KAJEN - Seluruh ASN dihimbau untuk bersikap netral dalam Pilkada mendatang. “ PNS itu regulasinya, satu sisi ada yang sebagai penyelenggara  ( PPK). Di tingkat PPK, PNS netralitasnya harus betul-betul  menjadi aruan  kalau tidak maka akan merusak sistem . Karena itu ada dalam sistem secara integral di dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati. Bagi ASN yang tidak ada dalam sistempun harus netral  sesuai dengan undang-undang ASN “. Hal itu diucapkan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi,SH,M.Si dalam wawancara saat menghadiri acara Pelantikan dan Penandatangan Pakta Integritas Sekretariat PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kajen, Sabtu  (7/03).

Yang paling penting , menurut Asip, bahwa pilkada ini hendaknya dijadikan sarana untuk jangan sampai soliditas sosial, kohefisitas masyarakat ini  jadi terganggu. Siapapun yang terpilih harus disikapi biasa saja. “ Proses demokratisasi tingkat kabupaten ini harus berjalan dengan baik karena akan mencerminkan kualitas Sumber Daya Manusia kita sekaligus kualitas demokrasi kita. Kalau kualitas demokrasi kita baik, maka tentu kita akan dipercaya oleh pihak lain  yang selama ini sedang menjalin kerjasama dengan kita untuk melakukan investasi tentu  mereka akan percaya”, ujar bupati Asip.

Bupati  berharap dengan dukungan semua pihak, baik TNI Polri, tokoh masyarakat, maka proses pilkada di kabupaten Pekalongan ini mudah mudahan akan berjalan dengan aman, menyenangkan, seperti tema  yang diusung KPU Kabupaten Pekalongan( Humas Kominfo )

Publisher : aris