Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menyatakan bahwa percepatan pembebasan lahan, termasuk tanah musnah, merupakan prioritas utama. Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi lintas instansi pada Rabu (23/7/2025), yang melibatkan BPN, DPU Taru, Camat Tirto, Kades Jeruksari, anggota Komisi A DPRD, dan sejumlah pihak terkait.

"Alhamdulillah, kami terus konsisten melakukan rapat koordinasi tiap bulan. Fokusnya pada pembebasan tanah musnah melalui skema kerohiman dan juga lahan non-musnah untuk keperluan pembangunan Bendung Gerak," ujar Sumar, politisi Fraksi PDI Perjuangan.

Tanah musnah, lanjutnya, adalah lahan yang rusak total akibat bencana alam dan tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya. "Kondisi di sana sangat memprihatinkan. Di beberapa titik, kedalaman air sudah mencapai tiga meter, bahkan bentuk lahannya sudah lebih menyerupai laut," ungkapnya.

Pemkab Pekalongan telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk skema ganti kerohiman, sesuai dengan regulasi terbaru. Proses ini mencakup pembentukan tim teknis, penilaian appraisal, penetapan lokasi, hingga sosialisasi kepada para pemilik lahan.

Rencananya, pertemuan lanjutan dengan warga akan digelar Jumat mendatang untuk menyamakan persepsi soal nilai kerohiman. DPRD juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jika dibutuhkan, termasuk opsi konsinyasi lewat pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan.

"Namun kami berharap proses ini bisa selesai secara musyawarah, tanpa harus menempuh jalur hukum. Yang penting, nilai kerohiman bisa diterima semua pihak," imbuh Sumar.

Ia menargetkan seluruh tahapan rampung sebelum akhir September 2025. “Kami minta doa dan dukungan dari semua pihak. Situasi warga di pesisir Tirto sangat memprihatinkan. Infrastruktur rusak, rumah selalu terendam rob. Ini tanggung jawab bersama untuk segera dituntaskan,” tandasnya.

Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan, Drs. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., usai meninjau SD Negeri 02 Sengare, Talun, yang sebelumnya dilaporkan memiliki keterbatasan sarana pembelajaran, kamis (24/7/2025)

“Hari ini saya datang ke SD Negeri 02 Sengare setelah mendapat laporan dari suami saya, anggota DPR RI Komisi Pendidikan, yang saat itu sedang reses di Talun. Beliau menyampaikan bahwa masih ada sekolah di Kabupaten Pekalongan yang fasilitasnya kurang memadai,” ujar Bupati.

Bupati Pekalongan mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika masih ada sekolah yang tidak memiliki kursi dan meja layak. Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Pendidikan, Halo Bupati, atau media sosial resmi Pemerintah Daerah. “Kirimkan laporan beserta foto kondisi sekolah agar bisa segera kami tindak lanjuti. Saya ingin memastikan anak - anak kita belajar di sekolah yang layak. Tidak harus mewah, tetapi minimal memenuhi standar kelayakan,” tegasnya.

Bupati juga memastikan perbaikan sarana sekolah negeri akan menjadi prioritas. "Sekolah negeri adalah aset pemerintah, dan sebagian besar muridnya berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, saya ingin memastikan mereka belajar dengan nyaman dan layak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Kholid, S.IP., M.M., menjelaskan pada tahun sebelumnya Pemerintah telah mengalokasikan Rp25 miliar untuk pengadaan perabot sekolah. Namun pada tahun 2025, sebagian anggaran dialihkan untuk pembangunan jalan sehingga pengadaan perabot dilakukan melalui skema kredit. “Sebenarnya saat ini hanya tinggal pemeliharaan saja. Untuk peralatan belajar, khususnya kursi dan meja, sudah terpenuhi. Sebelumnya hanya di Sengare yang kondisinya seperti itu, sekarang sudah tertangani,” ujarnya.

Kepala SDN 02 Sengare, Talun, Sutiyono mengakui selama empat tahun terakhir proses pembelajaran di sekolahnya kurang optimal akibat keterbatasan sarana dan komunikasi yang belum berjalan maksimal. “Kami berterima kasih kepada Ibu Bupati yang telah memberikan bantuan untuk siswa kami. Ini luar biasa, dan kami berharap ke depan proses pembelajaran bisa lebih optimal dan menyenangkan bagi anak-anak,” katanya.

Ia juga menyebut lokasi sekolah yang berada di perbatasan Kabupaten Batang dan Talun menjadi tantangan tersendiri. "Persaingan prestasi dengan sekolah di wilayah sekitar cukup ketat. Namun, dengan dukungan pemerintah, kami akan terus berjuang meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepada siswa,” tandasnya.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia mengungkapkan rasa senang dan terkejutnya atas pengakuan tersebut.
"Alhamdulillah, senang dan terkejut sebetulnya saya Bupati Pekalongan mendapatkan penghargaan dengan kategori tadi, pemimpin Jawa Tengah yang peduli kesehatan masyarakat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa program kesehatan gratis dengan KTP ini telah berjalan berturut-turut dan bahkan menjadi inspirasi bagi daerah lain.

"Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan yang niatnya kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, kesejahteraan, tetap bisa berjalan dan semoga Allah memberikan jalan kepada kami untuk mempermudah seluruh akses masyarakat Kabupaten Pekalongan di bidang kesehatan, infrastruktur, atau yang lainnya," harap Fadia.

Alfito Deannova, Pemimpin Redaksi Detik, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan, nilai, dan kekuatan yang menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Ia menyoroti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang kaya akan kearifan sejarah dan melahirkan sosok-sosok penting bagi pilar tokoh Indonesia.

"Seiring Jateng-Jogja bertumbuh, beriring pula tantangan dan problematikanya, mulai dari kompleksitas sosial, ekonomi, lingkungan, hingga budayanya," jelas Alfito. Ia menambahkan bahwa kebutuhan akan sosok progresif dan organisasi yang mampu menemukan solusi serta menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik menjadi alasan utama Detik menyelenggarakan Jogja Jateng Awards 2025.

"Inilah yang mendorong kami malam hari ini untuk hadir di sini memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada mereka dan bukan hanya sekadar menyelenggarakan seremoni belaka," tegasnya.

Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., Gubernur Jawa Tengah, menyatakan kebanggaannya atas berkumpulnya tokoh-tokoh penting dalam acara Jogja Jateng Awards 2025. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara Detik atas inisiatifnya di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

"Award ini menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kita untuk lebih berkarya dan memberikan warna bagi kita," tutur Gubernur Luthfi. Ia juga menekankan peran penting media sebagai sarana penghubung dalam memberikan edukasi dan kontrol sosial.

"Media kita gunakan sebagai partnership building dalam membangun wilayah. Oleh karena itu, Jawa Tengah harus memiliki daya dobrak, termasuk Jogja, menjadi daya saing menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M, Si,. ,mengatakan, TMMD kali ini berbeda dibanding pelaksanaan sebelumnya karena peningkatan anggaran dan cakupan program.  “Ini semacam program model atau prototipe. Kalau bisa, semua desa di-upgrade seperti ini. Karena peningkatannya bukan hanya di sisi anggaran, tetapi juga program, kolaborasi, dan keterlibatan berbagai pihak,” ujarnya.

Beliau menyebut Desa Windurojo dipilih karena memiliki persoalan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur.   "Kita tangani secara bersama-sama dengan pendekatan sinergi antara program pemerintah dan CSR. Pekerjaan mencakup pembangunan jalan, rumah tidak layak huni, penanganan stunting, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan keuangan desa,” tambahnya.

Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710 Pekalongan, Mayor Cpl Cahyono Yulianto, menjelaskan, sasaran TMMD Reguler 125 meliputi kegiatan fisik maupun nonfisik. “Untuk fisik, di antaranya pembangunan jalan sepanjang 977,5 meter dengan lebar 2,5 meter, pemasangan enam unit lampu penerangan jalan umum, pengeboran dan penyediaan air bersih satu unit berikut pipanisasi empat unit, serta rehabilitasi empat rumah tidak layak huni. Selain itu juga ada program ketahanan pangan,” jelasnya.

Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,5 miliar, bersumber dari kolaborasi pemerintah daerah dan TNI. “Harapan kami, program TMMD ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga di Desa Windurojo,” pungkasnya. 

 Tanpa menunda waktu, H. Ashraff Abu yang juga merupakan suami dari Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E, M.M mengunjungi langsung sekolah yang dimaksud. Setelah melihat sendiri kondisi ruang belajar yang belum layak, ia mengaku prihatin dengan adanya kondisi tersebut.

 “Zaman saya kecil saja sudah ada meja dan kursi. Masa di tahun 2025 ini masih ada anak-anak yang duduk di bawah saat belajar? Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya tegas dalam kunjungan tersebut.

 Ia juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya merasa berkewajiban untuk bertindak cepat dan tidak tinggal diam. Sesaat setelah menemukan fakta tersebut, ia langsung menghubungi Bupati Pekalongan untuk meminta tindak lanjut segera.

 “Alhamdulillah, saya sudah telpon langsung Ibu Bupati dan beliau merespons dengan cepat. Insya Allah, minggu ini semua kebutuhan sekolah ini akan dikirimkan,” tambahnya.

 Komitmen tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Kepala Sekolah SDN 02 Sengare, Camat Talun, dan perwakilan masyarakat yang hadir. Ia juga berjanji akan terus mengawal proses pengadaan hingga tuntas, meskipun dirinya tidak bisa hadir saat barang dikirim.

 “Yang paling penting, saya sudah datang dan memastikan sendiri. Barangnya pasti dikirim. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Ibu Bupati bisa datang langsung melihat,” pungkasnya.

 Kepala SD Negeri 2 Sengare, Sutiyono, menjelaskan bahwa dari total enam ruang kelas, dua di antaranya kekurangan mebel. Namun, satu kelas masih bisa diatasi dengan meminjam fasilitas dari SD Negeri 01 Mesoyi dan SD Negeri 01 Sengare.

 “Kalau untuk idealnya, kita membutuhkan sekitar 40-an set meja dan kursi agar semua siswa bisa belajar dengan nyaman,” ungkap Sutiyono, Senin (21/7).

 Saat ini, SD Negeri 02 Sengare memiliki total 138 siswa. Kondisi kurangnya mebel membuat proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Sutiyono menyampaikan harapannya agar bantuan mebel segera direalisasikan demi kenyamanan dan efektivitas pembelajaran.

 “Dengan adanya bantuan mebeler ini, kami berharap pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan siswa lebih fokus. Karena kalau duduk di bawah, jelas tidak nyaman dan mengganggu konsentrasi anak-anak,” tambahnya.

 Salah satu siswa kelas 5 SDN 02 Sengare Abyantara Al-Syahiq mengaku senang dengan adanya bantuan tersebut dan berterima kasih kepada H. Ashraff Abu yang sudah berkenan datang ke SDN 02 Sengare.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya sudah sejak lama memfasilitasi layanan perekaman KTP-el secara jemput bola. Layanan ini menyasar warga yang karena kondisi tertentu, seperti sakit, disabilitas, maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke tempat perekaman.

“Kami sudah koordinasi dengan para camat dan diteruskan ke seluruh kepala desa dan lurah. Jika ada warga yang membutuhkan, silakan ajukan surat permohonan ke dinas. Setelah itu, akan segera kami jadwalkan kunjungan ke rumah warga tersebut,” jelas Kepala Disdukcapil kepada Tim RKS, (21/07/2025)

Dalam praktiknya, proses perekaman ini dilakukan langsung di rumah warga. Kemudian, sehari setelah perekaman, KTP biasanya dapat langsung dicetak dan diserahkan melalui petugas admin hukum (PPAD) di tingkat desa.

Meski jumlah permintaan layanan ini tidak banyak, namun Disdukcapil Kabupaten Pekalongan tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kadang masyarakat baru sadar pentingnya KTP saat sudah sangat membutuhkannya. Maka kami selalu siap melayani,” tambahnya.

Ia pun mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang hingga kini belum memiliki KTP-el atau belum pernah melakukan perekaman, untuk segera menghubungi Disdukcapil Kabupaten Pekalongan. “Syukur - syukur bisa langsung datang ke kecamatan atau ke dinas,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia Arafiq menegaskan bahwa program bantuan ini sangat dinanti masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga beras yang kini mencapai hampir Rp14.000 per kilogram. "Bantuan pangan ini harus tepat sasaran, benar-benar menyentuh orang miskin yang membutuhkan, dan tepat waktu, harus cepat sampai ke desa masing-masing," ujarnya.

Setiap penerima akan mendapatkan 20 kilogram beras untuk periode Juni dan Juli. Bupati Fadia juga menekankan pentingnya kerja sama dari pemerintah desa dalam memastikan penyaluran yang adil. Ia meminta agar data penerima, khususnya yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), segera diperbaiki jika masih ada warga mampu yang terdata sebagai penerima.

"Kalau orang mampu dikasih beras 20 kg dan orang miskin hanya menonton, kan tidak pas. Semoga ini menggugah kesadaran untuk mereka yang mampu agar bisa memberikannya kepada yang tidak mampu," harapnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Tegal, Agung Rohman, memastikan bahwa stok beras untuk Kabupaten Pekalongan mencukupi. "Stok Bulog untuk Kabupaten Pekalongan cukup. Untuk bantuan ini kami sediakan sekitar 1.400 ton beras, dan hari ini mulai didistribusikan," jelas Agung.

Proses distribusi akan dilakukan dari gudang Bulog ke seluruh desa sesuai dengan jumlah penerima masing-masing. Di tingkat desa, penyaluran akan dilakukan secara bertahap di titik-titik yang telah ditentukan. Bulog menargetkan seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat penerima manfaat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan hingga akhir Juli ini.

Agung Rohman juga menegaskan komitmen Bulog terhadap kualitas beras yang disalurkan. "Untuk kualitas, kami Bulog menerima Cadangan Beras Pemerintah kualitas medium. Tentu saja, baik kualitas maupun kuantitas sudah kami lakukan pengecekan secara standar," pungkasnya.

“Kami nanti akan mempelajari dan mengundang tokoh masyarakat, para alim ulama, serta organisasi keagamaan untuk memberikan pandangan, saran, dan masukan. Semua pihak tentu memiliki tujuan yang baik, dan nanti akan kita cari titik temu yang sesuai dengan kondisi di Pekalongan,” ujar Abdul Munir saat diwawancarai Tim RKS, Jumat (18/7/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait audiensi, Abdul Munir menambahkan bahwa DPRD terbuka untuk melakukan audiensi maupun dialog terbuka, baik melalui pertemuan resmi maupun forum-forum informal yang dilakukan oleh fraksi atau partai politik.

“Nanti ada yang mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh, ada yang melakukan sosialisasi. Dari situ DPRD akan menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan pendapat dari semua kalangan seperti Muhammadiyah, LP Ma’arif, para pengamat pendidikan, rektor, hingga organisasi kepemudaan,” jelasnya.

Ketua DPRD juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang menyikapi isu tersebut. “Kami berharap masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan dan menunggu hasil kajian yang komprehensif. Tujuan kami adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mendorong terwujudnya masyarakat Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul, S.IP, M.AP, menekankan pentingnya sosialisasi sebelum penerapan kebijakan baru. Ia menyatakan bahwa setiap regulasi atau perubahan kebijakan harus diawali dengan komunikasi yang luas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Kebijakan baru harus diawali dengan sosialisasi yang masif. Pemerintah juga harus mendengar secara terbuka jika ada keberatan dari masyarakat. Jika dirasa perlu, maka bisa saja dilakukan revisi. Intinya, semua pihak harus terlibat dan terakomodir,” ungkapnya.

Dengan pendekatan inklusif ini, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap keputusan akhir terkait kebijakan lima hari sekolah benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan.