Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

SE Nomor 971.11/02480 tersebut berisi himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar membayar kewajiban pajaknya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) sebelum jatuh tempo pada tahun berjalan, termasuk jika memiliki tunggakan.

Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos. M.Si. menyatakan bahwa ASN merupakan garda terdepan dalam pembangunan di daerah sehingga perlu dijadikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang undangan, termasuk kepatuhan mereka dalam membayar pajak, khususnya PBB P2.

Sekda menegaskan bahwa ASN yang dengan sengaja tidak membayar atau mempengaruhi orang lain untuk tidak membayar PBB P2 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang undangan. “Saya tugaskan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan untuk memonitor dan memantau pelaksanaan surat edaran tersebut di instansi masing -masing serta melaporkannya kepada saya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepada Badan Perencanaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan, Casmidi, S.E, M.Si. ditemui pada Rabu (20/07/2022) mengungkapkan, SE ini merupakan salah satu terobosan atau inovasi untuk merangsang masyarakat agar patuh membayar pajak, khususnya PBB P2, mengingat target PAD khususnya PBB semakin ditingkatkan. “Kami berharap ASN Kabupaten Pekalongan bisa menjadi contoh bagi masyarakat atas kepatuhan dalam membayar pajak, sejalan dengan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dimana pada Pasal 3 huruf c disebutkan bahwa PNS wajib melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” terang Casmidi. (Dian-Kominfo)

Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta MTQ yang telah lolos hingga menjadi perwakilan Kabupaten Pekalongan, “Selamat kepada para tilawah putra dan putri, tahfidz, tafsir karena telah melalui perjuangan panjang seleksi hingga sampai hari ini,” ungkap dia.

Bupati meminta kepada seluruh peserta untuk percaya diri pada kemampuan yang dimiliki, “Kalian harus mantap dan yakin bahwa apa yang telah kalian pelajari itu sudah maksimal dan optimal. Jangan grogi,” pesannya.

Selain itu, dia juga meminta kepada para official, pendamping dan pelatih untuk dapat memberikan motivasi kepada para peserta mengingat pentingnya peran pelatih dan pendamping ini bagi para peserta, “Saya titip para peserta kepada para pendamping atau official agar mereka dapat meraih prestasi di level provinsi,” ujarnya.

Sebelum pelepasan peserta MTQ, Sekda Yulian Akbar berpesan kepada para peserta untuk selalu menjaga sikap selama mengikuti perlombaan, “Saya minta untuk dijaga perilakunya karena para peserta ini membawa nama baik Kabupaten Pekalongan,” tutur Akbar.

Dia juga berharap agar seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuannya dengan baik serta berhasil menang dan menjadi juara pada lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Drs. H. Sukarno MM melaporkan kegiatan lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan di Kota Semarang,

“Kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 22 hingga 25 Juli 2022. Pembukaanya akan dilaksanakan di Lapangan Simpang Lima pada hari Jum’at malam,” terangnya.

Sukarno menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan seleksi kepada sejumlah 28 peserta pada tanggal 15-17 Juli 2022.

Setelah melalui pembinaan dan seleksi, sebanyak 15 santri akhirnya menjadi perwakilan Kabupaten Pekalongan dalam Lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Kami mohon didoakan dan besar harapan kami seluruh peserta nanti sukses dan berprestasi. Harapan kami tidak hanya di tingkat provinsi, namun nanti juga dapat mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional,” ujarnya

Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan

Fadia mengatakan, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan perlu mendapatkan perhatian serta ditanggapi secara cepat dan serius agar Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat mencapai target penuntasan kemiskinan sebesar 0 persen pada tahun 2024 sesuai dengan target Pemerintah Pusat. “Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan tahun 2021 sekitar 10,57% dan didalamnya terdapat 4,23 persen penduduk dengan kemiskinan ekstrem,” papar Fadia.

Dia juga mengungkapkan bahwa daerah dengan kemiskinan ekstrem memiliki beberapa kategori. Di antaranya, tidak ada listrik, kesulitan untuk makan setiap hari, rumah tidak layak, air minum tidak terpenuhi, sanitasi tidak layak, pendidikan tidak layak, kesehatan tidak layak, tempat tinggal terpencil, akses yang terbatas, serta ketidakmampuan secara finansial.

Dengan kriteria tersebut, kemiskinan ekstrem kemungkinan besar terjadi pada daerah pegunungan dan pesisir pantai. Oleh karena itu, bupati meminta para camat dan lurah untuk segera melakukan sejumlah upaya untuk menuntaskan kemiskinan yaitu dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. “Kemudian menyusun program kegiatan pada rencana kerja serta mengalokasikan anggaran dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk pemutakhiran data penerima berdasarkan nama dan alamat, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, serta menyampaikan laporan hasil percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap tiga bulan sekali,” ucap Bupati Fadia.

Selain itu, dia juga mengharapkan kerjasama dari mitra pemkab seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BUMD, dan Bank-bank untuk dapat memotivasi masyarakat yang tergolong miskin ekstrem melalui program-program wirausaha. “Jika kita memberi bantuan dalam bentuk uang tunai biasanya uangnya tidak bisa diputarkan lagi untuk berwirausaha, oleh karenanya bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat berwirausaha,” ujar Fadia.

Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan guna penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan selain melalui program maupun bantuan yang bersumber dari dana APBD dan APBN.

Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto, SE M.Si mengatakan, upaya penuntasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. “Tantangan dan hambatan tersebut antara lain, masih rendahnya akurasi data kelompok miskin, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta program lintas antar OPD yang belum optimal,” terang Trisno.

Dikatakannya, upaya penghapusan kemiskinan dilakukan melalui upaya multi sinergi dan kolaborasi dengan berbagai strategi. “Antara lain bagaimana kita bisa menurunkan beban pengeluaran masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, serta bagaimana kita meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” kata Trisno.

Rakor hari itu diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kesamaan persepsi dalam menyusun dan melaksanakan kolaborasi dan integrasi guna mencapai target kemiskinan ekstrem 0 pada tahun 2024.

Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan

Hal itu disampaikannya saat sambutan pada acara Pelantikan Pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) FAHMI TAMAMI Kabupaten Pekalongan, Minggu (17/7) malam, di Pondok Pesantren Darussalam, Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

“Yang penting tidak ada gerakan radikal di dalamnya, Ini penting untuk selalu kita jaga karena jika salah ajaran salah pengetahuan, bisa hancur semuanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan dukungan kepada seluruh pengurus yang malam itu dilantik, ”Saya lihat dari susunan kepengurusannya adalah orang-orang besar semua. Artinya nantinya saya yakin organisasi ini akan berkembang dan besar dengan baik,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan yang terbesar di Kabupaten Pekalongan sehingga harus selalu dijaga dan dengan FAHMI TAMAMI dapat menjadikan islam semakin besar di Kabupaten Pekalongan.

“Saya berharap nanti organisasi ini tidak hanya terlihat hari ini saja tapi terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membesarkan Islam dan NU di Kabupaten Pekalongan serta organisasi lainnya,” pesannya.

Dalam kegiatan itu, bupati juga meminta kepada warga untuk vaksinasi dosis ke 3 atau booster. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, diantaranya bantuan kepada imam masjid, marbot, guru-guru pesantren, dan berobat gratis cukup pakai KTP. “Mudah-mudahan kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi, kita juga bisa lebih membesarkan NU di Kabupaten Pekalongan,” ucap Fadia.

Kegiatan dihadiri Ketua Majelis Pimpinan Pusat (MPP) FAHMI TAMAMI, Haji Rhoma Irama, Pimpinan Ponpes Darussalam KH Amin Maizun, Dr. KH Sabilal Rosyad M.Si dan para ulama serta kiai di Kabupaten Pekalongan.

Rhoma Irama melantik Pengurus MPC FAHMI TAMAMI Kabupaten Pekalongan. Pelantikan digelar bersamaan dengan kegiatan rutinan putaran ke-3 Majelis Dakwah dan Sholawat Rijalul Ansor (MDRSA) Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutan, Rhoma Irama mengatakan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari regenerasi organisasi. “Pelantikan ini adalah untuk memperbaharui kepemimpinan organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan kekhawatirannya atas masjid dan mushola di berbagai daerah yang kini dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal yang berbahaya. Dengan adanya FAHMI TAMAMI diharapkan dapat menjadi benteng agar faham-faham radikal tidak berkembang semakin luas di masyarakat.

Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan

Menurutnya faktor menurunnya kasus Covid -19 disebabkan karena sudah terbentuk kekebalan imunitas, cakupan vaksinansi yang baik di kabupaten pekalongan sudah sekitar 85 persen, dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Saat ditanya  upaya yang dilakukan Rumah sakit agar angka covid-19 menurun diantaranya, menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi tenaga Kesehatan dan pasien, pengunjung diwajibkan menggunakan masker, dan menghimbau untuk semua civitas rumah sakit sudah tervaksinasi.

Imam berpesan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan meski angka covid-19 sudah menurun, namun untuk tetap waspada. "Walaupun kabupaten Pekalongan sudah masuk PPKM level 1. Namun untuk protokol kesehatan tetap diterapkan apalagi untuk legiatan didalam ruangan.dan alangkah baiknya tetap menggunakan masker meskipun sudah diperbolehkan untuk kegiatan di luar ruangan tidak memakai masker," pungkasnya. (Dian-Kominfo)

Ibu-ibu anggota DWP Kabupaten Pekalongan yang telah mendaftarkan diri mengikuti pemeriksaan / screening kesehatan ini tampak antusias dan tertib mengantri di loket pendaftaran sampai menunggu giliran diperiksa. Tampak hadir Ketua DWP Kabupaten Pekalongan , Tri Rafika Yulianti Yulian Akbar beserta segenap pengurus DWP serta ketua DWP Unsur Pelaksana Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Kecamatan se-Kabupaten Pekalongan, memantau jalannya kegiatan pemeriksaan kesehatan papsmear dan sadanis tersebut.

Tri Rafika Yulianti Yulian Akbar (Fika) menuturkan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan papsmear dan sadanis ini merupakan inisiasi dari DWP Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Pekalongan dan Laboratorium CITO Pekalongan, dengan sasaran seluruh anggota DWP Kabupaten Pekalongan. Pihaknya mensupport seluruh anggota DWP yang mempunyai kepesertaan BPJS aktif untuk bisa mengikuti kegiatan ini. “ Harapannya, yang utama meningkatkan derajat kualitas kesehatan tentunya. Disini ada 3 (tiga) pemeriksaan yaitu papsmear, sadanis atau pemeriksaan payudara, juga pemeriksaan gula darah puasa untuk mengetahui ada tidaknya potensi diabetes,” tutur Fika saat ditemui di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

Fika juga berharap kegiatan semacam ini bisa dilakukan rutin tiap tahun . “Untuk papsmear kan ada jedanya, bisa diambil 3 tahun sekali. Apabila memang ada indikasi ke arah yang positif, nanti ada tindak lanjutnya lagi,” lanjutnya

Disampaikan pula moment seperti ini jarang sehingga diharapkan seluruh anggota DWP Kabupaten Pekalongan bisa memanfaatkannya dengan baik. “ Kanker serviks kan sekarang sudah semakin banyak. Kegiatan ini untuk pencegahannya, paling tidak ibu-ibu biar tahu, saya terindikasi atau tidak,” terangnya.

Diakui, untuk menjaring partisipan dalam kegiatan tersebut tidaklah mudah. Faktor rasa takut, atau belum pernah ada pengalaman menjadi kendala. Namun demikian Fika mengajak seluruh ketua unsur pelaksana untuk memotivasi para anggotanya untuk bisa berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut.

Pemeriksaan Kesehatan Papsmear dan Sadanis serta pemeriksaan gula darah yang dilakukan secara gratis ini mendapat respon yang cukup bagus dari para anggota DWP Kabupaten Pekalongan, terlihat dari jumlah peserta yang mencapai hampir 325 orang. “Ke depan harapannya makin banyak peminatnya untuk papsmear terutama,” pungkas Fika. (Dian-Kominfo)

Dia mengatakan, kebijakan prioritas lainnya pada ahun 2023 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 meliputi beberapa kebijakan. Diantaranya yaitu, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan pasca pandemi Covid-19, serta pelayanan pendidikan yang inklusif berkualitas dan berbudaya unggul.

“Selain itu, juga penyediaan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas, penguatan budaya gotong royong, pengembangan produk unggulan dan potensial, peningkatan kualitas hasil pertanian dan perikanan, serta melanjutkan menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan seluruh sektor pemerintahan serta masyarakat,” tutur Fadia.

Bupati juga menyampaikan bahwa belanja di Tahun 2023 akan diarahkan antara lain pada program prioritas seperti pengalokasian anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, pemenuhan program prioritas bupati dan wakil bupati, penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah, mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur daerah, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas serta pemenuhan dukungan persiapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Terkait dengan pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, penganggaran akan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

“Kegiatan Pilkada serrentak berpengaruh pada besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Pekalongan karena dalam pendanaan dilakukan secara sharing dengan Pemrov sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBD,” kata Fadia.

Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan