Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kondisi semua ruas jalan sebelumnya rusak, sehingga Ruas Jalan Kelurahan Sragi Dukuh Pesantren diperbaiki sepanjang 516,2 meter dan lebar 3 meter. Ruas Jalan Kelurahan Sragi Dukuh Jatimalang sepanjang 442,9 meter dan lebar 3 meter. Ruas Jalan Krasakageng – Tegalsuruh sepanjang 477,3 meter dan lebar 3 meter. Ruas Jalan Sragi – Ketanonageng sepanjang 494 meter dan lebar 3 – 3,5 meter. Ruas Jalan Gebangkerep – Randumuktiwaren sepanjang 373 meter dan lebar 3 meter. Sedangkan Ruas Jalan Kedungjaran – Kalijambe sepanjang 415,3 meter dan lebar 3 meter.

Bupati berharap jalan yang dibangun pemkab bermanfaat dan meminta kepada warga masyarakat agar dapat turut menjaga ruas jalan tersebut awet sehingga bisa dinikmati untuk jangka waktu yang panjang. “Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah menikmati jalannya alus rejekinya mulus ya Bapak Ibu. Saya minta agar dijaga supaya tidak cepat rusak nggih,” ungkap Bupati.

Dalam kegiatan peresmian ruas jalan tersebut sekaligus digelar upacara pecah kendi dan tradisi udik-udikan atau tabur uang koin di setiap ruas jalan yang diresmikan, sebagai wujud syukur atas selesainya pembangunan jalan. Masyarakat tampak antusias mengikuti prosesi peresmian jalan dengan tradisi lokal tersebut, namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Peresmian jalan dihadiri Kepala DPU Taru dan Kepala OPD terkait lainnya di Lingkungan Pemkab Pekalongan, Camat dan Forkopimcam,Sragi Lurah Sragi dan Kades setempat di wilayah Kecamatan Sragi. para tokoh masyarakat dan warga sekitar. (Red)

Sumber : *)Tim Prokompim

Dalam kesempatan tersebut Bupati mengucapkan terima kasih kepada pihak KOMPAK yang telah membantu masyarakat Kabupaten Pekalongan selama lima tahun terakhir. “Banyak program yang kami rasakan, kami nikmati dengan adanya KOMPAK di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Bupati juga  mengapresiasi keberadaan KOMPAK di Kabupaten Pekalongan. Bupati menilai KOMPAK banyak membuat inovasi yang luar biasa, yang sifatnya menyentuh masyarakat menengah ke bawah, fokus dalam membantu pengentasan kemiskinan.

“Kami benar-benar merasakan manfaat program KOMPAK. Kabupaten Pekalongan juga banyak mendapatkan penghargaan berkat kerja sama dengan KOMPAK. Artinya program yang kita lakukan, kerja sama yang kita lakukan berhasil,” ujar bupati.

Plt. Kepala Bappeda Litbang, Anis Rosidi, menyampaikan, KOMPAK sudah secara aktif mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 mendampingi Pemkab Pekalongan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun bidang Pelayanan Publik dengan berbagai inovasi baru. “Luar biasa kiprah KOMPAK selama lima tahun terakhir ini di Kabupaten Pekalongan. Merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapat pendampingan dari KOMPAK,” tutur Anis.

Menurut Anis, kerja sama dengan KOMPAK merupakan salah satu bentuk empowering atau pemberdayaan. “Sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non Governmental Organization (NGO), kami sangat beruntung, karena kami mendapat banyak pembelajaran, banyak inovasi dengan keberadaan KOMPAK,” ungkap Anis.

Sementara itu  Provincial Manager KOMPAK Ana Deswijaya  memaparkan program kerja sama KOMPAK dengan Pemkab Pekalongan. Dalam paparannya, Ana menjelaskan fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.

Dalam kesempatan siang hari itu, atas nama KOMPAK, Ana juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bupati Pekalongan beserta jajarannya atas kerja sama dan dukungan yang diberikan kepada pihaknya selama lima tahun, sehingga menghasilkan hal-hal yang luar biasa dan bermanfaat. “Kami mendapatkan penerimaan yang hangat dan Bapak/Ibu sangat responsif dan kooperatif dalam bekerja sama,” ungkap Ana. (Red)

Sumber :  *)Tim Prokompim

Tidak seperti pelaksanaan Pilkades sebelumnya pada tahun 2019, Pilkades 2022 kali ini diselenggarakan pada masa pandemi covid 19 sehingga ada penanganan khusus pada Pilkades 2022 ini. Plt Dinas PMD Toharno menjelaskan pelaksanaan Pilkades 2022 harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah sehingga harapannya penyelenggaraan Pilkades serentak ini tidak menjadi klaster baru. Dan tentunya Pilkades bisa berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

“ Kita harus melaksanakan Prokes, seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan mengantri di TPS. Setiap warga yang punya hak pilih dianjurkan datang ke TPS sesuai jadwal. Hal ini dalam rangka jaga jarak dan menghindari kerumunan. Setelah itu harus pakai sarung tangan yang telah disediakan oleh panitia dan dianjurkan membawa polpen sendiri. Ini untuk menghindari penularan covid 19 varian baru omicron. Dan setelah melaksanakan hak pilihnya mereka harus segera pulang ke rumah masing-masing,” pesannya.

Toharno berharap Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) bersatu padu melaksanakan Pilkades dengan kerjasama yang baik khususnya P2KD di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia meminta lokasi masuk dan keluar TPS harus terpisah. Selain itu tempat harus disterilkan/disemprot. Kedua, panitia P2KD harus sehat dan masyarakat yang punya hak pilih harus sudah divaksin. “Kalau belum vaksin segeralah vaksin terlebih dahulu ke Puskesmas. Kemudian suhu tubuh pada waktu masuk lokasi TPS juga dicek. Warga yang punya hak pilih yang datang dari luar kota juga wajib swab. Jika hasil swab positif, dia harus menjalani isolasi mandiri atau bisa kita siapkan Rumah Sakit di Kesesi untuk isolasi terpadu. Ini harus disadari semua pihak dan kita sosialisasikan agar warga masyarakat bisa memahami dan memamtuhi karena Pilkades ini jangan sampai menjadi klaster penyebar covid 19,” paparnya.

Disampaikan pula Dinas PMD menghimbau kepada seluruhwarga masyarakat yang di desanya menyelenggarakan Pilkades serentak, untuk mensukseskan hajatan Pilkades dengan penuh kedamaian, kegembiraan karena pada hakekatnya Pilkades adalah kegiatan rutin 6 tahunan setelah jabatan Kades selesai, maka diselenggarakan Pilkades kembali sebagai bentuk pemilihan pimpinan desa secara demokratis dengan azas LUBER, Langsung umum bebas dan rahasia.

Selain itu warga yang mempunyai hak pilih diharap hadir mengikuti dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia P2KD. “ Seluruh masyarakat diharapkan memahami bahwa PIlkades ini ibarat suatu pertandingan/kompetisi sehingga para calon kades juga harus memahami ini, mereka harus siap menang dan siap kalah. PIlkades diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, lancar dan sukses dan tidak meninggalkan klaster baru penyebaran covid 19,” tegasnya.

Toharno juga menyampaikan saat ini proses Pilkades serentak 2022 memasuki tahapan ke-4. Tahapan tahapan Pilkades sendiri meliputi tahap persiapan, pencalonan, tahap pencalonan ulang, penetapan pengundian nomor urut dan tanda gambar, penyampaian visi misi serta deklarasi PIlkades damai. Tahapan- tahapan tersbut telah terlaksana, termasuk tahapan kampanye. Dan tahapan terakhir, masa tenang pada 3 hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 20,21 dan 22 Februari 2022.

“Tanggal 23Februari 2022 adalah tahap yang ke-5 yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkades serentak di seluruh kabupaten Pekalongan. Dan tahapan berikutnya penetapan pilkades serentak , calon kepala desa terpilih untuk diusulkan penetapan sebagai kades terpilih, dan pengambilan sumpah jabatan oleh bupati Pekalongan. Berikutnya laporan pertanggungjawaban dari P2KD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan penyelenggaraan Pilkades serentak,” terang Toharno. (Dian-Kominfo)

Rehabilitasi atau peningkatan jalan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan jasa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM meresmikan kedua ruas jalan tersebut, Senin (21/02) siang.

Ruas Jalan Wonosari-Tegalontar dan Pait-Tengeng Wetan sebelumnya berupa tanah berbatu dan becek, telah diperbaiki dengan konstruksi beton sepanjang 850 meter dan lebar 5 meter dengan nilai kontrak Rp. 1.999.728.000.

Ruas jalan ini cukup potensial karena merupakan jalur yang menghubungkan Kecamatan Siwalan dengan Kecamatan Sragi. Dengan rehabilitasi ruas jalan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai kawasan, meningkatkan produktifitas pertanian serta mendorong investasi.

Begitu juga dengan ruas Jalan Pait - Tengeng Wetan yang sebelumnya rusak dan berlobang, telah diperbaiki dengan konstruksi aspal sepanjang 386 meter dan lebar 3 meter dengan nilai kontrak Rp. 190.630.000.

Bupati dalam sambutan saat meresmikan jalan berjanji akan terus melakukan perbaikan jalan sehingga seluruh jalan di Kabupaten Pekalongan layak. “Kita akan fokuskan pada perbaikan jalan pada tahun 2022 ini, sehingga jalannya halus, rejekinya mulus. Yang dagang lancar, pertanian lancar, dan yang kerja apa pun jadi lancar,” ungkap Bupati Fadia Arafiq.

Bupati berharap jalan yang dibangun pemkab bermanfaat dan meminta kepada warga masyarakat agar dapat turut menjaga ruas jalan tersebut awet sehingga bisa dinikmati untuk jangka waktu yang panjang.

Peresmian jalan dihadiri anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Pekalongan, Chandra Saputra, para kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Pekalongan, Camat Siwalan, Kades Tengeng Wetan, para tokoh masyarakat dan warga sekitar. *)Tim Prokompim

Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (PPPA PPKB) Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh M.Si menyampaikan bahwa program Bangga Kencana adalah upaya penguatan yang dikelola dan diselenggarakan dari dan untuk masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk medapatkan pelayanan Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera.

“Program ini bagian dari upaya yang dilaksanakan BKKBN yang endingnya adalah keluarga sejahtera.Untuk tahun ini ada prioritas progam yang diemban oleh BKKBN sampai ke tingkat kabupaten yaitu upaya percepatan penurunan stunting. Ini berdasarkan PP No 72 tahun 2021 dimana BKKBN ditunjuk sebagai koordinator dalam percepatan penurunan stunting,” terang Siti Masruroh dalam dialog bincang RKS, Jumat(18/02) pagi

Seperti diketahui, masalah stunting masih menjadi PR nasional. Di Indonesia, permasalahan stunting maupun urusan tumbuh kembang anak menjadi problem yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan bangsa. Penyebab problem tumbuh kembang anak, menurut Siti Masruroh, biasanya dimulai dari saat ibu hamil atau masa persalinan. Karena itu untuk melaksanakan upaya-upaya itu ada beberapa target intervensinya.

Di Jawa tengah, upaya-upaya pencegahan stunting dimulai dari perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. “ Praktek kita di kabupaten, bentuknya dengan adanya Tim Pendamping Keluarga. Tim ini terdiri 3 unsur, dikoordinatori oleh tenaga kesehatan baik bidan desa, perawat, tenaga gizi. Kemudian yang kedua ada dari kader PKK, dan ketiga dari kader KB, Sub Klinik Desa( SKD) atau sub Pembina KB Desa. Mereka mendapingi ibu hamil, calon pengantin, juga pendampingan pada pasca kelahiran, juga bagi ibu-ibu yang memiliki bayi dua tahun. Tugas tim pendamping keluarga itu memberikan pendampingan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Intevensi penurunan stunting tidak hanya tanggungjawab BKKBN atau dinas P3A PPKB tetapi jugq dinas terkait seperti DPU Taru ( menyangkut sanitasi dan penyediaan air bersih), dinkes (penigkatan ASI eksklusf, pemberian makanan tambahan pada MPASI), dinsos ( berperan pada pemberian bantuan sosial/pangan), dinas PPKB menyangkut pelayanan KB gratis.

Menyinggung pelayanan KB gratis, Siti Masruroh dalam kesempatan ini sekaligus menyampaikan di bulan Februari 2022 ini dicanangkan pelayanan serentak KB. “ Kita punya 5 mitra dalam pergerakan KB, yaitu dengan organisasi perempuan Muslimat NU (pada bulan Februari), Aisyiyah (April dan Mei), Bhayangkara (Juni/Juli), TNI (September/Oktober) dan terakhir dengan TP PPK di bulan Oktober,” paparnya.

Harapannya, di dalam pengendlian penduduk dan KB, bisa terbentuk keluarga yang sejahtera.Hal Ini harus diawali dari para remaja atau generasi muda. “ Karena itu di PPKB kita ada program ‘PIK Remaja’ (Pusat Informasi Konseling Untuk Remaja). Itu ada di tiap desa dan juga kita bermitra dengan perguruan tinggi di kabupaten Pekalongan, seperti PIK Remaja di UMPP, dan di perguruan tinggi lainnya. Selain itu ada juga Genre (Generasi Berencana). Generasi muda harus punya rencana baik pengembangan pendidikannya, karirnya juga keluarga. Kita disana siapkan modul/bahasan-bahasan termasuk ketika mereka menjadi calon pengantin, mereka telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentuk keluarga. Termasuk tentang bagaimana ibu hamil tetap sehat dan pasca hamilnya jangan lupa berKB,” imbuhnya.

Ditambahkan, program-progam diatas tentunya tidak bisa jalan sendiri tetapi harus bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada. Khusus program percepatan stunting, peran para kader di desa sangat penting dan juga keluarga yang akan mendapat pendampingan. (Dian-Kominfo) 

Surat edaran menyebutkan antara lain, penghentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas mulai 17 hingga 23 Februari 2022 dan peserta didik melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah. Mulai 24 Februari 2022, PTM Terbatas dilaksanakan dengan jumlah peserta didik maksimal lima puluh persen dari kapasitas ruang kelas.

Per Kamis, 17 Februari 2022, jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sebanyak 288 kasus. Sebanyak 20 orang sembuh setelah dirawat di RSUD Kraton dan RSUD Kajen dan selebihnya isolasi mandiri.

Sebelumnya, muncul klaster sekolah, yakni di MAN 1 Pekalongan sebanyak 33 kasus dan isolasi mandiri dan telah diberikan pengobatan.

“Untuk menekan kasus Covid-19, selain menerbitkan Surat Edaran, Pemkab Pekalongan juga akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan melakukan percepatan vaksinasi,” tutur Sekda Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar usai menghadiri acara video conference Vaksinasi Serentak Indonesia di SDN 2 Kebonagung, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (17/02) pagi bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi anak di sekolah tersebut.

Lebih lanjut disampaikan, capaian vaksinasi di Kabupaten Pekalongan saat ini, dosis 1 yakni 84,87%, dosis 2 yakni 64,81% dan dosis 3 sebesar 2,43%. Sementara capaian vaksinasi anak, dosis 1 yakni 91,31%, dosis 2 yaitu 49,48%. Capaian vaksinasi lansia, dosis 1 sebesar 66,74%, dosis 2 yaitu 42,56%, dan dosis 3 sebesar 1,19%.

Video conference dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo. Kegiatan diikuti oleh seluruh kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang menggelar vaksinasi serentak.

Video conference di SDN Kebonagung dihadiri juga oleh pihak Kodim 0710 pekalongan, Polres Pekalongan dan Kepala Dinas Kesehatan, Setiawan Dwi Antoro, SKM, M.Kes.

Dalam video conference tersebut, presiden menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan vaksinasi pada Kamis (17/02) pagi. “Saat ini kasus (Covid-19) sedang naik, sehingga memerlukan percepatan vaksinasi, terutama untuk lansia dan anak. Karena kunci dalam pengendalian Covid-19, terutama varian Omicron, yang pertama adalah vaksinasi (percepatan vaksinasi) baik suntikan pertama maupun ke-dua. Yang ke dua, pentingnya protokol kesehatan, utamanya pemakaian masker,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam kegiatan tersebut, digelar dialog antara Presiden Joko Widodo dengan gubernur dan bupati/walikota terkait capaian vaksinasi di masing-masing daerah.*) Siti Kholidah, Pranata Humas Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pekalongan

Pesan tersebut disampaikan Bupati Pekalongan dalam sambutan pada Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kamis (17/02) di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan.

“Saya ucapkan selamat kepada CPNS yang baru saja diangkat menjadi PNS. Saya minta agar bekerja keras, bekerja tanpa waktu dan bekerja sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, dan jaga nama baik Korpri (Korps Pegawai Negeri Indonesia),” tutur Fadia Arafiq.

Bupati juga meminta agar mereka bekerja dengan sepenuh hati untuk mengabdikan diri secara penuh kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. “Lakukan tugas pokok fungsi (tupoksi) dengan baik untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” ujar Fadia.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga berpesan agar PNS tidak terlibat dalam politik praktis.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan, Wiryo Santoso, SIP, MH, melaporkan, CPNS yang diangkat menjadi PNS hari itu merupakan formasi CPNS tahun 2019, yang terdiri dari 84 tenaga kesehatan, 103 tenaga pendidik 210 dan 103 tenaga teknis lainnya. “Para CPNS tersebut telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, antara lain telah menunjukan kinerja yang baik selama masa percobaan, sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba, dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan,” ujar Wiryo.

Yang dihadirkan di Aula Lantai 1 Setda sebanyak 40 orang, mewakili 20 tenaga kesehatan, 10 tenaga pendidikan, dan 10 tenaga teknis lainnya. Dalam kegiatan tersebut, juga sekaligus dilakukan penyerahan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS lainnya mengikuti kegiatan secara daring.

Acara dihadiri Wakil Bupati, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten kab Pekalongan. rohiawan, para saksi dan CPNS yang diangkat menjadi PNS.*) Siti Kholidah, Pranata Humas pada Prokompim Setda Kab. Pekalongan

“RPJMD adalah arah dan panduan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pemerintahan, pembanguan, pelayanan , dan pemberdayaan masyarakat. Kurun waktunya berbanding lurus dgn masa bakti bupati/wakil Bupati, yakni 5 tahun. Kita baru menyelesaikan RPJMD tahun 2021-2026. Itu merupakan panduan dan arah dari pembangunan kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 5 tahun,” papar Plt Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi S.sos.,M.Si saat mengisi Bincang Kota Santri RKS FM, Rabu (16/02)

Ditengah-tengah RPJMD, Pemerintah harus menentukan skala prioritas dan arah dalam jangka pendek yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setahun sekali. Adapun tahapan yang dilalui antara lain proses musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, public hearing, sampai musrenbang kabupaten.

“ Saat ini kita dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 yang sentralnya ada di Bappeda. Dalam menyusun RPJMD, Bappeda melibatkan seluruh OPD karena RPJMD merupakan kumpulan dari Rencana Strategis ( renstra) seluruh OPD. Jadi perencanaan benar-benar berdasarkan kebutuhan dari OPD dan masyarakat, yang diwakili desa ataupun kecamatan. Dan benar-benar perencanaan yang bottom up, bukan top down,” jelas Anis.

Terkait masa pandemi, Anis memastikan pemerintah daerah tidak merubah RPJMD tapi merubah program lainnya. “ Contohnya tahun 2020 dan 2021 ada perubahan terkait strategi fiskal yang dinamai refocusing. Anggaran-anggaran untuk sektor tertentu dialihkan untuk penanganan covid. Namun ini tidak mengubah arah kebijakan . Jika tahun 2020 dan 2021 banyak sekali refocusing, diarahkan semua untuk penanganan covid, tapi tidak merubah arah secara keseluruhan dari pembangunan jangka menengah dan panjang,” ungkapnya.

Lebih lanjut Anis menjabarkan bahwa di tahun ini fokus pembangunan di kabupaten Pekalongan lebih ditekankan pada penguatan daya saing. Ada beberapa sector penguatan daya saing dalam rangka merecovery dampak covid, yaitu penguatan di sector infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Semuanya bermuara pada peningkatan daya saing. “ Sebagai bukti pada awal tahun 2022 Bupati telah melaunching program pendidikan gratis bagi warga tidak mampu di sekolah negeri. DI bidang kesehatan, untuk warga tidak mampu diberikan pengobatan gratis di pusat-pusat pelayanan kesehatan milik Pemda cukup dengan menunjukkan KTP. Disamping itu , penunggu pasien juga mendapat bantuan. Pemerintah membuat kebijakan seperti ini untuk meningkatkan daya saing , kesejahteraan dan juga merecovery dampak covid,” tandasnya.

Anis berharap adanya support dari masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi kontrol sosial memegang peran penting dalam sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, yaitu pelayanan publik, pembangunan dan pemerintahan serta pemberdayaan. Dimanapun, tidak ada satu pemerintahanpun yang sanggup melaksanakan tiga fungsi itu tanpa melibatkan stakeholder dan komponen masyarakat. Oleh karena itu harapan kami dalam melaksanakan tupoksi perlu dukungan dari masyarakat kabupaten Pekalongan. Masyarakat lewat berbagai elemen, baik LSM, ormas, memiliki fungsi kontrol social. Harapan kami, mari kita tingkatkan sinergi, bersama-sama dengan Pemkab Pekalongan untuk mewujudkan visi misi pemerintah kabupaten Pekalongan. Mari kita bangun kabupaten Pekalongan melalui saran dan masukan yang bisa disampaikan lewat saluran-saluran seperti Musrenbang juga saluran-saluan resmi seperti website, instagram, laporbupati. Manfaatkan itu !,” pungkasnya. (Dian-Kominfo)