KAJEN – Permasalahan rob yang sudah terjadi di Kabupaten Pekalongan maupun Kota Pekalongan menjadi permasalahan menaun yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Bagaimana tidak? Penganggaran untuk penanggungalan rob tersebut dengan rencana pembangunan infrastruktur penutupan Sungai Bremi dan Meduri yang menjadi esensi dari langkah penanggulangan diperkirakan belum bisa dilakukan sampai tahun 2025.
Hal tersebut dikarenakan Kementrian PUPR baru bisa menganggarkan pembangunan untuk penutupan Sungai Bremi dan Meduri setelah tahun anggaran 2025. ‘’Kami dengan pemerintah provinsi juga sudah mengusulkan ke pemerintah pusat itu melalui DED (Detail Engineering Design) yang telah disusun oleh pemerintah provinsi dengan nilai anggaran 1,4 milyar dan sudah diajukan oleh Pemkab Pekalongan bersama dengan Pemkot Pekalongan untuk ke Kementrian PUPR,’’
‘’Namun sampai saat ini belum ada realisasi, bahkan pada perkembangan terakhir di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana dan Kementrian PUPR belum bisa menganggarkan di tahun 2022 dan 2023 untuk penanganan rob Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, yang mana itu tertintegrasi,’’ kata Kepala DPU Taru Kabupaten Pekalongan Mudiarso melalui Kabid PSDA Budi Antoyo, pada hari Rabu (6/7/2022) pagi.
Budi melanjutkan, bahwa alasan mendasar yang membuat penganggaran baru bisa dilakukan setelah tahun anggaran 2025 adalah belum adanya titik temu terkait DED (Detail Engineering Design) antara pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah PSDA Provinsi Jawa Tengah dengan BPWS Pemali Juana. Dimana BBWS Pemali Juana memperkirakan anggaran yang telah disusun dalam DED nya itu terlalu tinggi, jadi baru bisa dianggarkan setelah tahun 2025.
Sementara itu, guna menyikapi hal tersebut, Budi mengusulkan supaya pembangunan tersebut bisa dilakukan secara bertahap terlebih dahulu, mengingat permasalahan rob yang terjadi di Kabupaten Pekalongan maupun Kota Pekalongan merupakan masalah yang memiliki urgensi tinggi karena menyangkut keselamatan dan hajat hidup masyarakat di Pekalongan.
‘’Dengan melihat kondisi yang sekarang, bahwa telah terjadi jebol dua kali di bulan Mei dan Juni terkait dengan Sungai Meduri ini tentunya sangat menghkhawatirkan di kemudian hari, bila tidak ada penanganan segera,’’
‘’Dan terkait perkara lahan kolam retensi Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan telah siap untuk pengadaan tahanannya. Namun, kalau memang anggaran dari pemerintah pusat memang terbatas kami mengusulkan agar dilakukan pembangunan secara bertahap kolam retensi ditinggal lebih dulu, yang penting pembangunan untuk penutupan Sungai Bremi dan Meduri serta pemompaannya,’’ pungkasnya. (Dian-Kominfo)
Kamis, 7 Juli 2022
KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan akan mengoptimalkan potensi 58.000 usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Santri. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar saat sambutan pada acara Peresmian Shopee Center Pekalongan di UMKM Center Kabupaten Pekalongan, Rabu (6/7).
KAJEN – Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan monitoring, evaluasi (Monev) dan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak yang sedang berjalan ke desa - desa secara maraton.
KAJEN – Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH selaku Pelaksana Harian (PLH) Bupati Pekalongan melantik dan mengambil sumpah/janji 3 pejabat fungsional di Lingkungan Pemkab Pekalongan, Rabu (6/7), di Ruang Rapat Bupati Pekalongan.
Ketiga pejabat fungsional tersebut yaitu Pradita Eko Sukrisno, SE dan Evita Kartika Jati, SE sebagai Pejabat Pengelola Pengadaan Barang Ahli Pertama serta Dra. Hartati, M.Pd sebagai Pengawas Sekolah Ahli Utama.
KAJEN – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, permintaan pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan meningkat. Sebagaimana diketahui bahwa SKKH merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan oleh pedagang hewan ternak yang akan mendagangkan hewannya ke luar kota untuk menjamin kesehatan hewan tersebut kepada pembeli.
KAJEN – Dalam rangka membangkitkan kembali semangat kepemudaan pasca pandemi Covid-19, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan kegiatan lomba Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Pekalongan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-14 Septermber 2022 mendatang.
KAJEN – Dalam program vaksinasi hewan ternak yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, sapi perah menjadi hewan prioritas yang akan dilakukan vaksinasi. Dimana program vaksinasi hewan ternak tersebut diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit menular lainnya pada hewan ternak yang saat ini masih marak dan menjadi issue nasional.
KAJEN – Laboratorium (Lab) Kemiskinan sebagai inovasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali berkompetisi dalam ajang Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2022 Kategori Kelompok Khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Menurut Sekda, dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang besar tersebut, pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di Kabupaten Pekalongan bukan mimpi untuk bisa dicapai, karena menurutnya, kontribusi terbesar dari sektor tersebut. “Saya kira Shopee Center ini tepat ada di Pekalongan. Saya minta Kepala Dinkop UMKM Naker untuk memetakan potensi 58.000 UMKM yang ada. Jika dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi 7 persen, menurut saya bukan mimpi. Karena kontribusi terbesar dari UMKM.
Sekda dalam kesempatan itu menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2021 yaitu 3.61% , pada tahun 2020 bahkan -1,89 persen. “Yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19 yaitu industri pengolahan,” jelas Akbar.
Struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan, dijelaskan, 32% adalah industri pengolahan, yang mana 90%nya adalah tekstil. “Kultur Pekalongan adalah kultur wirausaha. UMKM kita sudah jauh lebih maju dari yang kita pikirkan, terutama terkait perdagangan online. Banyak UMKM yang sudah menggunakan platform digital. Jasa kurir pun sangat laris. Ini menunjukkan perekonomian warga kita sudah mulai pulih,” ujar Akbar.
Sekda Yulian Akbar memaparkan bahwa UMKM Center adalah milik Kabupaten Pekalongan dan dibangun pada tahun 2019. “UMKM Center nawaitunya sebagai Pusat UMKM sekaligus Pusat Kegiatan Masyarakat, secara bertahap, di Kedungwuni. Acara hari ini kembali menggugah kita, terutama Pemkab Pekalongan, bagaimana memfungsikan, merevitalisasi Pusat UMKM ini sesuai dengan fungsinya. Kita akan ikuti Rules of The Gamenya. Saya yakin Pemkab dan Shopee akan berdasar pada aturan,” ujar Akbar.
Dia berharap aktivitas UMKM Center tidak sampai pada seremonial pada hari ini saja, namun, keberlanjutannya. “Jangan sampai Gedung ini hanya hidup ketika ada shopee saja,” ujar Akbar.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Ema Rahmawati, dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan data BPS Taun 2020, dari 26 juta pengguna internet (dr sekitar 34 juta penduduk) di Jateng, yang menggunakan untuk bisnis baru 5,87 persen. Sementara itu, e-commerce baru 21%. Pengguna e-commerce tersebut terdiri dari seller atau penjual 85%, reseller 13%, produsen atau dropshipper, 1,72%. Target e-commerce pada tahun 2024 sebesar 40%.
Lebih lanjut dijelaskan, pendapatan dari aktivitas e-commerce pada Tahun 2020, paling besar Rp 300 juta. “Karena masyarakat masih gagap. Perputaran e-commerce di Jateng juga masih sangat kecil, Pendapatan Rp. 300- Rp 2,5 M 7% , di atas Rp. 50 M baru 0,39 persen. Memang masih sangat kecil,” jelas Ema.
Selain itu, metode pembayaran yang digunakan, paling banyak, kata Ema, COD (cash on delivery / bayar di tempat). “Belum banyak menggunakan transfer maupun e-wallet.
Ema mengatakan, Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan semua e-commerce di Indonesia. “Shopee Center Pekalongan ini mendukung Kampus UMKM Shopee Ekspor Solo dan Kampus UMKM Shopee Semarang yang telah diresmikan tahun lalu,” ujar Ema.
Ema menyarankan agar UMKM Center di Kabupaten Pekalongan juga memfasilitasi anak-anak muda seperti menyediakan space untuk game, e-sport, kafe, musik, dan hobi yang lain. Kegiatan bisa bekerja sama dengan BUMD, BUMN dan swasta “Aktivitas jangan sampai kosong, kita pastikan selalu produktif” saran Ema.
Head of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang dalam sambutannya mengatakan, “Hadirnya Shopee Center Pekalongan merupakan wujud dari komitmen #ShopeeAdaUntukUMKM, sebuah komitmen jangka panjang dari Shopee Indonesia untuk mendukung dan membawa UMKM lokal naik kelas, khususnya di era digital saat ini. Kami berkomitmen menjadi kawan dalam setiap perjalanan UMKM lokal agar bisa berdaya, bertumbuh dan berdampak bagi sesama." jelasnya dalam sambutannya.
Diharapkan, dengan adanya Shopee Center Pekalongan di UMKM Center Kabupaten Pekalongan, UMKM Kabupaten Pekalongan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. “Terima kasih kepada Pemprov Jateng dan Pemkab Pekalongan atas kepercayaan yang diberikan dan sinergi yang luar biasa. Shopee bisa menjadi bagian dari perkembangan UMKM Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya di era transformasi digital saat ini. Kami juga berharap Shopee dapat mengembangkan perekonomian daerah dan nasional di tengah semangat bangkitnya kita dari pandemi Covid-19,” tambah Balques.
Hadir dalam kegiatan tersebut, para konsultan UMKM dari Provinsi Jawa Tengah, Staf Ahli Bupati Pekalongan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan H.B. Riyantini, Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan Casmidi, Plt Kepala Disperindag Wahyu Kuncoro selaku Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinkop UMKM dan Naker Siti Masruroh, para pelaku UMKM Kabupaten Pekalongan.
Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan
Kamis, 7 Juli 2022
Monev tahap pertama telah dilaksanakan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kesesi, Kecamatan Tirto, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Doro. Kegiatan yang digelar selama 4 hari dari tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2022 tersebut diikuti oleh Kepala Desa dan petugas pemungut pajak (GOM) PBB- P2 dari 16 desa yang diundang, dan berjalan lancar.
Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan, Casmidi, S.E. M.Si, mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan monev piutang PBB-P2 selain untuk optimalisasi pendapatan juga untuk menindaklanjuti program kerja MCP(Korsupgah) dari KPK RI, yaitu untuk melakukan upaya- upaya penagihan piutang pajak ke wajib pajak.
“Kami tidak akan lelah dan menyerah untuk terus berupaya melakukan penagihan pajak ke masing- masing wajib pajak agar apa yang telah di targetkan bisa tercapai demi kelangsungan dan kelancaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan, ”tegas Casmidi.
Ditambahkan Casmidi, bahwa kegiatan yang diawali dengan rekonsiliasi data piutang dengan desa tersebut juga sebagai media mencari masukan dan solusi serta pemetaan masalah kena pa terjadi piutang pajak, sehingga ke depan dapat diambil kebijakan lebih lanjut, seperti upaya pencegahan serta upaya mengatasinya.(Dian-Kominfo)
Kamis, 7 Juli 2022
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan ucapan selamat dan harapannya agar ketiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru saja dilantik tersebut dapat memberikan perubahan, meningkatkan prestasi kinerja serta semangat baru dalam melayani masyarakat untuk menyejahterakan dan memajukan Kabupaten Pekalongan.
“Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional (JF) hari ini merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 87 bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Riswadi.
Dia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hartati atas Surat Keputusan (SK) Presiden yang telah diterima, “Selamat telah diangkat menjadi Pengawas Ahli Utama pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan sesuai Surat Keputusan Presiden di Kabupaten Pekalongan dengan masa Batas Usia Pensiun yang bertambah menjadi 65 tahun,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Riswadi berpesan agar Hartati dapat meningkatkan prestasi kerja khususnya dalam dunia Pendidikan dann menciptakan inovasi-inovasi baru serta melakukan pengawasan jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan agar lebih baik lagi.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengatakan dengan dilantiknya Pradita Eko Sukrisno dan Evita Kartika Jati kedalam jabatan Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ), maka bertambah pula jumlah fungsional personil PPBJ sehingga diharapkan kualitas PPBJ Kabupaten pekalongan akan lebih bagus dan profesional serta dapat berjalan sesuai dengan target rencana pengadaan, sesuai dengan waktu dan ketentuan yg berlaku.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDA Rachmawati, S.IP., MM, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Abdul Baqi, S.H, Sp.N, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Ir. Hurip Budi Riyantini, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Totok Budi Mulyanto, SE, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wahyu Kuncoro, ST., M.T, Asisten Administrasi Umum Anis Rosidi, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, S.IP., MM, serta Kepala BKPSDM Wiryo Santoso, S.IP., MH.
Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan
Kamis, 7 Juli 2022
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tokha,.S.IP., melalui Kabid Peternakan Drh. Arif Rahman mengatakan bahwa permintaan pembuatan SKKH mulai menunjukan peningkatan pada H-30 hari raya Idul Adha 1443 H. Dimana para pedagang mulai banyak yang mengunjungi kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan untuk mengurus SKKH tersebut.
‘’Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) ini merupakan syarat yang dibutuhkan oleh pedagang atau peternak yang akan mengirim hewan ternaknya ke luar kota. Jadi SKKH ini merupakan surat yang menjamin bahwa ternak yang dikirim ke luar kota itu dalam kondisi sehat.
Dan mulai H-30 Idul Adha ini sudah mulai banyak yang membuat SKKH untuk pengiriman ke luar kota,’’ ungkap Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan.
Dan secara kuantitas sendiri, lanjut Arif, untuk pedagang yang mengurus SKKH ada 15 pedagang dengan populasi sekitar 2000 an ekor sapi, dengan rute pengiriman ke daerah Jabodetabek. ‘’Populasi yang dikirim ini sekitar antara 2000 an, yang tersebar antara yang ke Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan ada yang ke Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi. Jadi rata-rata adalah pengiriman ke daerah Jabodetabek ya,’’ tuturya.
Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kabpupaten Pekalongan untuk pengurusan SKKH tersebut, jelas Arif ada tiga syarat utama. Yang pertama adalah hewan diambil dari desa yang belum ditemukan kasus penularan PMK. Kedua adalah hewan ternak yang akan dikirim ke luar kota harus dikarantina di pengepul minimal selama 14 hari. Dan yang ketiga adalah hewan ternak tidak menunjukan gejala klinis mengidap PMK.
‘’Jadi yang penting gejala klinis tidak terlihat, seperti melepuh, pincang maupun demam kita anggap gejala klinis lengkap. Karena memang persyaratan untuk Rapid Test maupun PCR kita kesulitan untuk menetapkan aturan itu, karena mahal dan juga karena ketersediaan PCR maupun Rapid Test untuk PMK ini tidak mencukupi,’’ jelasnya.
Dan untuk masa berlaku SKKH ini menurut Arif adalah hanya satu hari yaitu 1x24 jam. Karena saat ini PMK bisa muncul kapan saja. Jadi menurutnya satu hari merupakan masa berlaku SKKH yang sudah efektif untuk ditetapkan.
Sementara itu, Kaslam seorang pedagang sapi asal Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa dirinya mengurus SKKH untuk keperluan pengiriman sapi ke Jakarta untuk permintaan pada hari raya Idul Adha. Dan menurutnya SKKH ini sangat penting untuk persyaratan pengiriman sapi ke luar kota apalagi saat ini masih marak ditemukan kasus PMK pada hewan ternak.
‘’Fungsi SKKH ini saat dipemotongan biasanya akan ditanyakan surat SKKH ini. Atau di jalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan, dan menurut saya sejauh ini untuk pengurusannya cukup mudah karena datang ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan langsung dibuatkan,’’ ucap Kaslam. (Dian-Kominfo)
Rabu, 6 Juli 2022
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto melalui Kabid Kepemudaan Ari Arifiyanto, S.Si.,MAP., dalam acara dialog Bincang-bincang Radio Kota Santri, pada hari Selasa (6/7/2022) pagi. ‘’Kami menyadari setelah masa pandemi Covid-19 itu membuat semangat pemuda menjadi menurun. Untuk itu saya berharap sekali dengan adanya lomba Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Pekalongan ini, pemuda-pemudi di Kabupaten Pekalongan bisa kembali semangat dan bisa mengembangkan bakatnya dengan mendaftarakan diri,’’ kata Kabid Kepemudaan Dinporapar Kabupaten Pekalongan Ari Arifiyanto.
Lebih lanjut Ari menjelaskan bahwa untuk pendaftaran sudah mulai dibuka sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 7 September 2022. Dengan syarat pendaftarannya yaitu warga Kabupaten Pekalongan berusia 16-30 tahun yang dibuktikan dengan KTP/ KIA.
Adapun kategori yang akan diperlombakan dalam Jambore Pemuda tersebut ada enam, yaitu bidang tari daerah, pidato Bahasa Inggris, karya tulis ilmiah pemuda, video inovasi pemuda, kaligrafi dan fotografi. ‘’Jadi Jambore Pemuda ini menyasar untuk seluruh pemuda-pemudi warga Kabupaten Pekalongan untuk kembali meningkatkan jiwa kompetisi dan semangat pemudia di Kabupaten Pekalongan,’’ ujarnya.
Menurut Ari, pihaknya sudah menyiapkan juri untuk masing- masing kategori lomba sejumlah 3 orang per kategori yang berasal dari praktisi ahli bidang tersebut. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut, pemuda-pemudi yang terpilih menjadi juara adalah ia yang benar-benar capable di bidangnya. ‘’Karena masing-masing juara 1 pada keenam bidang lomba tersebut akan kami kirimkan ke Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tangga; 21-24 November 2022 mendatang di Surakarta. Jadi kami mencari pemuda-pemudi terbaik pada masing-masing kategori yang diperlombakan,’’ tandasnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakaan Ahli Muda Dinporapar Kabupaten Pekalongan Vateh Al Amien, S.Si,M.Pd, menuturkan bahwa pihaknya berharap pemuda-pemudi di Kabupaten Pekalongan bisa antusias untuk mendaftarkan dirinya ke Dinporapar Kabupaten Pekalongan supaya kegiatan Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Pekalongan bisa berjalan dengan sukses secara kuantitas maupun kualitas. ‘’Jadi kami benar-benar berharap pemuda bisa kembali bersemangat untuk berkompetisi melaui Jambore Kepemudaan ini. Dan ayo pemuda-pemudi Kabupaten Pekalongan jangan lupa daftarkan diri kalian untuk bergabung di Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 ini,’’ ucap Vateh. (Dian-Kominfo)
Rabu, 6 Juli 2022
Dikatakan Kepala bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan Drh.Arif Rahman bahwa program vaksinasi hewan ternak ini akan difokuskan pada sapi perah dan dilanjutkan oleh sapi bibit. Sedangkan untuk sapi potong dan lainnya akan menyusul setelah semua sapi perah dan bibit selesai dilakukan vaksinasi.
‘’Kita memang focus pertama adalah di sapi perah, tetapi memang persyaratannya untuk vaksiansi harus sehat dan tidak untuk dijual atau dipotong di Hari Raya Idul Adha ya. Karena percuma kita sudah vaksin kemudian dijual di Idul Adha ya. Kita prioritas lakukan vaksinasi pada sapi yang dipelihara dan sapi pembibitan, kemudian nanti baru sapi potong,’’ kata Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan Drh.Arif Rahman.
Arif melanjutkan, bahwa untuk program vaksinasi hewan ternak sendiri sudah berjalan selama empat hari, dengan jumlah total vaksin tersedia ada 2.002 dosis vaksin, dan telah teraplikasi sejumlah 854 dosis vaksin.
‘’Saat ini sudah kita aplikasikan 854 dosis yang tersebar di Kecamatan Paninggaran, Kandangserang, Lebakbarang, dan daerah-daerah bawah seperti Kecamatan Tirto, Wiradesa, Bojong dan Kesesi juga,’’ ujarnya.
Sementara itu, dijelaskan oleh Arif, bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi hewan di Kabupaten Pekalongan ini masih tergolong standar selama empat hari, yaitu dengan capaian vaksinasi sekitar 200 ekor sapi per hari.
‘’ Ini menurut saya kecepatannya standar ya, karena kondisi geografis ternak-ternak kita yang posisinya ada di daerah-daerah tinggi ada yang di hutan dan sawah itu kan menyulitkan petugas untuk mengakses ke kandangnya,’’ jelas Arif.
Jadi, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program vaksinasi hewan ternak di Kabupaten Pekalongan saat ini menrut Arif adalah keberadaan hewan ternak yang tersebar di berbagai kecamatan dengan kondsi geografis yang berbeda-beda.
‘’Untuk kendala yang berarti ya hanya itu sulitnya medan untuk mengakses ke kandang ternak yang membuat capaian vaksinasi tidak maksimal, karena memang posisi ternak-ternak kita menyebar dengan lokasi geografis yang jauh-jauh. Jadi tergantung lokasinya mudah diakses atau tidak disini yang menjadi penentu keberhasilan program vaksinasi hewan,’’ pungkasnya. (Dian-Kominfo)
Rabu, 6 Juli 2022
Awalnya kompetisi ini diikuti oleh sebanyak total 229 proposal inovasi yang memenuhi persyaratan dari berbagai Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Setelah melalui proses penyaringan ketat oleh Tim Penilai Independen (TPI), saat ini hanya tersisa 99 kelompok umum dan Top 15 Kelompok khusus terbaik dimana Kabupaten Pekalongan masuk kedalam kategori kelompok khusus dengan programnya yaitu Laboratorium Kemiskinan (Jurus Jitu Penanganan Kemiskinan Berkearifan Lokal) Kabupaten Pekalongan.
Dalam tahapan seleksi selanjutnya, Kabupaten Pekalongan harus mempresentasikan dan membuat paparan tentang inovasi kemiskinan. Presentasi terkait Laboratorium Kemiskinan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, dihadapan TPI secara virtual, di Ruang Rapat Bupati Pekalongan, Senin, (04/07). TPI terdiri dari empat panelis, yaitu Tulus Abadi, Neneng Goenadi, Harris Turino, R. Siti Zuhro dan dimoderatori oleh Eko Prasojo.
Sekda Yulian Akbar dalam kesempatan tersebut memaparkan, dalam pelaksanaanya, Laboratorium Kemiskinan memiliki anggaran khusus, database yang rapi dan terstruktur berdasarkan desa dan kecamatan. “Adapun proses kami membangun kolaborasi pentahelik dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat Peduli, pengusaha, dan dunia pendidikan melalui KKN khusus maupun program tematik lainnya,” ujarnya saat penilaian presentasi dan wawancara di hadapan Tim Penilai Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP SINOVIK) Tahun 2022 siang itu. Kegiatan dihadiri OPD dan stakeholders terkait.
Pihaknya juga memetakan kemiskinan masyarakat berdasarkan topografi wilayah sehingga terumuslah Laboratorium Kemiskinan. Lebih lanjut Sekda Yulian Akbar mengatakan, saat ini Laboratorium Kemiskinan telah diimplementasikan di 8 desa sejak 2018 dan telah mendapat dukungan dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga, serta hampir 10 Perguruan Tinggi ikut mendukung program tersebut. Oleh karenanya, dia menandaskan, pihaknya akan konsisten menjalankan Progam Lab Kemiskinan ini, bahkan di tahun 2023 nanti.
“Kami masih istiqomah, masih konsisten,terhadap program ini dan ini adalah kolaborasi seluruh elemen masyarakat baik maupun dunia usaha secara keseluruhan mendukung Laboratorium Kemiskinan,” tandasnya.
Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan
Selasa, 5 Juli 2022
Salah satu tempat wisata yang menjadi pilihan adalah Wisata Ciblon Karanggondang. Nur Iman Sidik salah satu pengelola Wisata Ciblon Karanggondang menjelaskan bahwa Ciblon Karanggondang ini menyuguhkan tempat wisata air yang jernih dan masih murni belum tercemar limbah karena berasal dari aliran sungai pegunungan. Selain air yang masih jernih, suasana yang masih asri juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. "Di kita itu memang airnya masih asli dari aliran pegununungan. Berbeda dengan tempat wisata air yang biasanya dari kolam buatan atau kolam air yang tidak mengalir, selain itu suasana di sini juga masih asri", Tutur Sidik.
Dibanding musim liburan tahun kemarin, yang pada saat itu masih dalam situasi pandemi Covid-19. Di musim liburan sekolah ini, pengunjung wisata ciblon Karanggondang bahkan meningkat sekitar 40 - 50%. Mayoritas pengunjung wisata Ciblon Karanggondang berasal dari sekitaran Kabupaten pekalongan.
Dwi Aji Ristio salah satu pengunjung menuturkan. Alasan ia memilih berwisata ke Ciblon Karanggondang karena, sungainya yang masih bersih dan suasananya yang masih asri. Disamping itu, anak-anak juga lebih suka kalau berwisata air. "Tempatnya Strategis dan juga sungainya masih bersih, disamping itu anak-anak juga suka kalo di sini", Ucap Aji
Untuk harga tiket sendiri, pengunjung tidak usah merogoh kocek yang cukup dalam. Sampai saat ini pengelola hanya meminta untuk tempat parkir saja. Belum menetapkan tarif untuk tiap pengunjung yang masuk ke tempat wisata. Untuk tarif masuk wisata Ciblon Karanggondang adalah sebagai Berikut :
Rp. 5000/Kendaraan Roda dua
Rp. 10000/Kendaraan Pribadi
Ro. 20.000/Kendaraan Rombongan
Rp. 50.000/Mini Bus
Selasa, 5 Juli 2022
