Artikel

Alamat

Link Terkait

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S. menegaskan bahwa peringatan May Day merupakan momentum kebersamaan yang tidak hanya dimiliki kaum buruh, melainkan menjadi perayaan bersama seluruh elemen masyarakat.

“May Day ini sebenarnya kegiatan kita, perayaan kita bersama, tidak hanya kaum buruh. Ini sama seperti hari-hari besar nasional lainnya yang kita peringati setiap tahun,” ujar Sukirman.

Ia juga mengajak para pekerja dan serikat buruh untuk terus menjalin sinergitas dengan pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat hubungan industrial tripartit yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Konteksnya pemerintah akan terus mengupayakan hubungan industrial tripartit yang melibatkan buruh atau serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Ini akan kita perkuat supaya bisa merumuskan agenda-agenda bersama, termasuk isu hak dan kewajiban buruh yang bisa kita perjuangkan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud kerja sama, solidaritas, serta kepedulian antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, termasuk dukungan dari unsur Polri dan TNI.

“Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sehingga dapat terbina hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Ia menambahkan, peserta kegiatan berasal dari serikat pekerja dan serikat buruh perusahaan, APINDO, manajemen perusahaan, hingga pekerja mandiri. Adapun rangkaian kegiatan May Day 2026 di Kabupaten Pekalongan meliputi doa bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, servis motor gratis, serta penanaman mangrove di Wonokerto pada pagi hari.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Serikat Pekerja SPSI Kabupaten Pekalongan, Sarwo Hadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan May Day yang dinilai menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi dan hubungan baik antar pihak.

“Kami para pekerja dan buruh berterima kasih kepada Forkopimda, khususnya Plt. Bupati Pekalongan, Kapolres, dan seluruh pihak lainnya. Ini menjadi kunci pembuka hubungan antara serikat buruh dengan pengusaha dan pejabat pemerintah. Inilah yang kami inginkan, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh,” ungkap Sarwo.

Peringatan May Day di Kabupaten Pekalongan tahun ini berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi komitmen bersama untuk memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan di daerah.

Bertugas sebagai pembina upacara peringatan hari pendidikan Nasional tahun 2026, Plt. Bupati Pekalongan Sukirman kemudian membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Usai menyampaikan sambutan Mendikdasmen, Sukirman juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur serta seluruh elemen pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah guna membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan.

“Beberapa pekan lalu, kami bersama Sekretaris Daerah telah berkomunikasi dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kami tengah mengkaji sejumlah program unggulan untuk dikerjasamakan,” ujarnya.

Salah satu program yang tengah dipersiapkan adalah program akselerasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN). Program ini memungkinkan peserta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2) dengan waktu studi yang lebih singkat, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

“Melalui program akselerasi ini, peserta tetap dapat bekerja seperti biasa, namun masa studi dipersingkat dan ijazah yang diperoleh tetap legal. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas diri,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak perguruan tinggi. Setelah itu, informasi teknis terkait program akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat.

Selain peningkatan kualitas SDM, Sukirman juga menekankan pentingnya peningkatan capaian di sektor pendidikan, khususnya dalam menurunkan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa seluruh anak harus mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Penurunan angka anak tidak sekolah menjadi kewajiban kita bersama. Semua anak di Kabupaten Pekalongan harus terlayani pendidikan dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak guna menghadirkan sistem pendidikan yang lebih baik.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berdaya saing.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Harmoni Budaya dan Pendidikan untuk Generasi Unggul” ini berlangsung sejak 29 April hingga 2 Mei 2026.

Pembukaan PKD tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi diarahkan sebagai momentum strategis menjaga identitas budaya di tengah laju modernisasi yang kian cepat.Ia menilai, PKD harus menjadi ruang refleksi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis nilai-nilai luhur warisan leluhur. “Kebudayaan bukan sekadar kesenian atau benda purbakala, tetapi ide, gagasan, dan perilaku kita sehari-hari,” terangnya.

Sukirman mengingatkan, derasnya arus teknologi tidak boleh meminggirkan budaya lokal. Ia secara khusus menyoroti peran pendidik dalam menjaga kesinambungan nilai tradisi, termasuk melalui kesenian seperti Wayang. “Guru dan pendidik punya peran penting agar anak-anak tidak tercerabut dari akar budayanya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PKD bukan hanya ajang hiburan, melainkan sarana membangun kesadaran kolektif untuk memperkuat jati diri daerah dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sekaligus Ketua Penyelenggara, Kholid, menyebut PKD 2026 dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beragam kegiatan disiapkan dengan melibatkan pelajar, mulai dari workshop dan pementasan Sintren massal, lomba dalang anak, lomba menggambar dan mewarnai, hingga pameran seni budaya dan ekonomi kreatif.

Kholid juga memaparkan capaian sektor pendidikan, termasuk prestasi SMP 2 Kajen sebagai juara nasional Sekolah Adiwiyata serta predikat pemerintah daerah terbaik di Jawa Tengah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). “Generasi muda harus tumbuh dengan talenta hebat, namun tetap berpijak pada akar budaya mereka,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Pekalongan juga menyerahkan penghargaan nasional untuk sejumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia, yakni Seni Sintren, Apem Kesesi, Seni Gendhuwangan, Tata Rias Pengantin Srimpi Priyayi, serta Selamatan Giling Tebu PG Sragi.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Abdul Munir, Dandim 0710 Pekalongan Ihalaw Garry Herlambang, Wakapolres M. Farid Amirullah, serta Kepala Kejaksaan Negeri Conny Novita Sahetapy Engel. Hadir pula Sekda dan para kepala perangkat daerah.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Munir itu menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penegasan arah kebijakan pembangunan ke depan. DPRD secara terbuka menguliti sejumlah sektor krusial, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola pemerintahan.

Usai rapat, Sukirman menegaskan bahwa seluruh catatan DPRD tidak akan berhenti sebagai dokumen formalitas. Ia memastikan rekomendasi tersebut akan dikaji serius dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan, khususnya dalam penyusunan APBD 2027.

“Rekomendasi ini sangat prinsip dan fundamental. Akan kami pelajari secara mendalam dan kami tindak lanjuti. Kami pastikan ini menjadi pijakan dalam program ke depan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai masih perlu percepatan. Di sektor sumber daya manusia, legislatif mendorong pemerataan kualitas pendidikan, percepatan penanganan Stunting, serta peningkatan layanan kesehatan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Tak hanya itu, sektor infrastruktur dan lingkungan turut mendapat tekanan. DPRD meminta pembangunan dilakukan secara terintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata, disertai perluasan akses air bersih hingga wilayah pelosok. Persoalan klasik pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga didorong untuk ditangani melalui inovasi yang lebih progresif.

Pada sektor ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui kemudahan akses permodalan dan pemasaran. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan diminta lebih adaptif dengan memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok lansia dan masyarakat rentan.

Sorotan juga mengarah pada tata kelola pemerintahan. DPRD merekomendasikan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penuntasan sertifikasi aset daerah yang selama ini kerap menjadi titik lemah administrasi.

Abdul Munir menegaskan, tahun 2025 merupakan fase krusial karena menjadi masa transisi kepemimpinan sekaligus awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Karena itu, ia menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak.
“Rekomendasi ini untuk memastikan kebijakan pembangunan 2026 dan 2027 lebih akuntabel, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya. Forum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan yang menuntut kinerja pemerintah daerah lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam sambutannya, Sukirman menyampaikan bahwa Pemkab Pekalongan terus melakukan introspeksi terhadap capaian pembangunan daerah. Ia mengakui bahwa pembangunan sumber daya manusia telah berjalan baik, namun pembangunan fisik, khususnya infrastruktur jalan, masih perlu dikejar secara serius.

“Pembangunan manusianya kita berhasil, tetapi pembangunan fisiknya memang harus kita akui masih tertinggal di sana-sini. Ini sudah menjadi catatan dan perhatian serius kami,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Sukirman menyampaikan bahwa Pemkab Pekalongan telah mengambil kebijakan strategis dengan mengalihkan anggaran pembangunan Gedung DPRD yang sebelumnya direncanakan senilai sekitar Rp19 miliar, untuk mendukung percepatan pembangunan jalan di berbagai ruas.

“Kami sebenarnya sudah menganggarkan pembangunan Gedung DPRD, namun karena kebutuhan masyarakat lebih mendesak, maka program itu kami batalkan. Anggarannya kita alihkan untuk pembangunan jalan di tahun 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan akan menjadi prioritas besar pada tahun 2027 hingga 2028. Pemerintah daerah akan mengupayakan perbaikan jalan secara permanen agar tidak mudah rusak, sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara dapat terjamin.

“Insya Allah 2026, 2027, 2028 nanti pembangunan jalan kita percepat. Kita ingin tidak ada lagi jalan di Kabupaten Pekalongan yang membahayakan masyarakat,” ungkap Sukirman.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati juga mengapresiasi Kecamatan Paninggaran yang dinilai menjadi salah satu wilayah unggulan dan berprestasi di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, kemajuan Paninggaran di sektor wisata, pendidikan, ekonomi, serta kehidupan religius masyarakatnya merupakan modal besar dalam mendukung pembangunan daerah.
Sukirman berharap dukungan masyarakat dan doa para kiai dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara seimbang, baik pembangunan manusia maupun pembangunan fisik.

“Kami mohon doa restu agar pemerintah bisa terus menjalankan pembangunan yang seimbang, membangun pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperbaiki infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Haul Akbar ke-41 Mbah Wali Tanduran berlangsung penuh kekhidmatan, diisi dengan doa bersama, mujahadah, dan tausiyah para ulama, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah daerah, dan  jamaah dari berbagai daerah. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrem berdampak langsung pada produktivitas tanaman kopi. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mengenali karakter tanaman, sehingga hasil produksi mengalami penurunan.

“Perubahan iklim membuat petani kesulitan mendeteksi karakter tanaman kopi, sehingga berdampak pada penurunan produksi,” ujarnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bank Indonesia, Mercy Corps, serta Rumah BUMN. Pelatihan dirancang secara intensif melalui pembagian kelas dan praktik lapangan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan petani.

Selain faktor iklim, sejumlah kendala lain juga dihadapi petani, di antaranya keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia (SDM), serta akses pemasaran. Saat ini, luas lahan kopi di Kabupaten Pekalongan tercatat sekitar 16 hektare yang tersebar di Desa Sengare dan Jolotigo.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si., menyampaikan salam laporannya bahwa program ini juga bertujuan membangun komitmen lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, mitra swasta, dan perguruan tinggi.

“Program ini mendorong kesadaran petani terhadap pentingnya adaptasi iklim, sekaligus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan budidaya kopi adaptif dan teknologi pascapanen,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, kegiatan ini dilengkapi dengan metode pembelajaran seperti blind coffee testing dan diskusi reflektif, serta diarahkan untuk membuka akses pasar ekspor melalui kemitraan dengan eksportir.

Sekolah Lapang Iklim Kopi dijadwalkan berlangsung enam kali pertemuan. Kegiatan perdana dilaksanakan pada 29 April 2026 di Lumbung Kopi Nusantara, dilanjutkan lima pertemuan di Desa Jolotigo pada 9 Juni hingga 4 Agustus 2026. Program ini diikuti 30 peserta, masing-masing 15 petani dari Desa Sengare dan Jolotigo.

Sejumlah narasumber turut dilibatkan, antara lain dari BMKG Jawa Tengah, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, serta dukungan dari Zurich Insurance dan sektor perbankan.

Sementara itu, petani kopi asal Desa Jolotigo, Nadhirin, menilai potensi kopi lokal sangat besar untuk dikembangkan sebagai identitas daerah. Namun, ia mengakui masih adanya keterbatasan, terutama dalam hal SDM, infrastruktur, dan teknologi.

“Kami masih membutuhkan dukungan, mulai dari pembibitan hingga peralatan seperti mesin roasting dan alat uji cita rasa,” ujarnya.

Pemerintah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain, guna meningkatkan produksi, kualitas, serta kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Pekalongan.l

Kegiatan tersebut mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Meneguhkan Integritas: Sinergi Ulama, Umara, dan Cendekiawan dalam Merawat Stabilitas dan Kemajuan Kota Santri”. Selain Plt. Bupati Pekalongan, acara juga menghadirkan narasumber Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Musklih Khudlori, M.Si., serta Dewan Pembina PC ISNU Dra. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Plt. Bupati Sukirman menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal dan silaturahim tersebut menjadi momentum yang istimewa bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia menilai keberadaan ISNU sebagai organisasi yang dihuni kaum terpelajar sangat penting untuk memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, ini menjadi momentum yang istimewa bagi Kabupaten Pekalongan. Kami sangat membutuhkan uluran tangan dari mereka, terutama dalam hal ide dan gagasan. Karena beliau-beliau ini adalah kaum terpelajar yang saya kira mampu secara objektif meneropong dan mengevaluasi jalannya pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.

Ia berharap dari forum halaqah tersebut dapat lahir rekomendasi-rekomendasi yang objektif dan realistis sebagai pijakan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program kerja serta arah pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan.

“Harapannya, nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang objektif dan realistis, yang mampu menjadi pijakan bagi kami dalam menyusun rencana program kerja daerah sekaligus rencana pembangunan ke depan,” imbuhnya.

Sukirman juga menyebutkan bahwa isu yang paling banyak disoroti dalam kegiatan tersebut adalah persoalan infrastruktur. Selain itu, penguatan pembangunan karakter serta pendidikan unggul juga menjadi perhatian bersama yang sejalan dengan gagasan para cendekiawan yang tergabung dalam ISNU.

“Yang paling menonjol tentu saja, lagi-lagi soal infrastruktur. Selain itu juga terkait penguatan pembangunan karakter, serta pendidikan yang unggul dan seterusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan Dr. Mohammad Nasrudin, M.Pd.I menyampaikan bahwa gagasan dan masukan yang disampaikan PC ISNU dapat diterima dan ditangkap dengan baik oleh Plt. Bupati Pekalongan. Ia menegaskan bahwa ISNU siap terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Saya kira semua gagasan yang kami sampaikan sudah dapat ditangkap oleh Bapak Plt. Bupati. Karena kami yakin beliau sebenarnya sudah memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kami hanya menekankan beberapa hal saja,” tutur Nasrudin.

Ia juga menyampaikan kepercayaan dan dukungan kepada Plt. Bupati Sukirman, serta berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar dan diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

“Kami percaya kepada beliau, dan kami semua berdoa semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, serta dapat diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang paling penting, kami akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Melalui Halal Bihalal dan Halaqah Kebangsaan ini, PC ISNU Kabupaten Pekalongan berharap dapat memperkuat ukhuwah serta membangun kolaborasi nyata antara ulama, umara, dan cendekiawan guna menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan Kabupaten Pekalongan sebagai Kota Santri yang berdaya saing.

Dalam kegiatan ini pengurus MUI Kabupaten Pekalongan yang diketuai oleh KH. Tajudin Shorih untuk masa khidmat 2025-2030 dikukuhkan oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Tengah Drs. KH. Muhyiddin, M. Ag., mewakili Ketua Umum MUI Jateng, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si., yang berhalangan hadir karena pada waktu yang sama mendapatkan undangan pertemuan mualaf di Semarang.

Sukirman terkesan dengan tema pelantikan yang dinilai relevan, yakni mendukung pembangunan umat berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus menyentuh pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter masyarakat.

Sukirman menegaskan pentingnya sinergi antara MUI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendorong pembangunan yang berimbang. Kolaborasi tersebut dinilai strategis untuk memastikan pembangunan berjalan secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas umat.

“Pembangunan manusia harus menjadi perhatian bersama. Sinergi antara MUI dan pemerintah perlu terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembinaan karakter generasi muda. Menurutnya, generasi saat ini membutuhkan perhatian dan bimbingan lebih intensif agar memiliki ketangguhan serta nilai-nilai moral yang kuat.

“Karakter generasi muda perlu kita kedepankan. Mereka membutuhkan pendampingan agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berakhlak,” tambahnya.
Melalui pelantikan ini, diharapkan MUI Kabupaten Pekalongan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam membina umat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Pekalongan, KH. Tajudin Shorih, menegaskan bahwa tema yang diusung dalam pelantikan kali ini memiliki makna strategis bagi arah pembangunan daerah.

“Kami sengaja mengusung tema peran strategis MUI dalam mendukung pembangunan umat berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan yang kita cita-citakan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan spiritual, moral, dan sosial ekonomi umat yang harus berlangsung secara berkesinambungan dari masa ke masa,” jelasnya.

Ia memaparkan tiga peran strategis MUI ke depan. Pertama, sebagai penjaga akidah dan ukhuwah di tengah derasnya arus informasi. Dalam hal ini, MUI diharapkan terus memberikan fatwa dan bimbingan yang menenangkan, mencegah perpecahan, serta merawat kerukunan antarumat beragama.

Kedua, sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. MUI diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan program-program yang berpihak kepada masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial lainnya.

Ketiga, sebagai pelopor pembangunan berkelanjutan. MUI didorong untuk meningkatkan kesadaran umat dalam menjaga lingkungan, mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif, serta mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berdaya saing.

Melalui pelantikan ini, diharapkan MUI Kabupaten Pekalongan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam membina umat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Tengah Drs. KH. Muhyiddin, M. Ag., juga memberikan sedikit pesan dan arahan bahwa sesuai dengan namanya bahwa MUI merupakan wadah atau perkumpulan ulama-ulama Indonesia. Makasih sudah sepatutnya apabila fatwa atau keputusan yang nantinya dikeluarkan sesuai dengan ke-Indonesiaan.

"Kita ini mewarisi tugas-tugas fungsi keagamaan yang pernah dan sudah dilakukan oleh para nabi kita. Kita mengemban tugas keagamaan dan tugas keulamaan, tapi kita jangan lupa bahwa kita ini Majelis Ulama Indonesia karena itu kita bergerak dalam porsi keulamaan keindonesiaan, jangan sampai kita ini sebagai ulama Indonesia justru kita menyuarakan keulamaan yang lain karena ada hal-hal khusus yang tidak sama antara apa yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di negara muslim lain," tandasnya.