11bangunanPenyusunan naskah akademik untuk rancangan Perda Bangunan Gedung bertujuan untuk menggali dasar-dasar teoretik, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan peraturan daerah  tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut;memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Perda Bangunan Gedung di Kabupaten Pekalongan; menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi rancangan peraturan daerah tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan, didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Pekalongan, mulai dari proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran, saat ini mendasarkan diri pada peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011 dan guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999, maka disusun Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 10 Maret 2001.

Keputusan Bupati ini, berisi tentang pengaturan Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan diuraikan lebih detail khususnya untuk koefisien kota/daerah, koefisien guna bangunan dan koefisien kelas jalan. Sehingga secara teknis lebih rinci. Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, maka diterbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2006, tanggal 30 Desember 2006 tentang Standar Harga Bangunan untuk Penentuan Biaya Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pekalongan, termasuk menentukan standar harga untuk rehabilitasi/perbaikan, merombak bangunan. Secara khusus peraturan tersebut di atas cenderung mengatur tentang retribusi untuk mendirikan bangunan. Sedangkan persyaratan-persyaratan teknis untuk membangun masih kurang detail.

Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang di samping mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan  permohonan IMB, juga memperhatikan ketepatan lokasi pembangunan gedung dari segi tata ruang. Dengan demikian, apabila syarat permohonan IMB terpenuhi dan lokasi pembangunannya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka IMB diberikan. Mengenai persyaratan teknis bangunan gedungnya dari segi tidak menjadi pertimbangan tersendiri karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi persyaratan teknis sebuah bangunan gedung.

Kendatipun demikian, terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, yang terjadi di lapangan nampaknya masih menunjukkan adanya  ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang ada. Hal ini antara lain tercermin dari fakta-fakta berikut :

  1. Pembangunan gedung tidak memiliki IMB terutama di daerah perdesaan;
  2. Pembangunan bangunan gedung yang telah memiliki IMB, tetapi secara teknis baik lokasi maupun kualitas bangunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Ada jenis bangunan gedung tertentu yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya (misalnya rumah jengki), ternyata belum ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Daerah. Karena itu, secara hukum perlindungan terhadap keberadaan bangunan jenis tersebut belum terjamin. 
  4. Sebagian besar bangunan gedung kurang diperhatikan pemenuhan persyaratan teknisnya.

Munculnya berbagai persoalan di atas disebabkan oleh beberapa hal, disebabkan oleh beberapa hal, seperti keterbatasan keberadaan peraturan, sosialisasi peraturan yang kurang, pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif, serta kepatuhan masyarakat yang masih rendah.

Pengaturan fungsi bangunan gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar bangunan gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis bangunan gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi bangunan gedung lebif efektif dan efisien, fungsi bangunan gerlung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.

Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung dalam peraturan pemerintah dimaksudkan ini agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan gedung, meskipun dalam peraturan pemerintah ini dimungkinkan adanya bangunan gedung yang didirikan diatas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan bangunan gedung dapat berbeda dengan kepemirikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.

Dengan diketahuinya persyaratan administratif bangunan gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan bangunan gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan bangunan gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya , berperikemanusiaan dan berkeadilan, oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Implikasi Penerapan Perda Bangunan Gedung terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Ruang lingkup materi pengaturan Perda Bangunan Gedung Kabupaten Pekalongan tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup pengaturan UU Bangunan Gedung. Hanya saja ruang lingkup tersebut diletakkan dalam konteks wilayah administratif yang bernama Kabupaten pekalongan. Mengacu pada UU Bangunan Gedung, maka Perda Bangunan Gedung Kabupaten Pekalongan di dalamnya akan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:
a.    fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
b.    persyaratan bangunan gedung;
c.    penyelenggaraan bangunan gedung;
d.    kelembagaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung;
e.    peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung; dan
f.    sanksi apabila terjadi pelanggaran terhedap ketentuan Perda bangunan Gedung.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Pekalongan, beberapa hal pokok di atas akan berdampak pada perubahan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya secara cukup mendasar, sehubungan dengan berlakunya norma baru. Format pengaturan Perda Bangunan secara jelas menunjukkan semakin intensifnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang dilakukan oleh masyarakat, yang sebelumnya terkesan longgar. Longgarnya hubungan Pemerintah daerah dengan masyarakat nampaknya disebabkan oleh beberapa hal, seperti keterbatasan keberadaan peraturan, sosialisasi peraturan yang kurang, pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif, serta kepatuhan masyarakat yang masih rendah, yang kesemuanya itu telah menciptakan kondisi eksisting penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten pekalongan sebagaimana terlihat saat ini.

Intensifnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan gedung yang dilakukan oleh masyarakat terlihat dari besarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam hampir semua tahapan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana telah disebutkan di atas yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat juga tidak dapat mengesampingkan peran Pemerintah Daerah ketika masyarakat menyelenggaraan aktivitas yang berkaitan dengan bangunan gedung.

Hubungan yang semakin intensif ini menuntut perubahan peran dan kualitas pelayanan aparat Pemerintah Daerah dan perubahan perilaku di kalangan masyarakat perubahan.  Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih responsif mendorong dan memfasilitas masyarakat agar mengikuti ketentuan Perda bangunan gedung demi terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan selaras dengan lingkungannya dan secara teknis terjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahannya. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk tegas dan konsisten menegakkan Perda yang telah dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Di lain pihak, warga masyarakat dituntut untuk lebih perduli dan taat pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perda Bangunan Gedung secara konsisten.

Dampak Perda bangunan Gedung terhadap Beban Keuangan Daerah
Format pengaturan Perda Bangunan Gedung, yang di dalamnya berisi ketentuan administratif, teknis, dan kelembagaan terkait dengan  penyelenggaraan bangunan gedung, secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Dampak Perda bangunan Gedung terhadap keuangan daerah akan meliputi dua hal, yaitu bertambahnya sumber pendapatan daerah dan beban keuangan daerah.

Penambahan sumber pendapatan daerah disebabkan karena Perda ini mengatur dan menegaskan kembali perlunya Izin Mendirikan Bangunan bagi setiap aktivitas pendirian bangunan. Pelayanan perizinan ini akan berimplikasi pada pemasukan keuangan daerah yang bersumber dari retribusi yang ditarik dari masyarakat. Memang mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini telah ada sebelum Perda bangunan ini ditetapkan. Tetapi dengan berlakunya Perda ini di mana Izin Mendirikan Bangunan merupakan instrument awal yang penting dan menentukan bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan bangunan gedung. Sehubungan dengan itu,maka keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan melayani masyarakat untuk taat dalam pengajuan Izin,Mendirikan Bangunan tidak hanya akan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan penyelenggaraan bangunan gedung, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan pemasukan keuangan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Di samping dampak pada pemasukan keuangan daerah, Perda Bangunan juga akan berdampak pada penambahan beban keuangan daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Perda Bangunan ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, yang kesemuanya berkonsekuensi pembiayaan. Misalnya, aktivitas penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung yang di antaranya mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mendata bangunan gedung yang ada di wilayahnya,  hal ini jelas akan berdampak pada dibutuhkannya pembaiayaan untuk aktivitas tersebut. Di samping itu, perlu dibentuknya kelembagaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, misalnya yang berupa Tim Ahli Bangunan Gedung, juga akan berdampak pada diperlukannya penambahan penganggaran bagi keberadaan dan aktivitas institusi ini.

Selengkapnya tentang Naskah akademik dan Raperda Bangunan Gedung Kabupaten Pekalongan dapat didownload melalui tautan dibawah ini : http://www.pekalongankab.go.id/peraturan/draft-perundangan/
Anda disini: Home Artikel Artikel Sosial Budaya Naskah Akademik & Raperda Bangunan Gedung Kabupaten Pekalongan