KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melakukan studi tiru Inovasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan, belum lama ini. Rombongan studi tiru yang dipimpin Wabup Blora Tri Yuli Setyowati SE, MM diterima Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi SH dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Totok Budi Mulyanto, SE serta para kepala OPD terkait di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jum’at (3/6).
Dalam sambutannya, Tri Yuli Setyowati menyampaikan terima kasih atas penyambutan dari Pemkab Pekalongan. Menurutnya, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dan kemiskinan tidak bisa dihalangi, namun bagaimana inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang perlu dilakukan. “Oleh karena itu, Kami mengunjungi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan studi tiru mengenai inovasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah dengan inovasinya yang keluar sebagai Juara Umum, serta bagaimana langkah-langkah dalam menangani situasi pandemi Covid-19 untuk diterapkan di wilayah kami,” tutur Tri Yuli. Harapannya, hasil dari studi tiru berguna bagi pemkab dan masyarakat Kabupaten Blora.
Menurut Tri Yuli, dari kondisi geografis, dan jumlah APBD yang dimiliki, Pemkab Blora dan Pemkab Pekalongan hampir sama. Jumlah kecamatannya pun hampir sama. Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, sedangkan Kabupaten Pekalongan 19 kecamatan. “Secara geografis Kabupaten Pekalongan ini sangat komplit, laut punya, darat punya, hutan punya. Blora 46%nya adalah hutan. Kayu jati kualitas terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Tetapi karena wilayah kami 46% hutan dan masyarakat kami di sekitaran hutan, angka kemiskinan masih tinggi, yaitu. 12,9%. Apalagi di masa pandemi Covid-19 kemarin, semua naik. Kondisi kita hampir mirip, namun hasilnya lebih maksimal di Pekalongan, Itu lah alasan kami datang ke Kabupaten Pekalongan,” tutur Tri Yuli.
Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH saat menerima rombongan Pemkab Blora mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan kepada Pemkab Blora kepada pihaknya. “Semoga bisa memberikan referensi dan bermanfaat bagi Pemkab dan masyarakat Blora,” ujar Wabup Riswadi.
Dalam sambutannya, Wabup Riswadi memaparkan, luas wilayah Kabupaten Pekalongan sekitar 870 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 976.000an. Wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 12 kilometer pantai, 5 daerah terjal 4 daerah pesisir, dan sisanya merupakan daratan. “Pertumbuhan ekonomi kita 4,2%. Pernah minus 2,5% pada saat Covid-19. Pendapatan per kapita sekitar 23-25 juta per tahun. APBD 2,2 – 2,4 T per tahun. Memang, belanja langsung dan belanja tidak langsung belum seimbang dan PAD belum memuaskan,” tutur Riswadi.
Wabup menyatakan Pemkab Blora dapat mengadopsi seluruhnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan atau sebagian.
Dijelaskan, di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 hampir tidak ada pembangunan sama sekali akibat Pandemi Covid-19. “Angka kemiskinan naik pun. Kami merupakan Kepala Daerah yang dilantik belakangan, yaitu pada 27 Juni 2021 dan 24 hari kemudian Ulang Tahun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, kami pun merasa belum banyak yang kami perbuat. Karena awal kami menjabat, Covid-19 masih tingi-tingginya. Hampir tidak ada pembanguan sama sekali, yang ada refocussing. Kita minus pertumbuhan ekonominya. Angka kemiskinan juga naik,” jelas Riswood, sapaan akrab Riswadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup membacakan sambutan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM, bahwa terkait penanggulangan kemiskinan, Pemkab Pekalongan antara lain mendapatkan penghargaan Inovatif Government Award tahun 2020 dengan Kategori Sangat Inovatif dari Kemendagri Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2020 dengan Inovasi Laboratorium Kemiskinan.
Juara Umum Inovasi Pelayanan Publik
Pada tahun 2021, Pemkab Pekalongan menjadi Juara Umum setelah masuk Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2021 dengan Aplikasi KUDU Sekolah. Penghargaan lainnya yaitu, masuk dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah dalam Penganugerahan IDSD Tingkat Prov Jateng Tahun 2021.
Lebih lanjut Riswood mengutarakan, sepanjang tahun 2020 Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan. Sehingga secara makro, kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan mengalami perlambatan, seperti angka kemiskinan 10,19% lebih tinggi dari capaian yang ditargetkan, yaitu 9,71%.
Gerakan KUDU Sekolah, lanjutnya, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Gerakan KUDU sekolah melakukan pendataan dan pengembalian anak tidak sekolah ke jenjang formal maupun non formal, serta menyisir dewasa tidak sekolah untuk didorong kembali bersekolah. Hal ini mempengerahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang awalnya sangat rendah, menjadi 70,11% di tahun 2021, dan tahun 2022 ini ditarget 71,19%. “Ini salah satu program yang dijalankan,” ujarnya.
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Rabu, 8 Juni 2022
KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM. meminta kepada seluruh E-Warong di Kabupaten Pekalongan untuk menyediakan komoditas sembako yang berkualitas untuk warga masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pekalongan. Hal itu disampaikan bupati pada kegiatan Halal bi Halal Warung Elektronik Gotong Royong (e-Warong) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 di Pendopo Bupati pada Kamis (2/6).
KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq berpesan kepada para calon haji (calhaj) asal Kabupaten Pekalongan siap lahir dan batin sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pesan tersebut disampaikannya kepada para calhaj dalam acara Manasik Haji Tahun 1443 Hijriyah / 2022 Masehi dan Pelepasan Jemaah Haji di Gedung Pertemuan Umum Kajen pada Kamis (2/6).
KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meminta para kepala desa (kades) dapat mentaati aturan-aturan yang berlaku selama menjabat. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan Pembekalan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak Tahun 2022 Dan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2021 – 2022 yang bertempat di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan (31/5).
KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke tujuh yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara berturut-turut sejak tahun 2015. Kabupaten Pekalongan kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
KAJEN - Pegiat UMKM dari wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang akan berkumpul menjadi satu dan mengenalkan produknya di Gelar Karya 2022 pada Kamis, 9 Juni 2022. Acara yang diinisiasi oleh kelompok UMKM Kabupaten Pekalongan ini nantinya akan dilaksanakan di Margo Mulyo Caffe, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.
Terbaru, BPKD menggandeng Bank Jateng telah meluncurkan inovasi pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dimana mulai 1 April 2022 lalu masyarakat yang akan membayar PBB selain dapat melakukannya di Bank Jateng melalui Teller, ATM atau I Banking dan Kantor Pos, bisa juga melalui aplikasi GoPay, Tokopedia, Indomaret, Alfamart serta PPOB Arindo.
Masyarakat juga bisa mengecek secara mandiri posisi status pembayaran PBB mereka apakah sudah terbayar atau belum dengan menggunakan layanan aplikasi di playstore/google play dengan mengunduh aplikasi “Cek Pembayaran PBB BPKD Kab. Pekalongan”. Sedangkan untuk pembetulan SPPT, masyarakat dapat mengakses melaui aplikasi simpelpbb.pekalongankab.go.id secara online, sampai batas waktu 30 Juni 2022 mendatang.
Sementara itu, berdasarkan arahan KPK RI, maka pada Tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Penyesuaian ini didasarkan pada zona nilai tanah dari BPN, harga jual beli sesuai BPHTB, serta data nilai pasar yang dikeluarkan oleh desa/ kelurahan.
Dengan adanya kenaikan NJOP, tentu secara otomatis nilai pajak PBB yang harus dibayarkan oleh masyarakat akan naik. Oleh karena itu, untuk mengimbangi kenaikan tersebut, Pemkab Pekalongan memberikan stimulus kepada Wajib Pajak sebesar 87% untuk meringankan beban masyarakat. Dengan kebijakan stimulus tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Pekalongan akan lebih taat pajak.
Ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (03/6/2022), Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan Casmidi SE.,MSi mengungkapkan, BPKD optimis dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan maka akan mampu memperluas jangkauan penerimaan, mempercepat penerimaan pendapatan daerah, serta lebih efektif mengurangi penyimpangan atau kebocoran uang negara, karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan langsung masuk ke kas daerah. “ Kami berharap dengan berbagai kemudahan layanan pajak yang ada, Tahun 2022 PAD Kabupaten Pekalongan akan meningkat, dan tentunya hal tersebut akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan di Kabupaten Pekalongan” ujar Casmidi.
Terakhir, Casmidi mengungkapkan bahwa, SPPT PBB Tahun 2022 telah dibagikan ke masing-masing desa/ kelurahan sejak 31 Maret 2022 sehingga pembayaran PBB sudah dimulai sejak 1 April 2022 lalu, hal tersebut sekaligus sebagai tanda dimulainya lomba cepat tepat PBB Tahun 2022. “ Kami akan memberikan reward bagi desa atau kelurahan yang paling cepat dan tepat waktu dalam pembayaran pajaknya,” tegas Casmidi. (Dian-Kominfo)
Jumat, 3 Juni 2022
Peringatan tersebut disampaikan Bupati pada momen Halal Bi Halal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH di Pendopo Bupati, Kamis (2/6). “Saya minta SDM PKH agar jangan sekali-kali menyalahgunakan kewenangan. Apabila ini terjadi, yang pertama, saya tidak akan segan-segan melaporkan kepada Kementrian Sosial. Yang ke dua, bisa kita sikapi dengan tindakan hukum,” ujar bupati.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, bupati meminta agar tidak ada lagi SDM PKH yang memegang kartu milik KPM. “Kalau ada yang masih begitu, tolong hari ini dirubah. Kasihkan kepada yang berhak, biarkan mereka mencairkan sendiri sesuai kemauan mereka dan sesuai dia mau untuk apa dan sebagainya, jangan sampai kita yang pegang kartunya,” ujar bupati.
Selain itu, bupati juga berpesan agar SDM PKH tidak menjadi pengelola e-Warong maupun agen bank. “Saya tidak mau pendamping bukannya mengentaskan kemiskinan malah sibuk bisnis. Akhirnya fungsi bapak/ibu ini hilang. Jika saya tahu ini ada, saya akan minta Kemensos untuk memberhentikan oknum SDM PKH yang seperti ini..Karena orang-orang seperti ini menurut saya tidak layak menjadi pembina atau pendamping,” tegas bupati.
Bupati dalam kesempatan tersebut memohon maaf jika sedikit tegas dalam memberikan pembinaan. “Kenapa ini saya lakukan, karena saya tidak ingin warga Kabupaten Pekalongan bermasalah. Saya ingin bapak ibu semua selamat, tidak tersangkut masalah hukum. Saya ingin bapak ibu SDM PKH ini bisa jalan terus tidak ada yang diberhentikan karena menyalahgunakan kewenanangan,” ungkap bupati.
Menurut bupati, honor SDM PKH cukup layak, bahkan melebihi UMK Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, bupati minta agar SDM PKH bersyukur dan menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik.
Bupati juga meminta agar SDM PKH melakukan tugasnya untuk updating data. “Tolong bapak ibu sekalian membantu Pemdes hingga Pemkab dalam pendataan yang sesuai kondisi di lapangan, agar program sesuai sasaran dan penerimanya benar-benar berhak.
Bupati berharap PKH benar-benar menjadi program yang nyata dan banyak warga Kabupaten Pekalongan yang terentaskan dari kemiskinan, salah satunya melalui updating data yang akurat.
Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Sosial, Totok Budi Mulyanto, SE melaporkan, Jumlah KPM PKH di Kabupaten Pekalongan sampai bulan Mei 2022 sebanyak 39.428 KPM dan jumlah SDM PKH sampai sekarang 109 orang. “Dengan rincian Koordinator Kabupaten 2 orang, Administrator Pangkalan Data 3 orang dan sisanya 104 orang adalah pendamping yang ada di 19 kecamatan,” jelas Totok.
Idealnya, lanjut Totok, 1 pendamping mendampingi 250 KPM. Namun, kondisi riil di Kabupaten Pekalongan, pendamping mendampingi 376 KPM, sehingga, menurutnya, masih membutuhkan sekitar 59 pendamping lagi.
Fungsi SDM PKH, dijelaskannya, antara lain melakukan updating data KPM di Kabupaten Pekalongan. “Data ini merupakan jumlah penerima bantuan PKH dan perubahan sosial setelah mendapatkan bantuan PKH,” ujar Totok. Diharapkan KPH yang menerima bantuan PKH dari tahun ke tahun kehidupan sosial ekonominya meningkat, sehingga dapat bergantian kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Jumat, 3 Juni 2022
Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, bupati memberikan apresiasi kepada pengelola e-Warong yang telah keluar dari penerima bantuan PKH dan berani untuk mandiri, “Ibu-ibu semuanya ini berani membuat dirinya menjadi mandiri, berani membuat jiwa dan mentalnya menjadi kaya, berani ikut berkontribusi untuk membantu teman-teman yang tidak mampu,” ujar bupati.
Bupati berpesan agar e-Warong di Kabupaten Pekalongan dapat kompak menjadi e-Warong yang baik dan tertib aturan dengan menyediakan barang atau produk terbaik bagi masyarakat. “Tidak ada yang semaunya sendiri. Maksudnya yang tidak bisa diarahkan. Sehingga nanti menghasilkan hasil yang tidak bagus,” tutur bupati.
Bupati menyatakan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas bahkan memberikan sanksi jika ada e-Warong yang nakal, atau bahkan tidak menyediakan barang. “Jika bantuan berupa sembako tolong berikan yang terbaik. Tidak boleh asal-asalan, harus yang terbaik. Dan apabila yang tidak terbaik diberikan, kami tidak segan-segan untuk mencabut (mesin) EDC-nya,” ungkap bupati.
Bupati juga meminta dinas terkait melakukan kontrol ketat terhadap barang yang disediakan e-Warong. Sehingga jika ditemukan e-Warong yang menyediakan barang tidak layak dapat segera ditindak tegas, “Kami bisa memberhentikan bahkan bisa melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum. Kalau tidak sesuai,” ucap bupati.
Pada kesempatan tersebut, bupati juga berharap agar pengelola e-Warong di Kabupaten Pekalongan benar-benar bisa mandiri dan tidak hanya bergantung kepada program PKH sembako saja. Karena, menurutnya, tidak semua bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin bentuknya berupa sembako tetapi terkadang juga berupa bantuan tunai.
Usaha-usaha lainnya juga perlu dikembangkan oleh para pengelola e-Warong agar kesejahterannya dapat meningkat dan lepas dari kemiskinan. Bupati menyatakan pemkab siap memberikan dukungan dan pendampingan usaha.
“Ibu-ibu harus bisa mandiri. Kalau perlu akan kami dampingi, yang mau membuat usaha-usaha lainya. Supaya warungnya ibu tidak menjadi warung musiman sebulan sekali tapi warung yang benar-benar ada,” pungkas bupati.
Sebelumnya Perwakilan e-Warong Kabupaten Pekalongan Asiyah, melaporkan, saat ini di Kabupaten Pekalongan setidaknya ada 62 e-Warong yang masing-masing beranggotakan 8-10 orang pengurus.
“Kami berterima kasih atas dukungan bupati serta dinas-dinas terkait. Dinas sosial, penamping PKH, TKSK, atas dukungannya selama ini sehingga program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berjalan dengan lancar dan baik,” ujar Aisiyah.
Aisiyah juga memohon dukungan agar e-Warong di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan para pengurusnya.
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan.
Jumat, 3 Juni 2022
Menurut Fadia, persiapan lahir batin diperlukan, karena calon jemaah haji akan meninggalkan tanah air dan keluarga dalam waktu yang cukup lama. “Persiapan lahir dan batin sangat diperlukan agar calon Jemaah ini dapat khusyu’ menjalankan ibadah haji ditanah suci,” tutur Fadia.
Pada kesempatan tersebut Fadia berpesan antara lain agar seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Pekalongan berhati-hati saat menjalankan ibadah haji. “Jangan sampai tersesat atau hilang terpisah dari rombongan, Rombongan kita harus benar-benar sesuai, komunikasinya harus baik, lebih baik jika ada nomor HP atau apa sehingga tidak ada kejadian hilang,” ujarnya.
Fadia juga mengingatkan kepada calon Jemaah yang memiliki penyakit atau obat-obatan rutin yang wajib diminum agar membawa obat-obatnya. Panitia memang mempersiapkan tenaga medis untuk mendampingi akan tetapi obat-obatan pribadi tetap penting untuk dipersiapkan dan dibawa oleh Jemaah, “Obat-obatannya jangan lupa dibawa. Jangan sampai disana nanti bingung,” tuturnya.
Terkait perbekalan yang harus dibawa para calon Jemaah haji, Fadia berpesan agar calon Jemaah membawa perbekalan secukupnya saja. Membawa perbekalan berlebihan nantinya akan merepotkan calon Jemaah saat membawanya dalam perjalanan, “Bawa yang seperlunya yang memang benar-benar diperlukan,” pesan Fadia.
Sebelumnya, Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Sukarno dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan manasik yang digelar hari itu bertujuan sebagai sarana kegiatan pembekalan dan juga silaturahmi.
“Tujuannya sebagai sarana para Jemaah haji untuk menerima pembekalan manasik haji tingkat kabupaten, sekaligus berpamitan mohon doa restu sekaligus pamitan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, instansi terkait, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Pekalongan pada umumnya. Selain itu, juga sebagai sarana saling bersilaturahim saling mengenal antara calon Jemaah haji dengan pengenalan petugas kloter,” tutur Sukarno.
Sukarno melaporkan tahun ini pemberangkatan Jemaah haji Kabupaten Pekalongan akan dilaksanakan dalam 2 kloter yaitu kloter 32 yang rencanananya akan berangkat pada Jum’at 24 Juni 2022 dan kloter 33 yang rencanannya akan berangkat pada Sabtu 25 Juni 2022.
“Kloter 32 digabung dengan Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah Jemaah haji, 261 orang dari Banjarnegara dan 95 Jemaah dari Kabupaten Pekalongan ditambah 4 petugas. Kloter 33 nantinya akan digabung dengan Kabupaten Batang dengan jumlah 146 Jemaah dari Kabupaten Batang dan 211 Jemaah dari Kabupaten Pekalongan ditambah dengan 4 petugas kloter,” jelas Sukarno.
Rencananya seluruh calon Jemaah ini nantinya akan tiba kembali di Indonesia pada hari Minggu 7 Agustus 2022 melalui Bandara Adi Sumarmo Solo.
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Jumat, 3 Juni 2022
Dalam sambutanya pada kegiatan tersebut bupati berbagi ucapan permohonan maaf kepada seluruh hadirin, “Ini masih suasana halalbihalal, saya atas nama pribadi dan juga atas nama bupati pekalongan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh Bapak/Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Pekalongan,” ujar bupati.
Bupati berharap acara halalbihalal tersebut dapat bermanfaat sebagai ajang silaturahmi, saling memohon maaf tanpa rasa malu, saling memaafkan, dan juga saling bantu membantu antar sesama,
Acara halalbihalal tersebut digelar cukup baik dan lengkap, hal itu mendapat pujian dari bupati Pekalongan secara langsung, “Dari semua halalbihalal yang saya hadiri, ini menurut saya halalbihalal paling komplit,” ungkap bupati.
Kepada seluruh kades di Bahurekso dan sekitarnya yang hadir pada acara tersebut, bupati meminta agar kades yang baru dapat dibimbing dan diajak bekerjasama dengan baik “Saya minta agar teman-teman diajak dalam paguyuban kita yang baik karena mereka masih membutuhkan bimbingan-bimbingan dari kita. Supaya jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan,” kata bupati berpesan.
Menurut bupati kekompakan seluruh desa dan kades sangat diperlukan agar pembangunan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan maksimal, “Pembangunan kita tidak akan berhasil kalau tidak dibantu dari semua desa. Kita harus mempunyai satu kekuatan dan kekompakan,” tutur bupati.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH dalam sambutanya pada acara tersebut menyampaikan pentingnya kemajuan desa bagi kemajuan Kabupaten Pekalongan. Pihaknya akan memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan di desa-desa, “Kami tentu hal-hal yang baik tentu akan kita dukung dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan,” tutur Hindun.
Kegiatan halalbihalal tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, SH, beserta jajaran Unsur Forkopimda Kabupaten Pekalongan, serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Jumat, 3 Juni 2022
“Yang harus kita lakukan adalah mentaati aturan, sesuai dengan aturan dan berbuat yang terbaik untuk desa yang dipimpin,” tutur bupati. Oleh karenanya bupati berharap agar para kades dapat memanfaatkan kegiatan pembekalan yang berlangsung untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait aturan-aturan, “Manfaatkan acara pembekalan ini dengan baik. Ilmunya harus benar-benar masuk,” ujar bupati.
Bupati juga mengharapkan peran serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kapolres, dan Kejaksaaan Negeri untuk dapat bersama-sama membantu dan membimbing para kades untuk lebih memahami aturan yang berlaku dan tanggung jawab yang diemban.
Selain itu, bupati berpesan agar kades dapat menggunakan Dana Desa dengan sebaik-baiknya untuk membangun dan mengembangkan usaha masyarakat di desanya, “Dana desa selain untuk pembangunan saya harapkan dapat digunakan untuk menciptakan program-program tepat guna dan tepat sasaran yang bisa menciptakan usaha-usaha baru di desa-desa,” ujar bupati.
Pada kesempatan tersebut bupati juga berpesan agar para kades dapat tertib dalam penyusunan RPJMDesa yang dikerjakan paling lambat 3 bulan setelah dilantik sebagai dokumen wajib dan acuan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan di Desa.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs. Sugino, M.Si. melaporkan, kegiatan pembekalan tersebut diikuti sebanyak sebanyak 36 orang Kepala Desa yang terdiri atas 32 orang Kepala Desa dari Pilkades Serentak Tahun 2022 dan 4 orang Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2021 – 2022. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung antara tanggal 31 Mei – 5 Juni 2022. Pembukaan kegiatan dilaksanakan tanggal 31 Mei 2022 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan berlanjut pembekalan peserta tanggal 2 – 5 Juni 2022 di Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta.
Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Kamis, 2 Juni 2022
“Alhamdulillah. Artinya kami bisa menjalankan roda pemerintahan dan mengelola anggaran sesuai aturan, akuntabel dan sesuai standar keuangan,” ujar Fadia usai acara Halal bi Halal dengan para Kades dan Lurah di Pendopo Bupati, Selasa (31/5).
Bupati Fadia Arafiq menilai perolehan WTP merupakan hasil kerja keras yang baik dari seluruh OPD di Kabupaten Pekalongan. “Lebih spesial lagi, ini merupakan tahun pertama kami memimpin Kabupaten Pekalongan bersama Wakil Bupati H. Riswadi SH. Ini termasuk hadiah yang besar yang diberikan Allah kepada kami,” tutur Bupati.
Menurutnya, perolehan WTP merupakan bukti bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dinilai akuntabel dan transparan. Opini yang didapat merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pihaknya akan mempelajari dan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari BPK.
Kriteria Penilaian atau kriteria WTP antara lain yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern. Kabupaten Pekalongan dinilai mencukupi kriteria tersebut, sehingga akhirnya mendapatkan opini WTP dari BPK.
Harapannya, ke depan, Pemkab Pekalongan bisa mempertahankan predikat tersebut. “Kita bahkan harus lebih baik dan perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan,” ungkapnya. Dia berharap dapat senantiasa mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik atau good governance selama kepemimpinannya
Sebelumnya, Pemkab Pekalongan menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari BPK RI di Ruang Auditorium Lantai III BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. pada Senin, (23/5).
Sumber : Tim Prokompim Kabupaten Pekalongan.
Kamis, 2 Juni 2022
Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan dari komunitas UMKM Kabupaten Peklaongan, Elie Kartika pada saat diundang oleh Unit Kerja Belanja Barang dan Jasa (UKPBJ) dalam rangka memperkenalkan produk-produk dari pegiat UMKM Kabupaten Pekalongan yang sudah dijual melalui Aplikasi BLANGKON (Belanja Langsung Lewat Toko Online) Jawa Tengah. Sejumlah 142 penjual sudah tergabung dalam aplikasi BLANGKON yang terdiri dari berbagai sektor seperti batik, kuliner, Alat Kesehatan, Kerajian, dan juga jasa fotocopy.
"Untuk temen-temen yang sudah tergabung dalam aplikasi e-BLANGKON ada 142 yang meliputi batik sudah siap, kuliner, alat kesehatan, kerajinan, maintenance sampai alat membutuhkan service berkala seperti AC", tutur Elie Kartika.
Acara Gelar Karya tersebut nantinya ada mini bazar sehingga para pegiat UMKM atau penjual diwajibkan membawa produknya untuk dipamerkan dan dijual, sehingga apabila pengunjung tertarik, bisa membeli langsung di tempat. Pameran produk akan dikemas dengan menarik, seperti adanya fashion show sebagai sarana untuk menampilkan produk pakaian. Selain pameran produk, nantinya akan ada pelatihan foto produk sebagai upaya mempersiapkan diri dalam menyambut era berjualan melalui daring. "Di situ nantinya ada foto produk juga, karena kita tahu sekarang kan jamannya online. Kita nggak mungkin foto produk kita asal-asalan, harapannya pada acara tanggal 9 besok kita ingin lebih siap kita ingin naik kelas", ucap Elie.
Pada akhir wawancara Elie juga menjelaskan alasan kerjasamanya dengan daerah lain adalah agar produk-produk UMKM Kabupaten Pekalongan bisa lebih dikenal dengan cara memperluas jaringan. Dengan demikian kesempatan meraih kesuksesan lebih terbuka. (Dian-Kominfo)
Selasa, 31 Mei 2022
