Bantu kami meningkatkan kualitas Website Resmi Kabupaten Pekalongan dengan mengisi survei singkat (±1 menit).
KAJEN - Proyek kolaborasi antara Pemkab Pekalongan dengan ormas asing Arbeiter Samariter Bund (ASB) terkait pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim secara inklusif di Kabupaten Pekalongan diharapkan terus berlanjut.
Hal itu disampaikan Sekda Yulian Akbar S Sos.,M.Si saat memberikan sambutan pada Pembukaan Workshop Monitoring Evaluasi (Monev) Program Kerja Sama Kemendagri dan Ormas Asing ASB Indonesia and The Philiphines, di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Selasa (15/3).
Monev dilaksanakan dalam rangka perpanjangan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerja sama Kementrian Dalam Negeri dengan ASB yang akan berakhir pada Desember 2022. Di Kabupaten Pekalongan, program dilaksanakan di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto dan Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto.
Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama tiga tahun pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah melakukan kerja sama yang intensif dengan ASB dan Yayasan Bintari. “Hasil monevnya seperti apa pun, terkait program ini, strateginya harus disiapkan. Program sudah tiga tahun berjalan, kami berharap program diperpanjang dan bisa direplikasikan di desa-desa lainnya,” ujar Sekda.
Atas nama Pemkab Pekalongan, Sekda menyampaikan terima kasih atas kerja sama dengan ASB dan Bintari. “Pemkab melaksanakan kegiatan dengan kolaborasi. Kami sangat mengapresiasi adanya kerja sama dan kolaborasi ini,” tutur Akbar.
Sekda juga melaporkan bahwa Pemkab memiliki permasalahan yang cukup kompleks. “Tahun 2022, indeks kerawanan bencana di Kabupaten Pekalongan, bulan Januari – Februari, di daerah atas banyak terjadi longsor, hingga akses Petungkriyono – Lebakbarang terputus aksesnya selama beberapa hari dan listrik PLN padam.
Wilayah rawan longsor tersebut yaitu wilayah Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran. “Alhamdulillah kita sudah antisipasi hal-hal tersebut dengan kesiapsiagaan bencana, kerja sama dengan Forkopimda, PLN dan pihak-pihak lainnya.
Selain itu, dataran rendah di Kabupaten Pekalongan juga sering mengalami bencana rob, seperti di wilayah Kecamatan Tirto, Wonokerto, dan Siwalan. Bahkan, di Dusun Simonet, Kecamatan Wonokerto, ada sekitar 65 KK yang terpaksa direlokasi ke tempat yang lebih aman, karena rumah mereka terancam tenggelam akibat rob.
ASB Indonesia and The Philiphines merupakan sebuah lembaga non pemerintah internasional yang berkantor pusat di Jerman, bekerja di Indonesia sejak 2006. Atas dukungan pendanaan dari Kementrian Pembangunan dan Kerja Sama Republik Federal Jerman, pada tahun 2019 hingga 2022, ASB bekerja sama dengan Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari) sebagai mitra ASB untuk implementasi program, serta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam program upaya peningkatan kapasitas desa untuk menjalankan kewajiban dalam mengembangkan pemberdayaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam kerangka pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim secara inklusif. (Red)
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Rabu, 16 Maret 2022
KAJEN - Dalam dialog interaktif antara warga dengan Bupati Pekalongan usai Penyerahan Hibah Sarpras Kelautan dan Perikanan di Balai Desa Depok, Kamis (10/03) sore, petambak di wilayah Kecamatan Depok Kecamatan Siwalan menyampaikan harapan adanya bantuan sarana prasana (sarpras) tanggul tambak untuk mencegah ikan mereka terbawa banjir maupun rob.
KAJEN– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan saat ini tengah mempersiapkan pemberlakuan SIAK terpusat guna menerapkan single identity (identitas tunggal), sehingga SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik) sebagai aplikasi layanan on line tidak dapat digunakan lagi. Kebijakan pemberlakuan SIAK Terpusat adalah kebijakan pusat dan diberlakukan diseluruh Indonesia..
KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menyalurkan bantuan hibah sarana dan prasarana (sarpras) kepada pembudidaya ikan dan nelayan di wilayah Kecamatan Siwalan dan Wonokerto, Kamis (10/03/2022). Bantuan hibah yang diserahkan untuk pembudidaya ikan berupa Jalan Produksi Tambak Depok III yang berupa jalan beton sepanjang 211 meter untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Depok Vaname Mas, Desa Depok Kecamatan Siwalan.
KAJEN - Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Rabu 9 Maret 2022 lalu menyelenggarakan Bimbingan Penyusunan dan Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan di wilayah Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Dana Desa wajib dianggarkan dan dilaksanakan untuk Program Perlindungan Sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. Hal ini seperti yang disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM saat memberikan sambutan arahan pada Sosialisasi Penyaluran Dana Desa di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (09/03/2022).
KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM menghadiri Pengukuhan Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021 - 2026 di Pendopo Bupati Pekalongan, Selasa (09/03/2022). Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021 – 2026 diketuai oleh Andre Agassy Harhara.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan Vaksin Covid-19 di Jawa Tengah dan sejumlah provinsi lainnya di Jawa – Bali akan segera atau hampir kedaluwarsa. Oleh karena itu, perlu percepatan vaksinasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, untuk menghindari vaksin kedaluarsa.
Lebih lanjut Menkes mengatakan, vaksinasi dosis-2 dan vaksinasi lansia menjadi prioritas agar bisa melindungi dari hospitalisasi dan kematian. “Perlu dikomunikasikan ke publik, agar tidak memilih-milih jenis vaksin. Vaksin terbaik adalah yang paling cepat kita dapatkan,” imbuhnya.
Dalam simpulannya, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, secara keseluruhan, tren kasus Covid-19 di Jawa-Bali konsisten menurun. “Terjadi kenaikan positivity rate pasca diberlakukannya syarat perjalanan dalam negeri tanpa tes bagi yang sudah divaksinasi lengkap,” terang Menkes.
Simpulan lainnya yaitu, Bed Occupancy Rate (BOS) atau persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit masih terkendali. “Namun kabupaten/kota dengan BOR tinggi (Bandung Barat, Cimahi , Gunung Kidul) perlu menambah kapasitas RS (termasuk ICU) dan mengarahkan pasien tanpa gejala dan asimtomatik perlu diarahkan agar isolasi di rumah atau terpusat dan tidak dirawat di rumah sakit,” terang Budi Gunadi Sadikin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam pertemuan tersebut memberikan arahan, antara lain meminta kepada Kementrian Kesehatan, BNPB, para Kepala Daerah, Pangdam, dan Kapolda mengakselerasi vaksinasi booster, terutama untuk Lansia, terutama untuk menghadapi lonjakan mobilitas selama bulan Ramadan dan Lebaran nanti.
Arahan lainnya yaitu agar Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda untuk meningkatkan kembali kapasitas testing dan tracing di daerah.
Luhut juga meminta Kemenhub, Kemenag, BNPB, dan Pemprov Jatim untuk segera melaksanakan Penerbangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) Non PMI (Pekerja Migran Indonesia), termasuk umroh dari Surabaya. “Saya minta pembukaannya dilakukan secara bertahap,” tutur Luhut.
Dia juga meminta Kemenkumham, Kemenparekraf, Kemlu, untuk memperluas penggunaan Visa on Arrival, dari sisi jumlah negara maupun negara maupun bandara, yakni di Jakarta (Soekarno Hatta) dan Surabaya (Juanda).
“Pelaksanaan tanpa karantina di Bali kita evaluasi lagi selama seminggu, sebelum nanti kita berlakukan di seluruh Indonesia, ” ujar Luhut.
Rakor diikuti pula sejumlah menteri terkait, Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Jawa Bali. (Red)
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Selasa, 15 Maret 2022
Harapan tersebut antara lain disampaikan oleh Kaprawi, dari Kelompok Petani Tambak Sutermas Desa Depok. “Tambak sekarang ini tidak sama dengan dulu, karena berbenturan dengan alam, sehingga rata-rata tidak ada tanggulnya. Alhamdulillah dapat bantuan waring. Tapi kami berharap tidak hanya sampai waring saja, Kami berharap agar ada bantuan untuk pembuatan tanggul,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan oleh Mukhsin, dari Desa Depok. “Kami ingin sekali pemerintah memperhatikan lebih kepada petani tambak, karena tambak tidak punya tanggul,” ujarnya.
Selain mengharapkan bantuan tanggul tambak, para pembudidaya ikan dan petani juga mengharapkan adanya pelatihan atau bimbingan teknis terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak dan cara pengelolaanya dari OPD terkait, serta bantuan modal atau pinjaman.
Hal tersebut diutarakan oleh Tarkuat, dari Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan. “Akibat rob, lahan pertanian menjadi puso. Petani padi dan petani melati jadi kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat diberi bekal secara teknis maupun finansial, untuk mengalihkan fungsi tanah yang puso, agar bisa menjadi pendapatan kembali seperti sebelumnya,” ujar dia.
Hal yang sama disampaikan Sutrisno, warga Desa Depok. “Terkait lahan pertanian seluas sekitar 150 hektare yang sudah tidak bisa ditanami dari tahun 2016, karena terendam air, kami mohon agar bisa dipulihkan. Dulu Desa Depok merupakan salah satu desa penyangga pertanian, bahkan sebagai gudang padi. Jika tanggul rob sudah dikerjakan, harapan kami segera ada pemulihan lahan tersebut,” ucapnya.
Harapan lainnya dari warga yaitu agar dilakukan normalisasi saluran yang mengalami penyempitan di wilayah tambak Desa Depok.
Usulan lainnya yaitu agar ada perbaikan jalan Desa Blacanan yang rusak akibat rob dan banjir. Warga berharap jalan bisa dibeton, agar bisa lebih awet. Jembatan peninggalan zaman Belanda sepanjang sekitar 10 meter dan selebar 2 meter di Desa Depok juga diusulkan untuk diperbaiki, karena umurnya yang sudah sangat tua dan menjadi akses penghubung antar warga Desa Depok dengan warga dari wilayah Kabupaten Pemalang.
Menanggapi usulan dan harapan warga, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM, menyampaikan, terkait bantuan tanggul tambak, bupati minta kepada Kepala OPD terkait untuk merumuskan dan melaporkan pada pihaknya. “Pihak Pemkab Pekalongan sudah mengajukan ke Kementrian Kelautan dan kami akan kawal terus,” tutur Fadia.
Terkait bantuan modal atau pinjaman, bupati menyatakan akan menggelar rapat dengan pihak-pihak terkait untuk menyalurkan bantuan bergulir tanpa bunga atau bunga ringan.
Sedangkan mengenai tanggul penahan rob, tahun 2022 ini akan segera dibangun tanggul dengan anggaran senilai sekitar Rp. 2,2 Miliar.
Terkait pelatihan-pelatihan, bupati menyarankan agar nanti bisa diselenggarakan melalui kelompok-kelompok.
Terkait perbaikan jembatan, dia menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun, saat ini dalam kondisi Covid-19. Jalan sekitar Rp. 50 M, saat ini sekitar 130 Miliar. “Saya ingin warga Kabupaten Pekalongan hidupnya layak. Biar seperti orang kota. Satu jembatan puluhan miliar, untuk 1 jembatan saja. Perlu pelan-pelan, karena masih dalam situasi yang cukup sulit,” tutur Bupati. Oleh karena itu, menurutnya, perbaikan jalan bisa diusulkan untuk dianggarkan pada tahun 2023.
Sebelumnya, Pemkab Pekalongan sudah menyalurkan bantuan hibah sarana dan prasarana (sarpras) kepada pembudidaya ikan dan nelayan di wilayah Kecamatan Siwalan dan Wonokerto.
Bantuan hibah yang diserahkan, untuk pembudidaya ikan, yaitu berupa Jalan Produksi Tambak Depok III yang berupa jalan beton sepanjang 211 meter untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Depok Vaname Mas, Desa Depok Kecamatan Siwalan.
Bantuan lainnya yaitu berupa waring dan bambu sebagai penahan tanggul tambak untuk 3 pokdakan, masing-masing sebanyak 95 roll waring dan 393 batang bambu. Tiga pokdakan tersebut yaitu, Pokdakan Mina Setia Budi, Desa Api-api Kecamatan Wonokerto, Pokdakan Suter Mas Tiga, Desa Depok Kecamatan Siwalan, dan Pokdakan Suter Talang Mas, Desa Depok Kecamatan Siwalan.
Bantuan juga diberikan untuk nelayan, berupa bantuan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan berupa bubu sebanyak 120 unit untuk 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB), yaitu KUB Sopek Bondo Kali Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto dan KUB Sunan Kali Jogo Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto. (red)
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Sabtu, 12 Maret 2022
KAJEN - Kesbangpol provinsi jawa tengah bekerjasama dengan DPRD Provinsi Jawa tengah mengadakan kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik di Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Kesesi Jumat (11/3/2022).
Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho S.STP selaku fasilitator mengatakan bahwa tujuan Kegiatan tersebut untuk membangun kehidupan politik dan demokrasi di jawa tengah secara umum termasuk di kabupaten pekalongan agar kondusif dan terjaga.
Menurutnya ini merupakan forum yang bagus yang memberikan kesempatan untuk membangun interaksi antara masyarakat dan para wakil rakyat tidak hanya sekedar koordinasi dan komunikasi politik tapi juga terkait apa yang dibutuhkan masyarakat yang bisa disampaikan kepada para wakil rakyat sehingga bisa menjadi bahan kebijakan di pemerintah provinsi jawa tengah secara umum.
"Diharapkan kegiatan seperti ini bisa berkesinambungan menjadi program kerja dari provinsi yang nanti juga bisa kita tiru oleh kesbangpol kabupaten.kegiatan semacam ini juga di APBD kabupaten Pekalongan bisa di alokasikan untuk semakin lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi politik .dan bisa menjadi media atau wadah bagi legislatif di tingkat kabupaten pekalongan untuk bisa berinteraksi langsung dengn konstituennya melalui forum resmi semacam ini " tutur Haryanto Nugroho.
Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B H.Pujo Widiono, SH dan Sekretaris Komisi A Hj.Irna Setiawati SE, MM yang diikuti dari unsur organisasi masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat.
Sementara Sekretaris Komisi A Hj.Irna Setiawati SE, MM mengatakan melalui kegiatan tersebut program - program di pemerintah Provinsi Jawa tengah tahun 2022 bisa tersampaikan kepada masyarakat.
Sabtu, 12 Maret 2022
Langkah pertama menuju single identity adalah migrasi data dari database SIAK Daerah ke database SIAK terpusat direncanakan akan berlangsung secara bertahap mulai tanggal 31 Maret 2022 s.d 11 April 2022. Dan selanjutnya layanan on line akan memakai web berbasis SIAK terpusat.
Abdul Baqi, SH. Sp.N, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan mengungkapkan, bahwa pelayanan administrasi kependudukan untuk sementara dilakukan secara langsung di Kantor Disdukcapil di Kajen dan untuk pengurusan KK serta rekam KTP el bisa dilakukan dimasing masing kecamatan, dengan jam pelayanan Hari Senin s.d Kamis dari jam 08.00 WIB s.d 12.00 WIB sedangkan Hari Jum’at pelayanan dibuka dari jam 08.00 WIB s.d 10.30 WIB. “Pelayanan kepada masyarakat sementara dilakukan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan,” tegas Abdul Baqi.
Ditambahkan Abdul Baqi bahwa seluruh jajarannya berusaha bekerja secara maksimal melayani masyarakat, bahkan untuk proses entri permohonan tak jarang dilakukan sampai melewati jam kerja, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menerima dokumen administrasi kependudukan tepat waktu. (Dian-Kominfo)
Jumat, 11 Maret 2022
“Bantuan lainnya yaitu berupa waring dan bambu sebagai penahan tanggul tambak untuk 3 pokdakan, masing-masing sebanyak 95 roll waring dan 393 batang bambu. Tiga pokdakan tersebut yaitu, Pokdakan Mina Setia Budi, Desa Api-api Kecamatan Wonokerto, Pokdakan Suter Mas Tiga, Desa Depok Kecamatan Siwalan, dan Pokdakan Suter Talang Mas, Desa Depok Kecamatan Siwalan,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Drs.Sirhan dalam laporannya pada acara penyerahan bantuan hibah.
Bantuan juga diberikan untuk nelayan, berupa bantuan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan berupa bubu sebanyak 120 unit untuk 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB), yaitu KUB Sopek Bondo Kali Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto dan KUB Sunan Kali Jogo Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM dalam sambutannya berharap bantuan hibah yang diserahkan bermanfaat untuk menambah modal dan meningkatkan usaha pembudidaya ikan dan nelayan. “Saya sarankan supaya nelayan dan pembudidaya ikan membentuk koperasi, agar penyaluran bantuan, modal atau pun pinjaman bisa lebih mudah,” tutur bupati. Bupati mengaku sudah meminta kepada pihak bank agar bisa membantu permodalan dan meningkatkan usaha pembudidaya ikan dan nelayan.
Kegiatan penyerahan bantuan hibah dihadiri pula para Kepala OPD terkait, Ketua Dekranaska Kabupaten Pekalongan, Ashraf Abu, Camat Siwalan dan Camat Wonokerto, Kepala Desa Depok Kecamatan Siwalan, Kepala Desa Api-api dan Kepala Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, pembudidaya ikan, nelayan dan tokoh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut juga digelar dialog interaktif antara Bupati Pekalongan dengan pembudidaya ikan dan nelayan. (Red)
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Jumat, 11 Maret 2022
Sebanyak 35 perwakilan perusahaan di wilayah Kabupaten Pekalongan hadir pada acara yang digelar di Grand Dian Hotel Wiradesa tersebut. Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kab Pekalongan, Dra.Siti Masruroh.Msi dan menghadirkan narasumber Novian Heru R, SH (Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Tengah) dengan materi tentang Teknik Penyusunan dan Pembuatan PP/PKB, serta narasumber dari Dinkop, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan, yaitu Widodo,SH.MA dan Tri Haryanto, SH.MM dengan materi kebijakan ketenagakerjaan.
Siti Masruroh dalam sambutan pembukaan acara mengungkapkan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar perusahaan mengetahui arti pentingnya PP/PKB di Perusahaan sehingga perusahaan yang belum membuat PP/PKB segera membuatnya. “Mohon kerjasama dari pihak perusahaan untuk menindaklanjuti menyusun dan membuat Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja, selepas kegiatan bimbingan penyusunan dan pembuatan PP/PKB,” ujarnya. (Dian-Kominfo)
Kamis, 10 Maret 2022
Dalam kesempatan tersebut Bupati berpesan agar kepala desa bisa menjaga nama baik. “Kita adalah orang tua, kita adalah tokoh panutan. Lambang yang kita pakai, meraihnya berdarah-darah, perjuangannya luar biasa. Oleh karena itu, jangan sudah kita sudah pakai lambang, kita sudah menang, kita sudah dikasih amanah sama Allah, kita rusak sendiri,” tutur bupati.
Bupati juga berharap para kades dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. “Kita adalah tokoh, kita adalah panutan. Oleh karena itu, jaga tingkah laku dan nama baik di desa nya masing-masing,” ucap Fadia.
Lebih lanjut Bupati juga meminta kepala desa agar bisa benar-benar belajar dan jangan sampai menyalahi aturan. “Mana yang bisa dilakukan, masa yang boleh. Ada dinas yang bisa membantu supaya desa bisa melaksanakan kegiatan sesuai aturan. Tangan kita terbuka lebar untuk membantu desa agar pembangunannya berjalan dengan baik,” tutur Bupati.
Sementara itu Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan, Adhi Candra saat memberikan materi dalam Sosialisasi Penyaluran Dana Desa di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (09/03/2022) mengatakan bahwa masih banyak kepala desa yang menganggap dana desa dan alokasi dana desa (ADD) adalah kekuasaan kepala desa. Padahal hal tersebut menurutnya kurang tepat.
“Dana desa bukan kekuasaan kepala desa. Memang dikelola oleh kepada desa dan BPD melalui musyawarah desa atau musyawarah kecamatan.Tolong dirubah mindset tersebut ya Bapak Ibu,” tutur Adhi Candra. Lebih lanjut Adhi menjelaskan, bahwa memang kepala desa adalah pengguna anggaran dalam pengelolaan dana desa, namun, harus digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Adhi juga mengingatkan juga agar kades tidak memegang uang. “Serahkan saja kepada bendahara bersama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Biar saja di rekening itu, kalau ada kegiatan, cairkan, langsung buat SPJ. Karena kalau bapak/ibu bikin kegiatan, SPJ nya lama, kami bisa masuk, LSM bisa masuk,” ujarnya.
Dalam paparannya Adhi juga meminta agar dalam setiap mengelola dana desa, kepala desa mengundang BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, tokoh agama untuk musyawarah. “Jika sudah sepakat, minta petunjuk dari kecamatan.
Adhi juga berpesan agar pencairan dana desa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Dan yang terpenting, kegiatan sesuai prioritas,” ucapnya.
Plt Kepala PMD Kabupaten Pekalongan, Toharno dalam laporannya menyebutkan, Dana desa di Kabupaten Pekalongan meningkat dari Rp. 263.397.106.000 tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 263.868.873.000.
Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari camat, tenaga ahli, perwakilan kades se-Kabupaten Pekalongan, dan pendamping desa. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dengan materi ‘Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa”. (Red)
Sumber : Tim Prokompim Kab.Pekalongan
Kamis, 10 Maret 2022
Dalam sambutannya Bupati Fadia minta kepada anggota Purna Paskibraka Kabupaten Pekalongan agar dapat terlibat dalam kegiatan sosial, mengingat Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang rawan bencana.
Bupati juga berpesan agar para purna paskibraka dapat menjadi contoh atau teladan bagi dan bisa menjaga nama baik paskibraka. “Purna Paskibraka merupakan anak-anak yang terpilih dari Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, saya harap bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya dan masyarakat luas,” tutur Bupati.
Ketua Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah, Bondan Setyo Darmawan, SE MM dalam sambutannya Mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan, yang begitu luar biasa telah memberikan support adanya kegiatan pengukuhan Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pekalongan. “Saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Bupati Pekalongan, kepemudaan di Kabupaten Pekalongan akan semakin maju,” ungkap Bondan.
Bondan menjelaskan, Purna Paskibraka Indonesia adalah wadah para mantan paskibraka baik dari kabupaten, provinsi maupun nasional. “Anggota organisasi ini terdiri dari orang-orang terpilih dari ribuan orang yang ada. Setiap tahunnya jumlah anggota PPI Provinsi Jawa Tengah bertambah 2.206 anggota,” ujarnya.
Pengukuhan PPI tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Mas’udah SH, Wakapolres Pekalongan Kompol Riwayat Sosiyanto, SH , Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Haryanto Nugroho S.STP, MM dan perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan. (Red)
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Kamis, 10 Maret 2022
