Kemiskinan bukan sekedar angka, tetapi angka kemiskinan mutlak dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Daerah seringkali ketercukupan, kekurangakuratan dan sinkronasi data kemiskinan dengn data relevan lainnya. Daerah perlu memiliki keberanian dan kecerdasan untuk menggali dan mendata secara akurat sehingga dapat mengembangnkan program penanggulangan yang dapat tepat sasaran dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang memadai.
Untuk mendapatkan data kualitatif penyebab kemiskinan dan persepsi masyarakat terhadap kemiskinan dilaksananakan kegiatan konsultasi komunitas dengan menggunakan isu – isu yang sudah dipetakan berlandaskan indikator MDG’s sebagai bagian dari tahapan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD). Rencana Aksi Daerah untuk Millenium Develpoment Goal’s (RAD MDG’s) dan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis P3B (Pro Poor Planning Budgetting) Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 dan 24 Desember 2011. Tim berasal dari berbagai stakeholder terkait Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi unsur eksekutif, NGO, Perguruan Tinggi, Komunitas BelajarPerkotaan (KBP), FKBM, Korkot PNPM Mandiri Perkotaan, Konsultan PNPM Mandiri Pedeesaan. Pemilahan desa/kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan dilaksanakan berdasar data awal dari SKPD pemilik informasi terkait kemiskinan dan disamping untuk kecamatan wilayah pesisir, wilayah tengah dan wilayah atas.
Proges atau sasaran data yang terkumpul dari penerapan P3B ini akan membantu dan memudahkan pemerintah daerah untuk :
- 1.Mengukur pencapaian pembangunan sesuai standar buku yang disepakati oleh Indonesia dan 188 negara PBB lainnya.
- 2.Mengetahui posisi pencapaian pembangunan daerahnya dan prioritas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil langkah kebijakan yang prioritas dan fokus pada akar masalah, dengan sasaran lokasi dan target masyarakat yang tepat.
- 3.Meningkatkan efektivitas perencanaan dan efisiensi penggunaan anggaran melalui kesamaan kerangka pikir berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi bersama.
- 4.Membangun database pencapaian pembangunan sehingga dapat merekam jejak keberhasilan daerah, pimpinan daerah, tiap SKPD dan mendukung penerapan dokumen RPJMD untuk keberlanjutan pembangunan.
