Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Acara tersebut diharapkan dapat menghimpun aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagai bahan pertimbangan pemkab untuk mengambil kebijakan yang akan dituangkan dalan draft awal penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023.

Dimana hal tersebut juga ditegaskan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, dalam sambutannya. ‘’Memang untuk rancangan awal tahun 2023 ini, saya dengan pak sekda dan seluruh kepala OPD lebih banyak ingin mendengarkan masukan dari masyarakat Kabupaten Pekalongan. Karena untuk membangun Kabupaten Pekalongan ini saya tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama-sama untuk membuat Kabupaten Pekalongan menjadi hebat dan luar biasa itu yang selalu saya tanamkan.,’’ ungkapnya.

Bupati Fadia juga menjelaskan, bahwa arah dan kebijakan pemkab untuk tahun 2023 masih ingin tetap mempertahankan program prioritas pemkab. Yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Karena menurut Fadia, di dalam tiga program prioritas pembangunan tersebutlah yang banyak terdapat pekerjaan rumah bagi pemkab yang harus segera diselesaikan selama masa jabatannya, supaya masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa hidup dengan layak.

‘’Jadi di tahun 2023, pandangan kami akan tetap focus pada program kesehatan gratis yang cukup menggunakan KTP yang sudah berjalan sejak 1 Januari lalu, pendidikan gratis sampai tingkat SMA, pemberian bantuan kepada penunggu pasien tidak mampu di rumah sakit dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang disini PR nya untuk jalan rusak dan jembatan tidak layak masih cukup banyak sekali,’’ tandasnya.

Dan dengan banyaknya pekerjaan rumah pada aspek infrastruktur tersebut yang Ia titik beratkan, pihaknya berusaha terus menaikan penganggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena menurut Bupati Fadia, bagaimana masyarakat bisa hidup dengan layak apabila akses jalan dan jembatan yang sangat esensial tidak memadai.

‘’Di tahun 2021 kemarin kita telah anggarkan 55,6 milyar, dan di tahun 2022 sebesar 138, 3 milyar. Dan saya berharap untuk tahun 2023 akan meningkat untuk penganggaran infrastruktur ya,’’ ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekda Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar, S.Sos.,M.Si, juga menyampaikan bahwa forum konsultasi public yang digelar oleh pemkab Pekalongan merupakan wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan 2023 bisa tepat sasaran, tepat guna dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas.

‘’Tujuan acara hari ini adalah menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Jadi ini adalah media konsultasi yang tentu saya kita harapkan pada petemuan hari ini muncul masukan-masukan dari bapak/ibu terkait draft rancangan awal RKPD 2023,’’ jelas Sekda Yulian Akbar.

Sekda Yulian Akbar juga menuturkan untuk seluruh OPD, untuk tetap bisa menjaga komitmen bersama mewujudkan visi misi pembangunan di Kabupaten Pekalongan yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata dan berbudaya gotong-royong.

Sehingga menurut Yulian, perangkat daerah harus bisa memenuhi target-target pembangunan dalam dinasnya masing-masing karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan untuk menyokong suksesnya pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Selain itu Plt Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, S.Sos.,M.Si, juga menuturkan bahwa acara konsultasi public merupakan acara yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan kegiatan lanjutan setelah diadannya Musrembang.

Menurut Anis, untuk menyusun sebuah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2023. Diperlukan adanya masukan dan saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Sehingga RKPD Kabupaten Pekalongan yang akan segera disusun tersebut bisa menjadi produk yang dihasilkan secara bersama-sama, bukan hanya dari unsur pemerintah saja melainkan masyarakat juga berperan serta.

‘’Ini untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat dengan tujuan sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 bisa tepat sasaran,’’ ungkapnya. (Dian-Kominfo)

Sekda Yulian Akbar memaparkan bahwa lahirnya inovasi laboratorium kemiskinan kabupaten Pekalongan berawal dari kondisi angka kemiskinan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang cukup tinggi menyentuh angka 13 sampai 15 persen. Padahal saat itu pemerintah daerah memiliki banyak program baik dari pemerinah pusat provinsi maupun program daerah.

Muculnya inovasi laboratorium kemiskinan membawa angin segar bagi kemajuan inovasi di kabupaten Pekalongan. Pada tahunn 2020, kata Sekda, program ini diapresiasi oleh pemerintah pusat dan masuk sebagai salah satu 45 inovasi terbaik. ‘ Tahun 2021 program ini juga menelurkan ide-ide luar biasa. Ada gerakan KUDU SEKOLAH yang mana tahun 2021 aplikasi KUDU SEKOLAH ini masuk layanan inovasi terbaik tingkat nasional,” papar Yulian.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perjalannya inovasi Laboratorium kemiskinan di masa pandemi ( tahun 2020) justru mampu membawa angka kemiskinan ke single sigit. “ Di tahun 2020 kita di angka 9, 71 kemudian tahun 2021 naik di angka 10,19. Namun kenaikan ini relatif masih rendah,” jelas Yulian

Adapun sudut pandang kemiskinan yang dijadikan tolak ukur, Yulian mengatakan pihaknya memandang kemiskinan tidak berbasis sosial, melainkan dari sudut pandang geografis sesuai karakteristik wilayah kabupaten Pekalongan, yakni kemiskinan pesisir, kemiskinan pegunungan dan perkotaan.

‘Kami berharap dari pertemuan ini kami juga bisa belajar dari kawan-kawan Sulawesi Selatan. Kami inign belajar bagaimana pengembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selatan. Seperti apa Sulawesi selatan melakukan inovasi-inovasinya,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Andi Mirna SH pada kunjungan ini menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada pihaknya untuk belajar bagaimana mereplikasi inovasi laboratorium kemiskinan.

“ Karena di masa pandemic walaupun di Sulawesi selatan, aspek investasi atau sejenisnya tidak begitu berkurang, tapi ada juga beberapa yang dirasakan masyarakat dampak dari pandemi ini. Jadi dengan adanya inovasi laboratorium kemiskinan yang akan kita replikasi nanti, walau kita ada peningkatan kemiskinan yang tidak signifikan, mudah-mudahan kita bisa contoh bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan, “ harap Mirna. (Dian-Kominfo)

Kunjungan Wakil Ketua MPR RI tersebut disambut baik oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, dan Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, S.H., pada siang ini (8/2) di Pendopo Kabupaten Pekalongan.

Dalam kunjungannya itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Ia sangat senang sekali bisa hadir di Kabupaten Pekalongan dan bertemu dengan bupati dan wakil bupati Pekalongan. Karena menurutnya, rangkaian safarinya di Jawa Tengah tersebut bertujuan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para pemimpin daerah untuk tetap bisa mewujudkan cita-cita terlaksananya sebuah pemerintahan, yaitu kesejahteraan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Karena di tengah pandemi Covid-19 ini, lanjut Zulkifli Hasan, tidak mudah menjalankan roda pemerintahan.Banyak hal yang harus di perhatikan dan diseimbangkan, antara berbagai aspek. Mulai dari ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan.

‘’Kami tahu betul bahwa di masa ini, kita semua mengalami kesulitan. Namun, saya yakin bupati dan wakil bupati Pekalongan mampu menghadapi semua ini. Jadi tetap semangat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga Kabupaten Pekalongan bisa lebih maju lagi,’’ kata Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Sehingga Zulkifli Hasan berpesan kepada bupati dan wakil bupati Pekalongan, untuk senantiasa tetap menjaga komitmen atau visi misi awal dalam membangun Kabupaten Pekalongan. ‘’Kami ucapkan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati Pekalongan yang telah menyambut baik kedatangan kami serombongan. Semoga bapak dan ibu bisa diberi kesehatan selalu untuk bisa memimpin di Kabupaten Pekalongan yang banyak tantangannya ini,’’ ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan rombongan yang mau melakukan kunjungan dalam kegiatan safarinya ke Kabupaten Pekalongan.

Menurut Bupati Fadia, dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan Kabupaten Pekalongan bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat. Sehingga setiap potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan bisa terus berkembang pesat.

‘’Ini adalah kehormatan bagi kami, keluarga besar Kabupaten Pekalongan bapak Wakil Ketua MPR RI bisa hadir beserta rombongan kesini. Dan mudah-mudahan juga bisa membawa manfaat bagi Kabupaten Pekalongan,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Dian-Kominfo)

Budi menjelaskan 365 orang diantaranya mengungsi di SD Purwodadi 16 orang, MI Purwodadi 18 orang, Masjid Nurul Yaqin Purwodadi 23 orang, Lokatek Siwalan 75 orang, Kantor Sukun Tirto 82 orang, Musala Al Ikhwan Pacar Tirto 68 orang, Masjid Nurul Hasan Pacar Tirto 83 orang.

Sementara itu lokasi yang terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan terjadi di 17 titik lokasi.

1. Desa Purwodadi Kec. Sragi terdampak 300 rumah, 300 KK, 1500 jiwa.
2. Desa Gebangkerep Kec. Sragi terdampak 372 Rumah, 372 KK, 1588 jiwa.
3. Desa Bulakpelem Kec. Sragi terdampak 150 rumah, 150 KK, 626 jiwa.
4. Desa Pacar Kec. Tirto terdampak 227 rmh, 318 KK, 954 jiwa.
5. Desa Pandanarum Kec. Tirto terdampak 15 Rumah, 20 KK, 55 jiwa.
6. Desa Samborejo Kec. Tirto terdampak 60 rumah, 70 KK, 210 jiwa.
7. Desa Karangjompo Kec. Tirto terdampak 420 rumah, 420 KK, 1900 jiwa.
8. Desa Tegaldowo Kec. Tirto terdampak 215 Rumah, 265 KK, 1105 jiwa.
9. Desa Tanjung Kec. Tirto terdampak 20 Rumah, 25 KK, 125 jiwa.
10. Desa Jeruksari kec. Tirto terdampak 1262 rumah, 1654 KK, 5003 jiwa.
11. Desa Mejasem Kec Siwalan terdampak 530 rmh, 530 KK, 1590 jiwa.
12. Desa Wonosari Kec. Siwalan terdampak 52 rumah, 77 KK, 243 jiwa.
13. Desa Tengengwetan Kec. Siwalan terdampak 549 rmh, 644 KK, 2009 jiwa.
14. Desa Pait Kec. Siwalan terdampak 85 rumah, 85 KK, 258 jiwa.
15. Desa Depok Kec. Siwalan terdampak 121 Rumah, 136 KK, 367 jiwa.
16. Desa Blacanan kec. Siwalan, terdampak 30 rmh, 40 KK, 100 jiwa
17. Desa Yosorejo kec siwalan terdampak 20 rmh, 3p KK, 40 jiwa.

Ketinggian air berfariatif mulai dari 20 cm hingga 90 cm, hingga menyebabkan kerusakan pada jembatan glotak Desa Blimbing Wuluh Kecamatan Siwalan terputus.

BPBD terus melakukan upaya penanganan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni TNI, POLRI, DPU, kecamatan, desa, dan relawan untuk asesment lokasi banjir, dan menyiapkan tim evakuasi di lokasi banjir, serta memberikan bantuan logistik ke masyarakat terdampak dan untuk dapur umum di desa. (Dian-Kominfo)

Toharno menekankan bahwa pada puncak tanggal 23 Februari nanti, tim pengendali, tim teknis panwascam, camat serta P2KD harus bisa menjaga situasi yang kondusif agar jalannya pemungutan suara bisa berjalan dengan lancar aman dan sukses. (Dian-Kominfo)

Didampingi Sekda Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar, S.Sos.,M.Si., Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Raharjo, A.P., dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Rachmawati, S.IP., MM, tinjau langsung lokasi banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, pada sore ini, Senin (7/2/2022).

Seperti diketahui, hujan yang mengguyur kota santri dari Minggu malam sampai Senin pagi itu membuat sejumlah kecamatan terendam banjir, seperti di Siwalan, Tirto dan Sragi.

Dan kondisi wilayah yang cukup parah terdampak adalah di Kecamatan Siwalan diantaranya Desa Pait dimana banjir merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian kurang lebih 1 hingga 1,5 meter.

Dalam tinjauannya itu, Bupati Fadia juga turun langsung ke lokasi untuk membujuk beberapa warganya yang belum mau dievakuasi ke lokasi pengungsian. Pada saat tinjuan tersebut Bupati juga membujuk salah satu warga yang memiliki sakit stroke untuk mau dievakuasi.

Menurut Fadia, semua warga harus dipastikan dievakuasi semua tanpa terkecuali.

‘’Alhamdulilah tadi sudah kita sudah mendatangi beberapa warga yang belum mau dievakuasi ke rumahnya, dan akhirnya setelah kita datang mereka mau ikut untuk dievakuasi,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arfiq.

Fadia juga menyampaikan, untuk langkah terdekat yang akan segera Ia lakukan bersama BPBD Kabupaten Pekalongan dan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan adalah menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan pengungsi di lokasi pengungsian. Karena menurutnya, keselamatan warga adalah prioritas utamanya.

Adapun untuk langkah selanjutnya, diungkapkan Fadia bahwa Ia akan segera melakukan koordinasi dengan Pemprov Jateng untuk mencari solusi supaya kedepan tidak terjadi banjir kembali. Karena menurut Fadia, banjir akibat limpasan air sungai Sragi ini , merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga koordinasi merupakan esensi utama yang harus pihaknya lakukan segera.

‘’Seharusnya ini hal yang harus segera dilakukan pembuatan tanggul. Untuk itu kita harus segera melaporkan hal ini kepada pak gubernur. Karena ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi,’’ jelas Bupati Fadia.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Fadia juga berpesan kepada seluruh warga yang terdampak banjir untuk selalu waspada dan menjaga kesehatan di tengah musibah banjir yang menimpa mereka. Dan jangan sungkan untuk segera melapor kepada petugas di lokasi pengungsian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

‘’Saya berharap bapak/ibu bisa tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan sungkan memberitahu petugas apabila ada keluhan,’’ pungkasnya. (Dian-Kominfo)

Acara penyerahan SK pengangkatan, penandatanganan perjanjian kerja dan pengambilan sumpah /janji PPPK Non Guru tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pekalongan ini diselenggarakan di aula lantai II kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas kesehatan, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga kesehatan serta rohaniawan yang ditunjuk dari Kemenag Kabupaten Pekalongan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso S.IP MH mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM bertindak melakukan pengambilan sumpah/janji para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Usai penyerahan SK pengangkatan PPPK yang dilanjutkan penandatangan dan pengambilan sumpah janji, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM dalam sambutan yang dibacakan Kepala BKPSDM Wiryo Santoso S.IP.,MH berharap kehadiran tenaga PPPK yang baru saja dilantik menjadi bagian keluarga besar ASN di Pemkab Pekalongan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di sector kesehatan, utamanya ditengah-tengah situasi pandemic covid yang belum berakhir ini.

“ Disamping itu saya mengajak ASN yang baru saja diambil sumpah/ janji tersebut untuk berkomitmen memegang teguh sumpah janji yang telah saudara ucapkan dan siap melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan masyarakat khususnya kabupaten Pekalongan. Harus kita sadari kebutuhan pelayanan masyarakat senantiasa dinamis. Oleh karena itu saudara/saudari dituntut untuk adaptif terutama di tengah situasi pandemic covid sekarang ini. Situasi pandemic covid jangan dijadikan penghalang atau menurunkan kualitas pelayanan tapi hendaknya justru menjadi pemicu lahirnya gagasan dan inovasi-inovasi baru,” pesannya

Selain itui Fadia juga mengajak terutama tenaga PPPK yang baru saja dilantik untuk dapat menjalankan nilai-nilai dasar ASN yang baik yaitu ASN yang berakhlak, ‘ ASN bangga melayani bangsa’. “ Saya mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai dasar ASN berakhlak agar dipedomani dan diamalkan dengan sebaik baiknya. Sekali lagi sy ucapkan selamat bekerja dengan sebaik baiknya, kuasai tugas pokok dan fungsi masing-masing karena masyarakat menunggu kerja, kerja, kerja saudara,” tegasnya.

“ Pada kesempatan ini kami serahkan 9 orang dari formasi non guru. Sebagaimana diketahui bersama, tahun 2021 pemerintah membuka kesempatan penerimaan pegawai, baik CPNS , PPPK kesehatan maupun PPPK guru. Untuk kabupaten Pekalongan, saat itu kita menerima alokasi formasi sebanyak 1726 yang terdiri dari 1561 tenaga guru, 20 tenaga kesehatan dan 145 CPNS,” lanjutnya.

Disampaikan, dari serangkaian proses mulai seleksi administrasi, pemberkasan dan usulan penetapan NIP pada saat ini yang telah terselesaikan adalah pengangkatan PPPK tenaga kesehatan. Adapun yang lain masih proses dalam rangkaian usulan.

Sementara itu Kepala BKPSDM Wiryo Santoso S.IP MH menambahkan poin penting terkait ASN berorientasi pada pelayanan. Wiryo menjelaskan bahwa ASN harus memahami dan mengerti kebutuhan masyarakat. Ramah,cekatan dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti, akuntabel, melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertnggungjawab efektif dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. “ Dan yang penting pada situasi seperti sekarang ini ASN dituntut untuk adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas,” pungkas Wiryo.(Dian-Kominfo)

Program tersebut berupa pemberian bantuan uang oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada penunggu pasien dengan kriteria antara lain Penunggu pasien haruslah keluarga dari pasien yang statusnya fakir miskin yang menjalani rawat inap di Puskesmas rawat inap atau kamar kelas III pada RSUD di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan batas paling lama (maksimal) 4 (empat) hari perawatan, bantuan hanya diberikan kepada 1 orang penunggu pasien dalam 1 keluarga untuk 1 kali perawatan dalam 1 tahun anggaran, jadi bantuan yang diberikan tidak bersifat terus menerus dan selektif.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, S.E, M.M, pada suatu kesempatan mengungkapkan harapannya agar dengan bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien, maka pasien dan keluarganya akan sedikit terbantu secara ekonomi meski sekedar membantu transport atau biaya makan saja. “Program ini sebagai bentuk kepedulian Kami kepada masyarakat fakir miskin yang menjalani rawat inap, sehingga terbantu pemenuhan kebutuhan hidupnya selama menjalani rawat inap,” ungkap Bupati.

Perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud keluarga dalam program bantuan ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga

Sedangkan yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian yang layak dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berstatus fakir miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah

Ditemui di ruang kerjanya, Rachmawati, S.IP,M.M, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa mekanisme pemberian bantuan yaitu Penunggu pasien membuat surat permohonan kepada Bupati Pekalongan melalui Kepala Dinas Sosial, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah dilegalisir oleh desa/kelurahan dan kecamatan, serta surat keterangan rawat inap dari Puskesmas/ Rumah Sakit tempat pasien dirawat.

Ditambahkan Rachmawati, Pemberian bantuan dilaksanakan dengan mekanisme non tunai yaitu dengan pemberian Virtual Account (VA) yang nantinya bisa dicairkan melalui Bank Jateng, dan permohonan bantuan dapat diajukan paling lama 30 hari sejak selesainya rawat inap, dan InsyaAllah akan dicairkan paling lambat 30 hari setelah surat permohonan diajukan. “Kami berharap bantuan initepat sasaran sehingga benar-benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, dan Kami tekankan bahwa tidak ada potongan serupiahpun, jadi masyarakat akan menerima bantuan utuh 100% sesuai nominal bantuan yang seharusnya mereka terima,” tegas Rachmawati. (Dian-Kominfo)