PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DIDISEMINASIKAN

KAJEN - Peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait, Rabu (24/4/2019) didiseminasikan. Acara itu diadakan di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
 
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan,  Abdul Cholik, menyampaikan tujuan dilaksanakan acara sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait adalah agar pengelolaan kegiatan baik pejabat pengadaan, tim teknis dan pengawas serta penyedia jasa konstruksi memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
"Menyamakan persepsi antara pengelola kegiatan dan penyedia barang atau jasa terhadap peraturan yang ada. Kemudian temuan pemeriksaan dalam pelaksanaan pekerjaan pada konstruksi 2019 dapat diminimalisir," kata dia.
 
Adapun peserta dari kegiatan ini dari penyedia barang dan jasa, unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala Badan usaha milik daerah (BUMD). "Narasumber dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan lembaga pengembangan jasa konstruksi," kata dia. 
 
Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM yang membacakan sambutan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait merupakan agenda penting sebagai sarana evaluasi kinerja yang telah berjalan selama ini.
 
"Saya berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan serta mendorong kinerja para penyelenggara jasa konstruksi dalam mengembangkan kemitraan yang solid dan produktif dengan pemerintah daerah dalam pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik dan infastruktur," jelasnya.
 
Menurut Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, pekerjaan konstruksi merupakan salah satu penopang penting dalam segi kehidupan karena secara tidak langsung dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, usaha mikro serta usaha kecil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 tahun 2018 dengan prinsip 'value for money' yang diartikan setiap uang yang dibelanjakan pemerintah diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya dan lokasi serta penyedia.
 
Hal tersebut telah diikuti dengan perkembangan teknologi seperti aplikasi Sirup, Sikap dan aplikasi lainnya. Artinya, kata bupati, bagi para pelaku usaha konstruksi lokal, penyelenggara seperti PPK, PPTK dan lainnya harus mampu mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan melalui pelatihan, sertifikasi dan lainnya termasuk sosialisasi jasa konstruksi ini.
 
Pada kesempatan itu, Sekda Mukaromah Syakoer menekankan untuk para peserta agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik serta tanyakan persoalan dan permasalahan sedetil mungkin kepada narasumber. "Jangan sampai kegiatan yang ada di Kabupaten Pekalongan ada hal yang tidak diinginkan," tandas dia.
Apabila lagi, lanjut Sekda, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan asosiasi badan usaha telah menandatangani pernyataan komitmen bersama. Menurut dia, penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekedar tanda tangan, namun harus dilaksanakan secara komprehensif atau menyeluruh. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
 
Publisher : aris
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…