Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Selain itu, juga Pendapatan Transfer baik dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa maupun dana transfer propinsi berupa Dana Bagi Hasil Propinsi sebesar Rp 1.760.810.637.000,0dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah sebesar Rp5.100.000.000,00.
Semantara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.181.767.204.466,-

”Belanja daerah ini terklasifikasi dalam belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” tutur bupati.

Dikatakan, dengan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2.180.767.204.466, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.181.767.204.466, maka terdapat defisit secara struktur sebesar Rp 1.000.000.000.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembiayaan Daerah yang berupa Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 29.000.000.000. yang dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000.000 dan penyertaan modal sebesar Rp 9.000.000.000.

”Dengan demikian maka Pembiayaan Netto sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah -red). Pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara struktur yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah yang direncanakan.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Diketahui bahwa Kabupaten Pekalongan sebelumnya telah menerima penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Daerah 7 Kali berturut-turut dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam Keynote Speechnya menyampaikan apresiasi atas kinerja baik seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan.

“Ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena kalau kita melihat perjalanan Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan tentu kita berharap kita tidak hanya dari sisi status hasil audit saja, namun yang paling penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat sebagai instrument keuangan negara di pusat dan daerah didalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara,” tutur Sri Mulyani.

Dikatakannya, Indonesia selama masa pandemi kemarin menghadapi tantangan yang besar dalam pengelolaan keuangan APBN dan APBD. Celah melakukan penyelewengan pengelolaan anggaran ditengah kondisi krisis, menurutnya juga memungkinkan, namun jumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP naik dari tahun sebelumnya.

“Terima kasih kepada seluruhnya. Semoga kita tetap dapat menjaga keuangan negara baik APBN maupun APBD secara terus bertanggung jawab, untuk menjadi instrumen bagi Indonesia untuk Bangkit Lebih Cepat, Pulih lebih Kuat.” Katanya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan secara simbolis pengawalan akuntabilias keuangan dan kinerja oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi oleh Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI Hadiyanto.

Kegiatan rakornas dan penyerahan penghargaan WTP diikuti dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar bersama sejumlah pejabat lainnya secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Pekalongan.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi SH saat sambutan mewakili Bupati Fadia Arafiq, SE, MM dalam Rapat Paripurna dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (21/9) dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran (TA) 2022

Riswadi, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Perubahan APBD TA 2022 dilakukan mengikuti perubahan dinamika realisasi anggaran yang tercermin pada Laporan Realisasi Semester Pertama APBD TA 2022 dan juga perkembangan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.

“Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ini terdapat beberapa kondisi yang dihadapi pemerintah daerah yang diantaranya adanya kebijakan serta regulasi pemerintah yang terkini yaitu Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan belanja wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tanggal 5 September 2022,” tutur Riswadi.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk melakukan Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan TA 2022 yang telah dimulai tahapannya dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2022 yang telah dsepakati bersama antara Pemkab dan DPRD pada tanggal 16 September 2022 lalu.

Lebih lanjut, wabup pun memaparkan sejumlah rencana perubahan yang meliputi perubahan Pendapatan, Belanja, dan sejumlah pembiayaan. “Pendapatan daerah direncanakan turun sebesar 0,85 % dari APBD Penetapan TA. 2022. Belanja daerah direncanakan naik sebesar 5,98% dari APBD penetapan 2022, sedangkan penerimaan pembiayaan direncanakan naik yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 yang telah diaudit BPK RI dan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021,” paparnya.

Pengeluaran pembiayaan direncanakan naik sebesar Rp 750 juta dari Penetapan APBD TA 2022. “Penyertaan modal ini dipergunakan untuk penyertaan modal pada PDAM “Tirta” Kajen melalui pembiayaan reimbers dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pembiayaan netto setelah perubahan akan menjadi sekitar Rp. 156 miliyar. “Pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara terstruktur yaitu selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah yang direncanakan,” jelas Riswadi dalam sambutannya.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Selain itu, sekda juga meminta kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pemantauan terhadap harga-harga berbagai komoditas dan barang di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Hal tersebut disampaikan sekda dalam pembukaan dan menjadi keynote speaker Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Rakorkab Regsosek) Kabupaten Pekalongan, di Hotel KHAS Pekalongan Kota Pekalongan, Selasa (20/9).

“Bagaimana TPID ini mengelola harga jangan sampai melonjak naik. Selain itu, sepuluh pasar tradisional kita, saya minta Disperindag untuk selalu pro aktif menjaga, mengecek ketersediaan dan keterjangkauan harga. Karena inflasi sudah didepan mata. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai stagflasi. Tiga bulan ini kita fokus,” pinta sekda.

Menurut sekda, regsosek hari itu momentumnya tepat karena dilaksanakan pada saat kenaikan harga BBM dan juga bertepatan dengan fokus Pemerintah Pusat yang berusaha untuk menekan angka inflasi yang akhir-akhir ini menghawatirkan di berbagai daerah.

“Naiknya harga BBM menyebabkan kenaikan harga berbagai macam barang. Perlu kita atur sebaik-baiknya bagaimana kita mengendalikan inflasi di level daerah,” tutur Sekda.

Sekda pun meminta kepada seluruh OPD dan camat di Kabupaten Pekalongan untuk dapat mendukung Regsosek “Regsosek perlu kita dukung karena data-datanya dapat bermanfaat untuk berbagai program kita. Kawan-kawan camat saya minta untuk dapat disosialisasikan kepada kades dan masyarakat tentang regsosek ini,” ujarnya.

Upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemkab Pekalongan, disebut
Sekda, yaitu dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada para sopir angkutan umum, ojek dan nelayan di Kabupaten Pekalongan.

Dikatakannya, pemerintah pusat telah memerintahkan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal 2% dari dana transfer umum DAU dan Dana Bagi Hasil. ”Angkanya di Kabupaten Pekalongan yaitu sekitar Rp. 4,45 Miliar. Kita akan fokuskan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM maupun inflasi. Kita siapkan dan Program-program bantuan sosial kita luncurkan secara lokal,” kata sekda.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Akbar juga menyampaikan mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan yang naik beberapa tahun kebelakang akibat pandemi Covid-19.

“Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kita cukup tinggi. Saya kira perlu menjadi catatan kita bersama dan kemungkian akan meningkat setelah kenaikan harga BBM. Untuk itu kepada para camat agar dapat mempersiapkan dan mengantisipasi,” ucap sekda.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Siti Mardiyah, M.A. dalam sambutannya menyampaikan bahwa regsosek dilaksanakan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup keseluruhan penduduk, masih lemahnya kontrol terhadap standar kualitas data, serta data update program yang masih bersifat sektoral.

“Regsosek diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem dan basis data seluruh penduduk Indonesia yang dapat menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Basis data tersebut, kata dia, nantinya dapat dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam peningkatan pelayanan publik dan pada akhirnya menjadi data rujukan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi oleh berbagai pemangku kebijakan.

Siti mengungkapkan bahwa pendataan awal regsosek rencananya akan dilakukan selama 2 tahun yakni tahun 2022-2023, “Pendataan regsosek di Kabupaten Pekalongan akan dilaksanakan di 19 Kecamatan yang terdiri dari 285 desa dan kelurahan. Dan 5.368 satuan lingkungan setempat atau RT atau RW,” jelasnya.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Bupati berharap dengan adanya Ratu Bali Coffee, bisa menambah semangat desa-desa lainnya di Kabupaten Pekalongan. “Bahkan bisa jadi contoh. Bagus banget ini, tempatnya asri dan nyaman, pemandangannya juga bagus. Jadi kalau kita makan di sini, hasilnya buat kita lagi, bisa mbagun desanya sendiri. Daripada lari keluar, jauh-jauh. Makan di sini, untungnya buat  mbangun desa, masyarakatnya seneng dan BUMDesnya makmur,” tutur bupati dalam sambutan saat grand opening kafe tersebut.

Bupati berharap, dengan pembukaan kafetersebut, dapatbermanfaat dan membuat desa menjadi populer di Kabupaten Pekalongan.

Sebelumnya, Kades Kulu, Setyo Nimpuno, melaporkan bahwa Ratu Bali Coffee dibangun untuk mendukung potensi embung dengan teknologi geotek atau peresapanyang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. “Dan Alhamdulillah sampai saat ini tetap terisi air,” ujar Tyo, sapaan Setyo Nimpuno.

Pengelolaankafe, lanjut Tyo, melibatkan BUMDes dan manajemen. “Lahannya milik BUMDes, manajemennya oleh warga asli Kulu yang memiliki banyak usaha di Bali,” ujar Tyo dalam wawancara.

Lebih lanjut dikatakannya, di area Ratu Bali Coffeesudah ada lapangan moto cross standar Nasional. “Dalam waktu dekat akan dikembangkan kolam renang prestasi dan taman wisata lalu lintas.Kami akan mengkolaborasikan menjadi Kulu Center,” imbuhnya dalam

Camat Karanganyar, Budi Rahmulyo, SE, dalam sambutannya mengatakan, bahwa Desa Kulu memiliki potensi alam yang luar biasa. Menurutnya, jika sunber daya alam tersebut dikelola dengan optimal, bisa menghasilkan desa yang maju.“Dengan kerja sama  yabg baik dengan pihak ke tiga, transferofknowledge, pada akhirnya nanti pihak ke tiga akan menyerahkan semua kepada pihak desa, maka desa akan menjadi semakin berdaya,” ujar Budi Rahmulyo.

Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Mochtarudin Ashraf Abu yang hadir dalam pembukaan kafe tersebut mengaku sangat bangga merekomendasikan Ratu Bali Coffee untuk dikunjungi. “Ini veryrecommended. Ini salah satu kafe yang bisa kita banggakan.Makanan dan penyajiannya benar-benar Bali. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Bali, cukup datang ke Desa Kulu, sudah ada Ratu Bali Coffee,” ungkap Ashraf.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan

PANGLING sendiri merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Kantor Imigrasi Pemalang. Disampaikan oleh Anas Fatoni, S.H selaku Verifikator dari Kantor Imigrasi Pemalang bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan agar lebih dekat tanpa harus mengurus ke Kantor Imigrasi yang ada di Kabupaten Pemalang. "Tujuan dari kegiatan PANGLING ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat di wilayah kabupaten pekalongan", tutur Anas saat ditemui oleh tim RKS.

Anas sapaan akrabnya juga menambahkan bahwa target untuk setiap kegiatan PANGLING sekitar sepuluh pemohon. Pemohon yang datang memiliki kepentingan yang bermacam-macam, ada yang ingin membuat paspor baru, perpanjang masa berlaku paspor dan ada juga yang mengurus paspor untuk kepentingan umroh.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Maria Goretti Krisnurendah, S.E bahwa mayoritas pemohon yang datang adalah untuk mengurus paspor untuk persyaratan umroh ke tanah suci. Untuk antusias masyarakat terkait kegiatan PANGLING ini masih banyak pada bulan kemarin karena memang bulan kemarin banyak yang mengurus untuk pergi Umroh. "Untuk antusias masyarakat hari ini lebih sedikit dibanding bulan kemarin, karena memang bulan kemarin banyak yang mengurus untuk pergi umroh" Tutur Maria.

Iin Juga berharap bahwa kegiatan ini kedepannya ada waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya di pekan ke berapa setiap bulannya, agar masyarakat bisa lebih tau terkait adanya kegiatan pembuatan paspor keliling yang diadakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.

Puspa salah satu warga desa Sangkanjoyo, Kecamatan Kajen mengaku senang dengan adanya program pangling yang diadakan oleh kantor imigrasi Pemalang karena pelayanannya yang ramah dan cepat. "Disini sangat mudah untuk membuat paspor atau memperbarui paspor yang sudah ada, orangnya ramah-ramah dan cepat", tutur puspa sambil tersenyum.

Sampai saat ini kegiatan paspor keliling di Kantor DPMPTSP Kab. Pekalongan sudah diadakan sebanyak tiga kali. (Dian-Kominfo)

Pelatihan Thematic Academy merupakan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yogyakarta dan terdiri atas 3 pelatihan yakni Pelatihan Basic Security untuk Sektor Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Pelatihan pengenalan Coding untuk Tenaga Pendidik SD dan SMP Kabupaten Pekalongan yang digelar tanggal 19-22 September. Selain itu, juga Pelatihan Video Content Creator dengan peserta masyarakat umum yang akan digelar tanggal 22-24 September 2022.

Bupati Fadia dalam sambutannya pada kegiatan tersebut berharap agar seluruh peserta kegiatan pelatihan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dengan baik. “Para peserta pelatihan nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk dirinya sendiri dan juga instansi tempatnya bekerja. Untuk para ASN yang mengikuti pelatihan juga diharapkan dapat memanfaatkan ilmunya untuk membuat konten digital seputar program kerja dinas maupun pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat luas mengetahui,” tutur bupati.

Kepala BPSDMP Kominfo Yogyakarta Dr. Christiany Judhita, S.Sos MA menjelaskan bahwa Pelatihan Thematic Academy merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Kominfo yakni Digital Talent Scholarship (DTS) yang telah dijalankan sejak tahun 2018.

Lebih lanjut, Christiany menuturkan alasan pemilihan sasaran pelatihan Pelatihan Thematic Academy yang merupakan guru dan nakes, “Pada masa pendemi kemarin para guru harus menggunakan aplikasi yang mudah untuk mengajar. Hal itu tidak begitu saja ditinggalkan.

Oleh karena itu, pada pelatihan ini akan diajarkan coding untuk para guru dengan mudah dan sederhana.

Sementara itu pelatihan Basic Security ini penting untuk para nakes karena keamanan data pribadi kesehatan itu kan sifatnya sangat urgent untuk setiap orang dan juga para petugas di Bidang Kesehatan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa Pelatihan Video Content Creator merupakan pelatihan yang populer diikuti oleh masyarakat di berbagai daerah dikarenakan berbagai alasan diantaranya dapat meningkatkan personal branding diri maupun usaha yang sedang dibangun agar lebih berkembang lagi dan sukses.

Sumber :  Tim Prokompim Kab. Pekalongan

Pertandingan final berlangsung seru disaksikan para supporter dan penonton yang hadir secara langsung di Lapangan Sepakbola HW Wuled Kecamatan Tirto, Minggu (18/9).

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM juga hadir dalam kegiatan tersebut. Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada Pakumbulan FC. “Insya Allah dengan kemenangan ini bisa menambahkan semangat berprestasi, dan yang belum menang saya yakin kalian tetap dapat menjadi juara pada kejuaraan selanjutnya. Jadi semangat, yang baik semuanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan gelaran sepakbola untuk selalu menghormati setiap hasil pertandingan, karena menurutnya hasil menang ataupun kalah merupakan hal yang biasa dalam sebuah kompetisi, utamanya olahraga, seperti sepakbola.

“Saya minta kepada semua warga Kabupaten Pekalongan, pada pertandingan sepakbola, apapun hasilnya itu sudah biasa yang penting tidak boleh merusak persaudaraan kita,” tutur bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa pertandingan sepakbola dapat menjadi pemupuk rasa persaudaraan antar sesama. Masyarakat pun pastinya senang dengan kegiatan semacam itu, namun demikian masyarakat diharapkan tetap tertib, rukun dan guyub selama mengikuti pertandingan.

Melalui turnamen yang digelar, Pakumbulan FC sebagai juara berhak atas hadiah utama yakni uang sebesar 15 juta rupiah, sedangkan Persetaku – Tangkil Kulon sebagai juara kedua berhak atas hadiah uang 10 juta rupiah.

Sumber : Tim Prokompim Kab. Pekalongan