaknya segera menindaklanjuti dan memantapkan kesiapan untuk melakukan upaya penanganan yang tepat.

Ia juga berpesan, mengingat belum lama ini banyak terjadi pohon tumbang, BNPB harus melakukan inventaris pohon yang sudah tua yang tumbuh di sepanjang jalan raya untuk segera dilakukan penebangan, supaya tidak terjadi kembali pohon tumbang yang bisa membahayakan para pengguna jalan.

‘’Saya memohon, pohon-pohon yang sudah tua untuk diinventarisir sebagai bentuk langkah preventif untuk mencegah terjadinya pohon tumbang di pinggir jalan raya seperti kemarin-kemarin,’’ jelasnya.

Selain itu, Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap optimis dan berdoa supaya bencana alam tidak terjadi terus-menerus di Kabupaten Pekalongan di musim penghujan ini, sebagaimana yang telah diprediksikan oleh BMKG.

‘’ Tetapi kita harus tetap optimis, dan tetap berdoa, meskipun ditetapkan daerah kita rawan bencana. Karena itu kan perkiraan data. Semoga perkiraan itu tidak terjadi sungguhan di Kabupaten Pekalongan,’’ Pesannya. (Lus-Kominfo)

Publisher : aris

Ketua dan pengurus DPD KSPN Kabupaten Pekalongan diterima langsung oleh Plt Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti didampingi Plt Asisten Pembangunan Kabupaten Pekalongan Abdul Kholik, Kepala Dinas DPMPTSP dan Naker Edi Herijanto., S.Sos, Kabid hubungan industrial ketenagakerjaan DPMPTSP dan Naker Tri Haryanto, serta Kasi kelembagaan dan penanganan perselisihan  Eko Hadi Mazaya, di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (10/11)

Kepala Dinas PMPTSP dan Naker EdiHerijanto., S.Sos menyampaikan bahwa rapat dewan pengupahan belum mendapat kesepakatan karena ada pendapat yang berbeda antara pihak APINDO dan KSPN. APINDO tetap bepegang teguh pada surat edaran dari pusat bahwa dewan pengupahan untuk tahun 2021 sama dengan upah tahun 2020.  Sedangkan pendapat dari KSPN Berpegang pada PP No. 78 tahun 2015 maka untuk tahun 2021 penghitungan UMK bisa menggunakan survei KHL, maka diharapkan tahun 2021 serikat diberikan ruang untuk bisa mengusulkan pengupahan.

Mewakili KSPN, Ketua KSPN Turmudi menyampaikan upah buruh di Kabupaten Pekalongan masih sangat rendah dan masih dibawah kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Intinya dari audensi ini  pihaknya ingin Pemkab bisa membantu setidaknya pengupahan di Kabupaten Pekalongan bisa setara dengan kota Pekalongan. “Tarkait pengusulan UMK kami harap dari Plt. Bupati pada saat pengusulan UMK tidak berdasarkan dengan Surat Edaran namun berdasarkan dasar Hukum yaitu PP No. 78 tahun 2015, “ pinta Turmudi.

Menyikapi persoalan yang ada, Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti menegaskan bahwa  yang menentukan UMK  bukanlah Bupati atau Plt. Bupati, namun dari dewan pengupahan.  Oleh karena itu Arini meminta DPMPTSP dan Naker untuk memfasilitasi dengan peraturan yang ada. Namun demikian pihaknya tetap akan memperjuangkan upah buruh agar bisa naik akan tetapi  harus mempertimbangkan situasi karena saat ini masih pandemi covid19.

Dikatakan pula pada  masa pandemi ini  pengusulan pengupahan jangan terlu tinggi dalam pengusulan UMK.  “Kita juga harus melihat dan melindungi teman serikat pekerja yang lain agar dalam pengusulan tidak terjadi PHK terkait terlalu tingginya pengupahan, “tandasnya.

Plt Asisten Pembangunan Kabupaten Pekalongan  Abdul Kholik  mengemukakan pada prinsipnya Pemkab akan membela kepentingan kaum buruh  agar mendapat kesejahteraan yang lebih baik.  (Ar-Kominfo)

Publisher : aris

Tampak hadir dalam penyerahan secara simbolis tersebut antara lain Ketua DPRD Hj. Hindun MH, Kapolres Pekalongan , Darno, Wakil kejaksaan Negeri, Kepala BPN, para Asisten, kabag Tapem, serta camat Kajen dan kepala Desa Tambakroto.

“Saya mohon di dalam menggantikan status tanah, misal dari pertanian menjadi pendaratan, saya mohon hati-hati sekali karena bagaimanapun tanah pertanian ini manfaatnya sangat banyak. Terbukti di masa pandemi ini, justru pertanianlah yang paling bertahan. Ini merupakan ketahanan pangan kita. Jadi saya mohon hati-hatilah merubah lahan pertanian menjadi lahan lain atau pendaratan, “ujar Arini dalam sambutannya.

Arini juga mengucapkan selamat kepada warga Tambakroto yang telah menerima sertifikat. Ia mengajak untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden bahwa sertifikat itu merupakan tanda bukti hak. Hak atas tanah yang paling kuat. Sehingga diharapkan dengan adanya sertifikat ini konflik-konflik sosial mengenai tanah bisa dihindari. “Dan oleh karena itu ayo kita jaga dengan baik sertifikat ini. Selain sebagai bukti hak, ini juga bisa menjadi modal usaha, “ tambahnya.

Sementara itu Kepala BPN Pekalongan, Imawan Ghofur dalam laporannya menyampaikan target pendaftaran tanah sebanyak 35.114 bidang, target sertifikat hak atas tanah sebanyak 23.295 bidang. Lokasi kegiatan ada di 31 desa yang meliputi 15 kecamatan

Diharapkan dengan terbentuknya data tanah yang lengkap dan akurat dari kegiatan PTSL ke depan permasalahan tanah akan semakin berkurang. Dan perencanaan pembangunan akan semakin mudah (PBB terupdate secara terus menerus, pembuatan RDTR akan semakin mudah, pemantauan LP2B, dan sebagainya)

Khusus untuk Desa Tambakroto Kajen, jumlah bidang tanah seluas 2.602 bidang, dengan target SHAT 1.162 bidang dan yang belum bersertifikat 1.081bidang. (Ar-Kominfo)

Publisher : aris