• Up Pahlawan 2017
  • Renc. Pasar Agribisnis Petung
  • Kemah Budaya 2017
  • TrailRun 2017
  • Kemah Kwarcab 2017
  • Bedah Bd Gembiro 2017
  • Bupati Up SP 2017
  • Hadiah UPSP 2017
  • Angklung SP 2017
  • Tari Sodo UPSP 2017
  • Bupati Resmikan Kantor Lutkan
  • Penutupan TMMD 3 Sengare
  • KKN Unes II 2017
  • Emas Fornas IV
  • KUA PPAS 2018
  • Adminduk El
  • Batik Go Int
  • Kirab Hari Santri 2017
  • Apel Hari santri 2017
  • NU bantu rohingya



Akta_PPATBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan ini mengatur bahwa terhitung mulai tahun 2013 penyiapan dan pembuatan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus.

Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta terdiri dari :
a. akta jual beli;
b. akta tukar menukar;
c. akta hibah;
d. akta pemasukan ke dalam perusahaan;
e. akta pembagian hak bersama;
f. akta pemberian hak tanggungan;
g.akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai di atas tanah hak milik;
h. surat kuasa membebankan hak tanggungan.

Dengan mulai berlakunya peraturan Kepala Badan Pertanahan tersebut diatas, maka :

  1. blanko akta pejabat pembuat akta tanah yang masih tersedia di kantor BPN atau masing-masing PPAT, PPAT pengganti, PPAT sementara, atau PPAT khusus masih dapat dipergunakan.
  2. blanko akta PPAT sebagaimana tersebut huruf a, apabila PPAT tidak menggunakan lagi, wajib dikembalikan ke kantor pertanahan setempat paling lambat 31 Maret 2013.
  3. pengembalian akta sebagaimana huruf b, dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan blanka akta PPAT dari PPAT yang bersangkutan kepada kepala kantor pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk.
  4. PPAT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b dan c, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala kantor pertanahan akan menolak pendaftaran akta PPAT yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan pasal 96 ayat 1 peraturan tersebut. Ketentuan dalam peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2013.

Sumber : www.bpn.go.id
foto ilustrasi : kaskus.co.id

Anda disini: Home Artikel Artikel Sosial Budaya Mulai 2 Januari 2013 penyiapan dan pembuatan blanko akta PPAT dilakukan oleh masing-masing PPAT