KAJEN - Keberadaan Santri Gayeng Nusantara Kabupaten Pekalongan diharapkan berkembang semakin besar. Apalagi Kabupaten Pekalongan yang dikenal sebagai kota santri mempunyai kurang lebih hampir 10 ribu santri dan hampir 100 pesantren. Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan santri gayeng Nusantara Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2021-2026 yang dilangsungkan di Klinik Ryega Dr Ryan Kecamatan Doro, Rabu (15/09) siang. Sebelumnya telah dilaksanakan vaksinasi masal di klinik Ryega Dr Ryan di Doro.
Pelantikan Santri Gayeng Nusantara dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus Ketua Umum atau Panglima Santri Gayeng Nusantara Taj Yasin Maimoen beserta para pengurus santri gayeng nusantara periode 2021-2026 serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Tampak hadir pula Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Ashraff,, Pj sekda beserta para asisten, para kepala OPD terkait, Camat Doro beserta forkopimcam serta para kiai dan tokoh masyarakat setempat.
Bupati Fadia berharap kepengurusan Santri Gayeng Nusantara Kabupaten Pekalongan bukan hanya nama, tetapi sesuai dengan tupoksinya sehingga santri gayeng di kabupaten Pekalongan menjadi besar. Karena menurutnya santri gayeng adalah garda terakhir NU. “ Ayo kita bersatu padu kuatkan NU dan besarkan NU. Karena Kabupaten Pekalongan ini, kata santri bukan hanya istilah tapi memang santri di kabupaten Pekalongan ini luar biasa banyak. Kota santri ini mempunyai kurang lebih hampir 10 ribu santri dan hampir 100 pesantren. Pemkab mensupport adanya pesantren menjadi bermanfaat dan lulusan dari pesantren mempunyai kelebihan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya,” ujar Fadia
Bupati Fadia juga mengapresiasi kepedulian Santri Gayeng Nusantara di bidang kesehatan yang diwujudkan dalam kegiatan vaksinasi dan sunat masal. “ Saat ini Kabupaten Pekalongan di Level 2 dan salah satu tekad dari para pengurus yang hari ini dilantik yaitu mengadakan vaksinasi. Itu artinya sangat peduli dengan covid. Penurunan level sampai Level 2 ini adalah hasil kerjasama kita semua , bukan hanya pemerintah tapi seluruh tokoh masyarakat termasuk para kiai juga ikut membantu,” paparnya
Selanjutnya Bupati Fadia juga meminta para kiai dan tokoh masyarakat untuk membantu sosialisasi atau memberikan pengertian kepada masyarakat khususnya lansia untuk mau divaksin.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Santri Gayeng Nusantara , Taj Yasin memaparkan bahwa santri gayeng fokus pada 3 pokok bidang yaitu pendidikan, bagaimana mensejahterakan masyarakat, dan bagaimana menjaga lingkungan. “ Santri gayeng bertujuan tidak hanya di pendidikan saja, tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat terkait pentingnya lingkungan hidup, juga pendidikan tidak bisa berjalan apabila pendidikan itu tidak ditopang dengan keuangan, “ terang Taj Yasin
Taj Yasin juga menerangkan arti kata ‘ Gayeng’. “ Gayeng artinya enak, gembira. Maka santri gayeng adalah kelompok atau kumpulan orang orang yang memiliki dedikasi kepedulian terhadap 3 hal tadi, dengan gembira,” jelasnya
Disampaikan pula anggota santri gayeng di Kabupaten Pekalongan tidak hanya para santri, tetapi ada pula siswa SMA/SMK.
Selain sunatan masal dan vaksinasi, Taj Yasin juga mengingatkan seluruh pengurus santri gayeng siap bergerak menghadapi musim penghujan “ Dan saya ingatkan saat ini memasuki musim penghujan, saya mengharap teman-teman santri gayeng antisipasi bencana. Tanggap bencana harus digerakkan,” tegasnya
“ Santri gayeng siap untuk bekerjasama dengan pemkab. Memang kita dorong santri gayeng nusantara ini seperti pada Mars kita, santri gayeng adalah penjaga NKRI,” pungkasnya
Dr KH Sabilal Rosyad selaku Ketua Santri Gayeng Nusantara Kabupaten Pekalongan Periode 2021 -2026 dalam laporannya mengatakan Kegiatan pelantikan santri gayeng dirangkai dengan kegiatan sunat masal yang telah dilaksanakan pada 12 September lalu, bekerjasama dengan MWCNU Doro dan LazisNu Kecamatan Doro dan klinik Ryega Dr Ryan. Selenjutnya pada hari ini dilakukan vaksinasi yang disupport langsung oleh Wagub selaku ketua umum santri gayeng, Taj Yasin.
“Dan siang ini adalah acara puncaknya yaitu pelantikan santri gayeng dan Insyaalloh dan akan dilanjut kemah bersama nanti malam, “ ujarnya.
Untuk kepengurusan periode 2021 -2026 ini, KH Sabilal Rosyad mengungkapkan pihaknya bersinergi dengan berbagai macam elemen. Tidak hanya didominasi oleh kiai/santri, tetapi dengan diluar santri dan diluar para pemangku pesantren sehingga kepengurusan santri gayeng di tahun 2021-2026 ini terdiri dari unsur pemangku pondok pesantren, unsur pemerintahan , dari Badan Intelegen Negara , badan kesehatan , LSM, bahkan pengusaha. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Rabu, 15 September 2021
KAJEN - Pembangunan infrastruktur di kecamatan Kandangserang butuh dana yang nilainya kurang lebih hampir 100 Milyar. Bupati menyampaikan bahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap tiap tahunnya sesuai skala prioritas. “ Saya kesini untuk cek langsung, kami pikirkan bagaimana tahun 2022 sudah mulai membangun. Kita akan lihat skala prioritas apalagi saat ini masih pandemi, “ jelas Bupati Fadia Arafiq. Hal itu sebagai wujud bukti nyata dari program visi misinya pada aspek infrastrukur.
KAJEN - Menindaklanjuti surat dari Bupati Pekalongan tentang permohonan kunjungan spesifik terkait usulan jalan strategis di kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Pekalongan dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi kabupaten Pekalongan, Rabu (08/09) siang di Pendopo Bupati , Kajen . Rombongan Komisi V DPR RI yang diketuai Ridwan Bae ini didampingi mitra kerja, antara lain direktur reservasi jalan dan jembatan wilayah I, dari balai pelaksana jalan nasional jateng DIY serta dirjen sumber daya air. Rombongan diterima dan bertemu langsung Bupati Fadia Arafiq SE.,MM yang didampingi jajaran Forkopimda dan para kepala OPD terkait.
KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, bagikan secara simbolis sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, pada siang ini, Rabu (8/9/2021). Dikatakan Fadia, bahwa program PTSL merupakan program dari pemerintah pusat yang diperuntukan bagi masyarakat supaya bisa mensertifikat tanah secara gratis. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Fadia sangat bersyukur masyarakat Desa Silirejo bisa mendapatkan alokasi untuk mensertifikat tanah secara gratis.
KAJEN - Pemerintah mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melahirkan suatu inovasi setiap tahunnya. Gerakan ini diusung untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan public secara kompetitif di lingkungan kementerian maupunlembaga daerah.
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, kami mengundang dan membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Mendasarkan pada beberapa regulasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan Perubahan Struktur APBD 2021 dengan melakukan refocusing belanja yang difokuskan untuk penanganan kesehatan sebagai dampak semakin merebaknya COVID-19. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH saat membacakan sambutan Bupati Pekalongan pada rapat dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Jumat (03/08) pagi di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Program vaksinasi di Kabupaten Pekalongan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Harapannya vaksinasi mencapai minimal diatas 89 persen. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH saat meninjau kegiatan vaksinasi masal di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi, Rabu (01/09) pagi. Vaksinasi yang menyasar anak anak dan dewasa ini dipusatkan di SDN 1 dan SDN 2 Srinahan serta di Balai Desa Srinahan Kecamatan Kesesi.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM dan Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH didampingi pejabat terkait hadir secara langsung guna mengecek kondisi infrastruktur jalan di kecamatan Kandangserang pada Kamis (09/09) di desa Klesem Kecamatan Kandangserang. Kunjungan tersebut sekaligus kesempatan para kepala desa di Kecamatan Kandangserang menyampaikan harapan dari masyarakat terhadap Pemkab. Selain tinjauan infrastruktur, Bupati juga berkesempatan memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas di daerah setempat.
Disampaikan pula dalam masa kepemimpinannya, Bupati Fadia menitikberatkan pada 3 apek, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. ” Pertama, pendidikan gratis untuk sekolah negeri. Kedua kesehatan gratis yang nilainya kurang lebih hampir 96 Milyar per tahun untuk subsidi kesehatan gratis bagi masyarakat kabupaten Pekalongan. Dan ketiga infrastruktur. Saya berharap di kepemimpinan saya dan Pak Riswadi, jalan alus rejeki mulus, “tegasnya.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati H Riswadi SH mengatakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Kandangserang akan dilakukan dengan melihat skala prioritas.
“ Kami survei lapangan langsung terkait infrastruktur yaitu ada di 11 ruas yang ada di kecamatan Kandangserang, kalau dialokasikan per hari ini, butuh dana kurang lebih 88 Milyar untuk menuntaskan jalan di kecamatan Kandangserang,’ papar Riswadi
Meski keterbatasan dana, Riswadi memastikan minimal 30 persen dan maksimal 50 persen di tahun 2022 akan segera dialokasikan. Untuk itu ia meminta masyarakat Kandangserang agar bersabar
“Oleh karena itu kami mohon dukungan , pengertian serta mohon bersama sama, mari terutama bapak-bapak kepala desa selaku pemerintah di tingkat bawah supaya berkoordinasi dengan kami. Laporkan kira-kira infrastruktur yang rusak, masyarakat yang tidak tersentuh oleh kesehatan, dan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan, “ tandasnya. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Kamis, 9 September 2021
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM mengucapkan selamat datang dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran anggota dewan dari Komisi V DPR RI tersebut. “ Ini adalah wujud kepedulian Bapak/Ibu terhadap daerah-daerah, khususnya di kabupaten Pekalongan, karena kabupaten Pekalongan yang luas dan jumlah penduduk hampir I juta jiwa dengan 285 desa , termasuk wilayah yang padat. Infrastruktur sangat kami butuhkan. Apalagi dalam situasi pandemi ini, keuangan daerah sulit menjangkau , memperbaiki atau meningkatkan perbaikan jalan,” tutur Fadia kepada para anggota dewan dari Komisi V DPR RI.
Setelah para anggota dewan mendengarkan paparan tentang kondisi kabupaten Pekalongan secara riil dan mengecek lapangan, Bupati Fadia berharap akan segera turun bantuan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten Pekalongan. Dengan begitu, masyarakat kabupaten Pekalongan bisa mendapatkan fasilitas kehidupan yang layak.
“ Sentuhan dari bapak/ibu sangat kami perlukan untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan di kabupaten Pekalongan,” tegas Fadia
Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menjelaskan kunjungan kerja spesifik komisi V DPR RI ke kabupaten Pekalongan ini untuk memenuhi surat dari Bupati Pekalongan tentang permohonan kunjungan spesifik terkait usulan jalan strategis.
Ridwan juga berharap apa yang menjadi keinginan masyarakat Pekalongan bisa terwujud di tahun ini.
“Pada bulan Februari 2021 lalu hujan deras dengan intensitas tinggi telah mengguyur wilayah Pekalongan dan telah membuat kerusakan menjadi lebih parah di sejumlah akses jalan dan menghambat mobilitas warga. Melalui surat dari Bupati bahwa dengan bergesernya prioritas penganggaran dari penanganan infrastruktur dialihkan untuk penanganan dampak covid 19 maka banyak kerusakan infrstruktur yang tidak dapat ditangani pihak kabupaten, yang kemudian diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat utamanya jalan-jalan strategis yang menghubungkan obyek wisata dan pusat ekonomi masyarakat. Sejumlah pakar telah memprediksi bahwa fenomena terjadinya penurunan permukaan tanah yang terjadi di wilayah Pekalongan bahkan selain terdapat ancaman longsor juga telah terjadi fenomena tanah bergeser /bergerak dan telah mengancam keberadaan infrastruktur, “ terang Ridwan
Setelah mendengarkan paparan dari pihak Kabupaten, bina marga dan direktur reservasi jalan, rombongan Komisi V DPR RI selanjutnya melakukan cek lapangan. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Rabu, 8 September 2021
‘’Alhamdulilah hari ini secara simbolis sudah dilakukan penyerahan sertifikat kepada masyarakat yang lolos dalam program PTSL di Desa Silirejo. Dimana ada 816 warga yang mendapatkan sertifikat di Desa Silirejo ini,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Dalam kesempatan tersebut, Fadia juga menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan tengah berusaha untuk mewujudkan program-programya untuk 5 tahun kedepan yang menjadi program prioritas. Untuk itu, Ia berharap masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah supaya program-program tersbeut bisa terlaksana. ‘’Sekarang ini kami sedang memfokuskan diri untuk mewujudkan program-pogram priotritas kami yang diantaranya adalah pendidikan gratis untuk sekolah negeri sampai jenjang SMA, kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki kartu BPJS dan Kartu KIS,’’ jelas Fadia.
Menurut Fadia, untuk program kesehatan gratis sendiri, di Jawa Tengah baru Kabupaten Pekalongan saja yang beranai mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, karena menurutnya hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. ‘’ Di Provinsi Jawa Tengah hanya Kabupaten Pekalongan saja yang berani mengambil keputusan untuk menggratiskan biaya kesehatan karena memang anggarannya sangat besar,’’ ujar Fadia.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kasubag TU BPN Kabupaten Pekalongan Gentur Adi Praponco mengatakan dalam sambutannya, bahwa kegiatan pensertifikatan tanah PTSL di Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2021 ini meliputi 30 desa. Dimana menurutnya, program tersebut akan berjalan sampai tahun 2024.
Dan di Desa Silirejo sendiri menurut Gentur, antusiasme masyarkat untuk mendaftar program PTSL ini sangatlah tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pendaftar program PTSL untuk tahun anggaran 2021 di Desa Silirejo sebanyak 1584. ‘’Antusiasme masyarakat Desa Silirejo untuk mendaftar program PTSL ini snagat tinggi ya. Ada sejumlah 1584 warga, namun yang pada hari ini mendapatkan sertifikat sejumlah 816. Sisanya masih dalam tahap penyelesaian,’’ jelas Gentur.
Selain itu, Plt.Kepala Desa Silirejo Slamet Ridho menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Desa Silirejo pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab pekalongan yang telah memberikan alokasi program PTSL kepada warga Desa Silirejo. Sehingga warganya bisa mendapat sertifikat tanah secara gratis. ’Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Pekalongan dan khusunya Ibu Fadia Arafiq selaku Bupati Pekalongan yang pada hari ini berkesempatan hadir untuk menyerahkan sertifikat tanah program PTSL di Desa Silirejo,’’ ungkap Slamet Ridho. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Rabu, 8 September 2021
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemkab Pekalongan bekerjasama dengan biro organisasi Setda provinsi Jateng dan KOMPAK telah menginisiasi jaringan inovasi pelayanan public (JIPP) kabupaten Pekalongan. JIPP kabupaten Pekalongan berfungsi antara lain kerjasama antar lembaga dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, belajar dan bertukar informasi program inovatif dalam pelayanan publik serta dokumentasi inovasi pelayanan publik di kabupaten Pekalongan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM yang diwakilkan Pj Sekda, Drs Budi Santoso M.Si saat membuka secara resmi acara Launching dan Pembukaan Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jaringan inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, Rabu (8/09) pagi di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda, Bupati Fadia memaparkan dengan adanya JIPP diharapkan inovasi pelayanan publik akan tumbuh subur di kabupaten Pekalongan dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan public yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Pekalongan. Selain dengan JIPP, Pemkab telah menyelenggarakan kompetsi pelayanan publik tingk kabupaten Pekalongan sejak tahun 2019. Sehingga kompetisi pelayanan publik kali ini merupakan yang ketiga kalinya.
“ Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan wadah berkreasi dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar instansi dalam memberikan pelayanan public serta menjawab tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan prima di seluruh layanan publik yang ada di kabupaten Pekalongan,” papar Bupati.
Kompetisi ini dirasa telah memberikan manfaat positif bagi perkembangan inovasi pelayanan public di kabupaten Pekalongan terlebih dengan diperolehnya penghargaan Top 45 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP tingkat nasional atau SINOVIK selama 2 (dua) tahun berturut turut sebagaimana telah dilaporkan oleh kepala bagian organisasi. Ke depan, diharapkan lahir inovasi-inovasi lainnya yang baru, unik dan mempunyai kemanfaatan tinggi sehingga dapat diakui secara nasional bahkan internasional dan ditiru oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Melalui kompetisi inovasi pelayanan public yang menghadirkan tim juri yang terdiri dari unsur akademisi (UMPP dan IAIN) , unsur non government organization (KOMPAK), kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan serta praktisi jurnalistik, diharapkan bisa menghasilkan inovasi-inovasi pelayanan public yang terbaik dan bermanfaat untuk kemajuan kabupaten Pekalongan dalam rangka mewujudkan good goverment serta menigkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “ Oleh karena itu saya berharap kepada para peserta untuk mengikuti workshop ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Sementara itu usai membacakan sambutan Bupati Pekalongan, Pj Sekda Drs Budi Santoso M.Si menambahkan bahwa ke depan Pemkab Pekalongan akan merambah hingga desa melalui smart desa dan smart city.
“ Oleh karena itu, mulai dari dokumen perencanaan hingga pembelanjaan APBD sampai dengan monitoring evaluasi bisa disampaikan melalui jaringan informasi yang ada atau melalui pemanfaatan teknologi yang ada bekerjasama dengan ahlinya sehingga kedepan, model Musrenbangdes hingga Musrenbangkab hingga provinsi dan nasional bisa didorong melalui jejaring informasi melalui sistem informasi yang dibangun, dan dalam genggaman pula dapat diikuti perkembangannya, termasuk pembelanjaannya , pelaksanaan APBD nya, bisa didorong, bisa disimak oleh pimpinan dalam genggamannya,” terang Pj Sekda.
Pj Sekda juga mengajak mewujudkan gagasan dari Ibu Bupati untuk mencoba menginovasi pendapatan melalui e-income. Harapannya dalam hitungan detik,menit, jam, perkembangannya bisa dipantau sehingga contact person orang per orang akan terkurangi dan kebocoran bisa terkurangi sehingga optimalisasi pendapatan tercapai. “Mimpi-minpi ini ayo kita dorong, agar Ibu Bupati bisa mewujudkannya. Termasuk inovasi pelayanan di masing-masing OPD , hingga termasuk nantinya bantuan-bantuan sosial dan sebagainya termonitor terotomatisasi kepada yang berhak menerima tanpa human eror,” pinta Pj Sekda
Launching dan Pembukaan Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jaringan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 dilaksanakan dengan penerapan prokes ketat serta diikuti secara luring dan daring, dihadiri pula oleh para tim juri dari Kompak, unsur akademisi (Rektor UMPP Pekalongan dan dari IAIN Pekalongan) , para staf ahli , kepala OPD terkait, serta para peserta workshop dan tamu undangan. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Rabu, 8 September 2021
Piagam penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan Paskibra Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, yang telah dilaksanakan pada Rabu Sore (8/9/2021) di Pendopo Kabupaten Pekalongan.
Dimana acara penyerahan piagam penghargaan tersebut juga dihadiri oleh PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santosa, Kepala Bank Jateng Cabang Kajen, Kepala Dekranasda Kabupaten Pekalongan Ashraf Abu, Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan Ir. M. Bambang Irianto, Kepala Dinkominfo Anis Rosidi, Plt.Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Ia mengucapkan terimakasih dan aspresiasinya kepada para Paskibra dan pelatih yang telah bekerja keras untuk bisa mensukseskan acara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada HUT RI Ke-76.
‘’Saya sangat menghargai kerja keras yang sangat luar biasa dari para pelatih dan para Paskibra sehingga acara kenaikan dan penurunan sang saka merah putih pada hari kemerdekaan kemarin bisa berjalan dengan lancar,’’ ungkap Fadia.
Oleh karena itu, Fadia menuturkan bahwa penyerahan piagam penghargaan diserahkan secara lanhsung olehnya selaku Bupati Pekalongan karena Ia sangat mengapresiasi Paskibra. Dan menurutnya, di Jawa Tengah hanya Kabupaten Pekalongan saja yang menyelenggarakan acara penyerahan piagam penghargaan yang dilakukan oleh bupati secara langsung.
‘’ Jadi kerja keras mereka tidak sia-sia. Karena setiap hari saya melihat anak-anak dan pelatihnya di lapangan yang berpanas-panasan untuk latihan, dan mereka juga dikarantina. Itu artinya usaha yang luar biasa yang mereka lakukan akhirnya berhasil,’’ ujarnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Fadia juga berpesan kepada anak-anak Paskibra untuk dapat membagikan ilmu yang diperoleh selama menjadi anggota Paskibra kepada adik-adik kelasnya di sekolah masing-masing. Sehingga kegiatan pengibaran bendera merah putih di sekolah-sekolah juga bisa sebagus seperti pengibaran bendera saat upacara hari kemerdekaan.
‘’Jadi, ilmu yang kalian dapatkan akan lebih bermanfaat apabila diajarkan kepada adik-adik kalian,’’ pesannya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan
Ir. M. Bambang Irianto mengatakan bahwa untuk mendapatkan formasi 27 anak Paskibra, pihaknya telah melalui berbagai tahap seleksi yang telah dilakukan pada Maret tahun 2021 yang diikuti oleh 150 siswa dan yang lolos seleksi sebanyak 27 siswa dan 4 cadangan. Bambang melanjutkan, untuk seleksi Paskibra tingkat provinsi telah dilakukan pada bulan April tahun 2021, dan untuk Kabupaten Pekalongan terpilih satu orang peserta dari SMA 1 Kedungwuni atas nama Naufa Aula Fais.
‘’Jadi untuk mendapatkan 27 Paskibra dan 4 cadangan ini kami telah melalui proses yang cukup panjang, sehingga para siswa-siswi terbaik Kabupaten Pekalongan telah terpilih dan berhasil menjalankan tugasnya dalam acara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada Hut RI KE-76 lalu,’’ ujar Bambang.
Bambang juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan yang telah berkenan untuk menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada para Paskibra Kabupaten Pekalongan tahun 2021. ‘’Sekali lagi saya mengucapkan terimaksih kepada Ibu Fadia selaku Bupati Pekalongan yang telah berkenan menyerahkan piagam kepada anak-anak ,’’ ungkapnya. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Rabu, 8 September 2021
Pengumuman seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 beserta Lampirannya dapat didownload pada link berikut ini :
Senin, 6 September 2021
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakli Bupati H Riswadi SH, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM menjelaskan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, yang didalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun disamping berdasarkan aspirasi masyarakat juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
“ Selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 ini akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat,” lanjutnya.
Disampaikan pula, secara umum struktur Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pendapatan daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.240.324.877.404, menjadi sebesar Rp2.085.531.836.280, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp154.793.041.124, atau turun sebesar 6,91 persen dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021. Belanja daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.256.232.062.404, menjadi sebesar Rp2.243.291.596.157, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp12.940.466.247 atau turun sebesar 0,57 dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021.
Sementara untuk Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp163.759.759.877,00 atau naik sebesar Rp140.852.574.877,00 yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit BPK RI dan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp141.852.574.877,00. Pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara struktur yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah yang direncanakan. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Jumat, 3 September 2021
Wakil Bupati Riswadi menyebut vaksinasi di Desa Srinahan Kesesi ini bentuk ‘vaksinasi keroyokan’ dengan 1200 target sasaran. “Harapannya target di kabupaten Pekalongan, Desember 2021 selesai semua. Ini salah satu bentuk mekanisme ‘vaksin keroyokan’. Jadi tidak di titik keramaian umum tetapi langsung masuk ke desa. Jadi ditracking nya gampang. Ada vaksin untuk anak anak dan dewasa, “ terang Riswadi
Riswadi juga menyampaikan bahwa animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi ini sangat tinggi.
Meski saat ini berada di level 3, Riswadi optimis jika vaksinasi sudah tersalurkan semua maka level kabupaten Pekalongan akan segera turun ke level 2 sehingga tak lama lagi pembatasan kegiatan masyarakat akan semakin dilonggarkan dan kehidupan normal akan berjalan kembali.
" Kita masih level 3, tapi akan menurun karena Bed Occupancy Rate (BOR) kita rendah, kasusnya juga rendah. Hanya mungkin pelaporan trackingnya lambat. Dalam waktu dekat mungkin kita level 2, dan kegiatan sudah bisa dilonggarkan tapi tetap prokes dijaga. Kalau tracking tracing nya sepadan dengan berjalannya vaksinasi, saya rasa level 2 akan segera kita capai,” ungkapnya.
Ditambahkan Riswadi, terkait vaksinasi anak , harapannya untuk mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sistem tatap muka bisa dilaksanakan dengan mekanisme terbatas. (Dian-Kominfo)
Publisher : aris
Rabu, 1 September 2021
