sosialisai_PKB

(Release Bag.Humas Setda) KAJEN – Kantor UP3AD/Samsat Kabupaten Pekalongan mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor, Selasa (19/6).Sosialisasi digelar di Aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan bersamaan dengan kegiatan Rapat Dinas bulan Juli 2012. Acara dihadiri oleh Sekda Kabupaten Pekalongan Ir. H. Susiyanto, MM beserta para Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan serta Kepala instansi vertikal dan tamu undangan lainnya.

Kepala UP3AD/Samsat Kabupaten Pekalongan Sri Margono, SE.MM mengatakan bahwa dasar terbitnya Perda Prov. Jateng No.2 Tahun 2011 adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi Daerah. Perda tersebut sudah berlaku mulai 1 Juni 2011.

Pajak atas kendaraan bermotor ada 2 jenis yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Untuk objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan KBM dan untuk subjeknya adalah orang pribadi, badan, instansi pemerintah. Sedangkan objek BBNKB yaitu penyerahan kepemilikan KBM dan untuk subjek BBNKB sama dengan subjek PKB yakni orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah.

Dalam Perda tentang pajak daerah Provinsi Jawa Tengah ini, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Margono, ada hal baru dalam Perda No. 2 Tahun 2011 yakni antara lain adanya perluasan objek pajak untuk KBM  TNI Polri, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota kena; adanya penyesuaian tarif PKB yaitu 1,5% untuk kepemilikan 1 KBM pribadi dan Badan, 1,0% untuk angkutan umum (barang/orang), 0,5 % untuk ambulans, sosial keagamaan dan pemerintah, dan 0,2% untuk alat berat dan alat besar. Sedangkan untuk tarif BBNKB yaitu 12,5% KBM baru/BBNKB I, 1% BBNKB  II dan seterusnya.

Untuk pajak Progresif yang didasarkan pada regulasi dan budgeter, subjeknya adalah kepemilikan KBM lebih dari 1 (nama dan alamat sama), objeknya KBM pribadi roda 4 (jenis sedan, jeep, minibus/microbus) dan KBM roda 2 besarnya  200 CC keatas. Untuk KBM umum , KBM atas nama Badan tidak kena tarif progresif. Sedangkan untuk urutan kememilikan KBM berdasarkan tanggal kwitansi jual-beli (bukti penyerahan).

Sementara untuk tarif progresif yakni antara lain, untuk kepemilikan  KBM  ke-1  yaitu 1,5% x NJKB, kepemilikan KBM  ke-2 adalah 2% x NJKB, kepemilikan  KBM  ke-3 yaitu  2,5% x NJKB, kepemilikan KBM ke-4 yaitu 3% x NJKB, dan untuk kepemilikan KBM  ke-5 dan seterusnya     yaitu 3,5% x NJKB. Sebagai contoh jika Wajib Pajak mempunyai Honda Tiger. Hitungan pajaknya adalah KBM ke-1 yaitu  1,5% x NJKB 21 juta = Rp 315.000, untuk KBM ke-2 yaitu 2% x NJKB 21 juta = Rp 420.000. NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor, berdasarkan table Peraturan Gubernur Jawa Tengah sesuai tabel Kemendagri.

Sri Margono menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar segera melaporkan ke Samsat apabila kendaraan bermotornya telah dijual untuk dilakukan pendataan ulang.  Sedangkan untuk pembebasan/pemutihan pokok dan sanksi administrasi PKB tahun lalu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.18 Th.2012 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi PKB tahun lalu bagi  KBM yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan mulai 1 Juni s.d 31 JUli 2012 dengan ketentuan (1) Untuk keterlambatan 1(satu) tahun atau lebih, maka hanya dipungut pokok maupun sanksi administrasi 1 (satu) tahun berjalan; (2) Keterlambatan pendaftaran maupun pembayaran PKB sesudah jatuh tempo pada tahun berjalan, tetap dikenakan sanksi administrasi.

Untuk informasi PKB lewat SMS, kata Margono, silahkan ketik : JATENG, SPASI NOPOL …   Kirim ke 9600. (di2k).

Anda disini: Home Berita Berita Lokal Sosialisasi Perda Prov. Jateng No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Prov. Jateng