Memahami e-KTP Nasional

Surel Cetak PDF

Foto ilustrasi :
http://www.real-star.com/DTC550SYSTEM.jpg
http://english.komsco.com/img/products/card3.jpg
http://plazaegov.blogspot.com


Artikel dengan tema e-KTP perlu disajikan mengingat Pemerintah telah merencanakan penerapan e-KTP pada tahun 2011. Ada 2 tulisan yang dikutip dan disajikan yaitu artikel tulisan Dr. Husni Fahmi yang kami kutip dari http://www.detikinet.com dan tulisan Mudjiono dari http://plazaegov.blogspot.com. Meskipun tulisan ini sudah dipublikasikan agak lama berselang di awal tahun 2010, melihat urgensinya untuk dipahami lebih lanjut maka artikel ini diharapkan menambah pengetahuan seputar penjelasan teknis e-KTP.

E-KTP AMAN LUAR DALAM
Oleh : Dr. Husni Fahmi )*

Jakarta - e-KTP didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.

Autentikasi dua arah dilakukan antara kartu elektronik dan perangkat pembacanya agar kartu dan pembaca dapat dipastikan sah. Sementara enkripsi digunakan untuk melindungi data yang tersimpan di dalam kartu elektronik dan tanda tangan digital untuk menjaga integritas data. Di samping itu, e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.

Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan. Hal ini dijabarkan dalam Perpres No. 26 Tahun 2009 bahwa di dalam rekaman elektronik KTP tersimpan biodata, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk.

Tanda tangan terdigitalisasi penduduk juga disimpan di dalam rekaman elektronik berupa chip. Perekaman sidik jari dilakukan terhadap 10 sidik jari tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu.

Penyimpanan dua buah sidik jari telunjuk di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

KTP elektronik sebagaimana KTP kertas memiliki masa berlaku 5 tahun. KTP selalu dibawa dan digunakan oleh penduduk dalam kondisi dan cuaca yang beragam serta berbagai aktifitas seperti pertanian, perdagangan, perjalanan dan perkantoran dengan frekuensi penggunaan yang tinggi. Keadaan ini memerlukan ketahanan fisik kartu dan komponennya dalam penggunaan yang sering dan jangka waktu yang lama.

Kartu kredit biasanya dibuat dari bahan polyvinyl chloride (PVC) karena diharapkan dapat digunakan selama tiga tahun. Tetapi masa berlaku KTP selama lima tahun memerlukan bahan yang lebih kuat yaitu polyester terephthalate (PET) yang memiliki ketahanan hingga sepuluh tahun.

Chip dapat dipasang pada kartu dengan interface kontak atau nirkontak. Kartu elektronik dengan interface kontak telah banyak diluncurkan untuk keperluan kartu telpon, kartu kredit dan kartu kesehatan (APSCA 2007). Kartu nirkontak mulai banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi umum karena kemudahan dan kenyamanan penggunaan dengan cukup menempelkan kartu ke perangkat pembaca tanpa memasukkan kartu ke dalam slot perangkat pembaca.

Kartu nirkontak tidak bergesekan langsung dengan perangkat pembaca yang dapat menyebabkan terkikisnya lapisan pelindung chip. Kartu nirkontak juga memiliki daya tahan tinggi karena terlindungi dari kontak langsung lingkungan seperti udara, air dan cairan lainnya. Ia juga terlindung dari karat karena kelembaban udara dan air khusunya di daerah tropis seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kartu e-KTP menggunakan interface nirkontak.

e-KTP di Negara Maju

Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu China.

Kartu identitas elektronik Belgia merupakan kartu yang tertanam chip kontak berisi biodata, pas photo dan tanda tangan pemilik kartu dan petugas penerbit kartu. Data identitas dan pas photo (JPEG, 3 KB) ditandatangani secara digital oleh Badan Registrasi Nasional. Chip di dalam kartu juga mampu melakukan tanda tangan digital dan pembangkitan kunci kriptografi.

Uji petik kartu elektronik Belgia dilakukan sejak bulan Maret 2003 dan diluncurkan secara nasional pada bulan September tahun 2004. Kartu identitas elektronik Spanyol memuat biodata, dan gambar biometrik wajah dan sidik jari. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah menanda tangani perjanjian pada tahun 2007 yang memungkinkan warga negaranya untuk menggunakan kartu identitas elektronik masing-masing warga negaranya untuk perjalanan antar kedua negara tersebut melalui darat, laut dan udara.

China menerapkan kartu identitas penduduk generasi kedua yang menggunakan chip nirkontak berstandar ISO 14443 yang tersimpan di dalamnya biodata dan pas photo pemilik kartu identitas. Kartu identitas elektronik ini mulai diluncurkan pada tahun 2004 bagi penduduk wajib KTP di China yang mencapai jumlah 960 juta jiwa. Kartu identitas elektronik ini dirancang mudah dan murah dalam produksi, dan mudah, teramankan dan tahan lama dalam penggunaan.

Lalu bagaimana di Indonesia? Pada uji petik e-KTP tahun 2009, Ditjen Adminduk yang bekerjasama dengan BPPT, ITB, LSN dan APTIKOM memberikan pelatihan dan pendampingan teknis bagi kegiatan perekaman sidik jari. Saat ini, petugas kecamatan telah dapat mengoperasikan dengan baik dan mandiri kegiatan perekaman sidik jari, pengiriman sidik jari untuk identifikasi 1:N, dan perekaman data ke dalam chip serta verifikasi sidik jari 1:1 hingga e-KTP diserahkan kepada penduduk.

Penerapan awal KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.


*) Penulis adalah Dr Husni Fahmi, perekayasa yang bekerja di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT. Dia meraih gelar bachelor, master, dan doktor pada bidang Computer Engineering dari Purdue University, AS. Saat ini, dia mendapatkan tugas sebagai Kepala Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan BPPT. ( ash / ash )

Sumber.Link :
http://www.detikinet.com/read/2010/01/27/133516/1287088/398/e-ktp-aman-luar-dalam--habis-

eKTP-NIK-DBASE ADMINDUK atau DBASE ADMINDUK-NIK-eKTP ?
Oleh : Mudjiono )*

Indonesia seharusnya mengikuti pola atau urutan proses: DBase Adminduk-NIK-KTP Elektronik, dan tidak dapat dibalik dimulai dari KTP Elektronik-NIK-D’Base Adminduk, atau [KTP Elektronik + NIK] baru membangun DBase Adminduk.Hal ini mengacu kepada UU RI No.23 Tahun 2006 Pasal 83 ayat (1), tertulis bahwa data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam “database kependudukan” dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. Artinya untuk dapat menyimpan dan melindungi data penduduk dan data penduduk dapat dimanfaatkan untuk instansi lain, langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun terlebih dahulu “bak penampung dan penyimpanan data kependudukan” berupa database elektronik kependudukan yang dikelola dan diolah secara elektronik oleh SIAK.

Apabila “database kependudukan” ini telah terbangun dengan benar, berisi data perorangan yang akurat dan ter-up-to-date setiap saat atau secara aktual, serta terhubung secara online ataupun semi oline berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Pusat, itu baru dapat disebut “peletakan batu pertama” bangunan tertib administrasi kependudukan.

Selanjutnya berdasarkan “database kependudukan” online dan up-to-date pada akhir Tahun 2011, Pemerintah memiliki harapan dapat mewujudkan kewajibannya yang harus dipenuhi dalam Pasal 101 UU RI No.23 Tahun 2006 untuk: (1) Memberikan 1 [satu] NIK kepada setiap Penduduk Indonesia yang jumlahnya diperkirakan sekitar 230 juta jiwa; (2) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan; (3) Mewajibkan kepada seluruh instansi untuk menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi [SIM], Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP], Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan Dokumen Identitas Lainnya.

NIK wajib dicantumkan oleh Pemerintah dalam setiap dokumen kependudukan paling lambat akhir tahun 2011 [Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil], artinya bahwa seluruh dokumen kependudukan pada akhir tahun 2011, sudah merupakan dokumen kependudukan berbasis NIK, dan untuk selanjutnya KTP pun disebut sebagai “KTP Berbasis NIK”. Sedangkan “KTP Berbasis NIK” dengan kelengkapan kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting, baru merupakan isyarat untuk dilekatkan atau ditanam dalam “KTP Berbasis NIK”, namun waktu definitive implementasinya tidak dinyatakan secara jelas. [Pasal 64 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2006].

Dalam kurun waktu 24 [dua puluh empat] bulan sepanjang tahun 2010 dan 2011, Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memerlukan kerja keras dalam membangun database kependudukan Kabupaten/Kota secara online sampai ke Pusat, menerbitkan NIK dan dokumen kependudukan Berbasis NIK. Sementara itu dalam waktu yang bersamaan, Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendapatkan tugas untuk mengganti “KTP Berbasis NIK” [UU RI No.23 Tahun 2006] menjadi KTP Elektronik paling lambat akhir tahun 2011 [Pasal 10 PERPRES No.26 Tahun 2009]

Tak terbayangkan, betapa sulitnya Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengatur waktunya, sementara sang waktu berjalan terus sehingga pada bulan Februari 2010 waktu yang tersisa tinggal 23 [dua puluh tiga] bulan untuk menyelesaikan 2 [dua] titik ekstrim dengan batasan waktu yang sama. Untuk itu diperlukan tindakan cepat, tepat, dan cerdas dari semua pihak.

Dengan maksud tidak menggurui, penulis ingin menyumbangkan pemikiran berupa tahapan langkah tindak untuk menyiasati waktu yang tinggal 23 [dua puluh tiga] bulan dengan pilihan-pilihan alternative yang dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini, dengan kemungkinan yang paling ideal adalah alternative 2, yaitu KTP berbasis NIK +, dimana plusnya bahwa databasenya sudah berisi sidik jari biometrik dan photo digital tanpa Chip, yang akan dikembangkan kemudian dengan mempertimbangkan sumber daya yang mendukungnya.
----------------------------------------------------------------
Tentang penulis : Mudjiono

Penulis memiliki latar belakang dan pengalaman berkaitan dengan Administrasi Kependudukan:
1 Agustus 2007. Pensiun sebagai PNS Departemen Dalam Negeri|2. 5 September 2005 s/d 1 Agustus 2007. Direktur Informasi Kependudukan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri|3. 7 Juli 2004 s/d 5 September 2005. Direktur Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri|4. 28 Maret 2002 s/d 7 Juli 2004. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri|5. 7 Maret 2001 s/d 28 Maret 2002. Direktur Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri|.

Sumber/Link :
http://plazaegov.blogspot.com/2010/01/e-ktp-nik-dbase-adminduk-atau-dbase.html


Jaringan Data Spasial Daerah Kabupaten Pekalongan Bappeda PM Kabupaten Pekalongan Kajen

Pengunjung Online

Kami punya 54 tamu online
LPSE Kabupaten Pekalongan
RUP SKPD
Video Batik Kota Santri
Free Wifi Hotspot Pemkab Pekalongan
Perpustakaan Kab. Pekalongan
DPRD Kab.Pekalongan
Dinhubkominfo
Dinkes Kab.Pekalongan
Blog Daerah Kabupaten Pekalongan
RSUD Kraton
RSUD Kajen
Bank Kredit Kecamatan Kajen
Humas setda
Pantauan CCTV Perempatan Wiradesa
You are here: Home