0RUU_tanahDalam konsideran RUU Pengadaan Tanah yang telah disahkan oleh DPR RI pada rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun 2011-2011 di Gedung, MPR/DPR/DPD RI (Jakarta, 16-12-2011), disebutkan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Pertimbangan berikutnya disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan.

Dari konsideran diatas nampak bahwa pertimbangan utama bagi pemerintah adalah belum adanya jaminan yang dapat lebih memudahkan pemerintah dalam tindakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kelancarankepentingan pembangunan. Sisi lain penguatan akan hak-hak rakyat selaku pemilik tanah agar terjamin rasa kemanusiaan, demokratis dan adil harus tetap terlindungi.

Kepentingan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah
Selama ini pemerintah seringkali mengalami kesulitan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan karena terkendala dalam pengadaan tanah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona  Armida Alisjahbana, mengatakan, RUU Pengadaan Lahan ini sebagai pemecahan masalah atas berbagai proyek infrastruktur mangkrak yang disebabkan oleh proses pembebasan lahan. Pengaruh undang-undang ini akan signifikan terhadap masyarakat Indonesia. "Bottleneck-nya (sumbatan) di situ," ujar Armida (vivanews.com, 8 Desember 2011). UU pengadaan lahan ini akan menstimulus berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol Trans Jawa, kereta bandara, dan lainnya menjadi semakin cepat. Armida berharap implementasi UU ini akan terealisasi pada 2012. "Pokoknya infrastruktur yang kemarin agak terhambat karena lahan, bisa lebih cepat," tuturnya. Dia lalu menyebut beberapa kementerian yang terlibat dalam penyusunan UU ini. Mereka adalah Kementeriam Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN. 

Berita kompas.com (16/12-2011) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan UU Pengadaan Tanah dapat melancarkan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang direncanakan mencapai tujuh hingga 7,7 persen pada 2014 mendatang. UU tersebut diharapakan dapat memberikan kemudahan dalam pembangunan sarana infrastruktur yang saat ini masih sering dipersulit karena ketiadaan kesepakatan antara pemilik lahan dengan pemerintah. " Ada kejelasan kalau pemerintah ingin membangun atau ada proyek pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak itu tanahnya bisa dibebaskan dengan harga yang wajar," ujar Menteri Keuangan saat ditemui di Nusa Dua, Bali. "Kita ingin punya situasi seperti di negara-negara besar lainnya, yang betul-betul saat membuat jalan atau mau membuat infrastruktur itu langsung bisa dilakukan, tidak pakai a dan b," ujarnya.

Sementara itu sumber vivanews.com(16/12-2011) mengabarkan bahwa Menteri Perumahan Rakyat akan segera mencari tanah-tanah milik negara untuk dibangun rumah atau hunian sewa bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. "Langsung cari tanah milik negara untuk rumah sewa bagi masyarakat penghasilan rendah," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, di sela Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat, 16 Desember 2011.  Djan Faridz menuturkan, lahan yang diperuntukkan bagi rumah sewa tersebut kriterianya bisa sampai 60 tahun dan itu bisa disamakan seperti hak milik. "Kalau 60 tahun itu kan sudah satu generasi, tuh. Nanti, generasi berikutnya bisa diperpanjang, tapi dalam status kepemilikan tanah tetap milik negara," ujarnya. Nantinya, kata Djan Faridz, hunian yang akan dibangun di atas lahan milik pemerintah tersebut bisa berbentuk rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. "Rusunawa itu seperti di Perumnas, lho, yang sekarang dibangun di Kebon Kacang. Kan itu, lahannya tetap milik pemerintah," tuturnya.

Lebih lanjut vivanews.com mewartakan bahwa Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan menyatakan bahwa jenis kepentingan umum seperti pengadaan tanah untuk perumahan rakyat yang bukan sewa tidak termasuk ke dalam RUU tersebut. "Dengan demikian, untuk perumahan rakyat yang diikuti dengan pemberian sertifikat hak milik tidak dapat dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kecuali, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa," kata Ketua Panitia Khusus RUU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Daryatmo Mardiyanto, dalam kata sambutan Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR. 

Menurut Daryatmo, pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah. "Selanjutnya, tanahnya dimiliki pemerintah pusat atau pemerintah daerah," ujarnya. Undang-undang tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi tim pansus, merupakan multi kompleks dan terkait dengan berbagai sektor. "Saat ini ada sektor yang ruang lingkupnya termasuk dalam sektor kepentingan umum seperti penyediaan lahan untuk infrastruktur listrik tapi selama ini tidak termasuk dalam jenis kepentingan umum yang pengadaan tanahnya dijamin oleh pemerintah," katanya.

Masih dari vivanews.com diwartakan Direktur Utama Jasa Marga, Frans S. Sunito menyatakan meski UU tersebut tidak berlaku surut, tidak akan memengaruhi proyek perseroan yang sudah berjalan seperti Tol Ungaran – Bawen, Jawa Tengah karena proyek ini tinggal menyisakan beberapa hektare saja. Termasuk, kata Frans, sebagian besar proyek yang dijalankan dan akan dilaksanakan Jasa Marga tahun depan (2012). Proyek tersebut, yakni jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Ruas W2 yang terdiri dari dua bagian Serpong-Kunciran dan Kunciran-Bandara, Tol Bawen-Solo, Tol Surabaya-Mojokerto, Tol Gempol-Pasuruan. "Itu semua kita harapkan lebih cepat," tambahnya. Frans menuturkan, dengan UU Pengadaan Lahan itu makelar tanah tidak akan berkutik lagi. Sebab, harga tanah akan dijual sesuai dengan harga pasaran.

Dari republika.co.id diberitakan bahwa pada rapat paripurna tersebut, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Joyo Winoto menjanjikan proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur akan selesai maksimal selama 256 hari, setelah diberlakukannya UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengesahan RUU Pengadaan tanah dalam sidang paripurna diwarnai banyak interupsi dan juga catatan. Dari beberapa argumen yang tidak sependapat dengan RUU Pengadaan Tanah adalah adanya penilaian bahwa RUU tersebut melanggar konstitusi dan cenderung melemahkan hak rakyat atas tanah, karena terlalu pro kepada investor yang tidak perhatikan hak-hak tanah rakyat.

Beberapa cuplikan berita diatas menunjukkan bahwa lahirnya UU Pengadaan Tanah tetap dalam domain utama untuk melindungi kepentingan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya memahami lebih lanjut tentang UU Pengadaan Tanah tetap tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosiologi kemasyarakatan bangsa ini. Masalah tanah masih tetap menjadi masalah yang rawan untuk menimbulkan pertikaian dan perseteruan jika penanganan dan cara pendekatannya tidak memenuhi asas-asas keadilan bagi masyarakat (pemilik tanah).

Dibawah ini diuraikan penjelasan dari sisi yuridis dan akademis berdasar studi terhadap permasalahan pengadaan tanah yang telah dilaksanakan selama ini sebagai dasar pijakan untuk memahami lebih lanjut kehadiran UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Perundangan dan peraturan yang terkait dengan Pertanahan dan Pengadaan Tanah
UU yang mengatur tentang seluk beluk tanah di Indonesia diatur melalui:

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
  2. Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
  8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
  12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Untuk kepentingan pengadaan tanah bagi pembangunan ini sejak tahun 1961 menggunakan UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Kemudian untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut terbit landasan operasionalnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993.

Dalam pelaksanaanya karena masih kerapkali menimbulkan permasalahan, konflik, dan dinilai sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum, maka Keppres No.55 Tahun 1993 digantikan dengan  Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang disahkan pada tanggal 3 Mei 2005.

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2006 disahkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perubahan ini dilaksanakan lebih karena untuk meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pokok Perubahan Aturan dalam Perpres No. 65 Tahun 2006
Dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 ini terdapat beberapa perubahan dan penambahan pasal yang semuanya mengarah pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan mewujudkan kepastian hukum bagi pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum , sebagai berikut :
  1. Pasal 1 ayat 3 telah diubah dengan menghapus kata  "atau dengan pencabutan hak atas tanah".
  2. Pasal 2 ayat (1) huruf b telah dihapus, sehingga hanya mengenal cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan  melalui pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dan cara pencabutan hak atas tanah telah dihapus.
  3. Pasal 3 telah diubah sehingga berbunyi "Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.”  Semula dalam pasal 3 Perpres No. 36 Tahun 2005 memuat ayat (2)  yang berbunyi "Pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya".
  4. Pasal 5 mengalami perubahan  tentang kategori Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah hanya menjadi 7 item, sedangkan semula berjumlah 21 item.
  5. Pasal 6 mengalami perubahan dengan menambahkan Badan Pertanahan Nasional masuk dalam susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah, karena pada tahun 2006 BPN telah terbentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.
  6. Pasal 7, mengalami perubahan tentang penambahan tugas kepanitiaan pengadaan tanah, yang semula 7 item manjadi 8 item, yaitu penambahan tugas "h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten".
  7. Penambahan Pasal 7A yang sebelumnya tidak ada, yaitu berbunyi : "Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional.”
  8. Perubahan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah jangka waktu musyawarah dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain, yang semula diberi batas waktu paling lama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama, menjadi 120 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama.
  9. Perubahan Pasal 13 tentang bentuk ganti rugi dengan menghapus pencantuman dapat diberikannya kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangandalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa a. Uang; dan/atau b. Tanah pengganti; dan/atau c. Pemukiman kembali. Dalam Perpres No.65 Tahun 2006, telah diberikannya adanya pilihan d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
  10. Penambahan Pasal 18A diantara Pasal 18 dan 19, sehingga berbunyi sebagai berikut : " Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden, karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya.”
Berlakunya Perpres No.65 Tahun 2006 meski sudah lebih mengakomadasi semangat penghormatan terhadap hak atas tanah ternyata tetap memiliki kelemahan dan potensi konflik, sehingga digagaslah RUU Pengadaan Tanah untuk lebih memberikan jaminan kepastian bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan sebaliknya juga memberikan jaminan bagi pemilik tanah yang terkena program pengadaan tanah.

Permasalahan dalam Pengadaan Tanah dan dampaknya
Permasalahan dalam pengadaan tanah dapat terkait secara langsung dengan proses pengadaan tanahnya sejak perencanaan hingga penyerahan, maupun dampak tidak langsung dari kesejajaran nilai tanah yang telah digantikan dengan uang atau lainnya. Dibanding harta lainnya yang dapat dimiliki manusia, secara umum kepemilikan tanah memiliki keterikatan lebih luas dan menyangkut banyak pihak dibanding dengan kepemilikan harta benda lainnya.

Logika sederhana dapat menunjukkan bahwa kepemilikan tanah biasanya merekam historis dan asal usul atau bahkan sejarah suatu keluarga / kelompok masyarakat, menyangkut pula unsur garis pewarisan, batas kepemilikan tanah dengan pihak-pihak lain, dan kualitas / harga tanah yang sangat variatif sesuai persepsi pribadi pemilik tanah maupun taksiran harga umum sesuai kondisi setempat.  Sehingga sebenarnya menangani pelepasan tanah jika bukan atas kesadaran dan kemauan secara suka rela pemiliknya, namun lebih karena diminta untuk kepentingan umum dalam pembangunan, maka menjadi hal yang sangat kompleks, rumit dan perlu hati-hati diselesaikan meski telah ada skema bermacam bentuk pemberian ganti rugi sekalipun, hingga mekanisme musyawarah, keberatan, dan tuntutan melalui pengadilan.

Meski RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah disahkan, problem mendasar dari pengadaan tanah yang berpotensi melahirkan konflik di masyarakat tetap perlu menjadi pusat perhatian. Mencermati tulisan Syafruddin Kalo yang  berjudul "REFORMASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM" meskipun masih dibahas melalui paradigma Perpres 55 Tahun 1993, dari proyeksi pembangunan hukum pertanahan pasca reformasi masih memiliki relevansi sebagai bahan pemahaman mengapa dalam pengadaan tanah masih kerap memunculkan konflik dan problem di masyarakat. Hal tersebut dapat diamati setidaknya dari keadaan sebagai berikut :
  1. masyarakat terkadang tidak mempunyai posisi runding (bergaining position) yang seimbang, secara psikologis masyarakat berada di bawah tekanan pihak penguasa.
  2. Penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi dianggap oleh masyarakat tidak layak, dalam arti bahwa ganti rugi itu tidak dapat digunakan untuk  mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya, bahkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya menjadi lebih buruk jika dibandingkan keadaan sebelum tanahnya dicabut atau dibebaskan haknya.
  3. Batasan tentang pengertian kepentingan umum yang dijadikan dasar pengadaan tanah ini sangat abstrak, sehingga menimbulkan penafsiran yag berbeda-beda dalam masyarakat. Akibatnya terjadi “ketidakpastian hukum” dan dapat menjurus pada munculnya konflik.
  4. Penggantian kerugian hanya terbatas bagi masyarakat pemilik tanah ataupun penggarap tanah,yang berarti ahli warisnya. Ketentuan ini tanpa memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat yang bukan pemilik, seperti penyewa atau orang yang mengerjakan tanah, yang menguasai dan menempati serta yang menggunakan tanah. Di samping itu terhadap hak ulayat yang dibebaskan untuk kepentingan umum, bagi masyarakat adat tersebut belum dilindungi dan belum mendapat kontribusi dari pembangunan itu, serta recognisi sebagai ganti pendapatan, pemanfaatan dan penguasaan hak ulayat mereka yang telah digunakan untuk pembangunan.
  5. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan, harus dilakukan dengan perundangan yang benar, saling mendengar dan saling menerima pendapat, berdasarkan alur dan patut, berdasarkan sukarela antara para pihak tanpa adanya tekanan psikologis yang dapat menghalangi proses musyawarah tersebut.
  6. Pengaturan tentang permukiman kembali tidak diatur lebih lanjut, sehingga permukiman kembali itu dilaksanakan hanya sekedar memindahkan warga masyarakat yang terkena proyek pembebasan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, tanpa diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi mereka. Upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh warga yang terkena dampak pembebasan tanahnya, bagi warga masyarakat yang sebelumnya tanah adalah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat usaha, bertani, berkebun dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini, karena mereka dipindahkan ke tempat permukiman yang baru. 
  7. Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan tentang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi perlu adanya pemikiran bahwa penyelesaiannya yang paling utama harus dilakukan dengan penyelesaian ADR (Alternative Dispute Resolution), yaitu melalui musyawarah, negosiasi dan mediasi, jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian baru melalui proses yudisial ke pengadilan.
  8. Panitia pencabutan hak-hak atas tanah harus juga bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembebasan. 
Pengadaan Tanah dan Dampak Bagi Lahan Pertanian
Semakin jelasnya jaminan pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum akan memicu pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan iklim investasi. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum akan secara spesifik mencakup kebutuhan tanah yang cukup luas.

Potensi yang mungkin munculterkait kebutuhan lahan ini adalah munculnya konversi-konversi lahan yang sangat mungkin akan semakin meluas karena pembangunan infrstruktur biasanya akan diikuti pula dengan kantong pertumbuhan ekonomi baru yang membutuhkan lahan-lahan baru.

Tesis Septia Putri dalam Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang berjudul "PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal)" mendeskripsikan secara jelas bagaimana Tol Trans-Jawa khususnya di Jawa Tengah hingga Jawa Timur, akan mengorbankan sekitar 600 hektar lahan pertanian beririgasi teknis. Lahan pertanian mengalami pengurangan secara signifikan akibat pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal.

Septia dengan mengutip dari www.blog.dedenrukmana/jalan tol trans jawa-ketahanan pangan dan energi nasional/18 Nopember 2008 menyebutkan bahwa Pembangunan jalan tol trans-Jawa bukan hanya mengancam ketahanan pangan nasional akibat konversi lahan pertanian dan tenaga kerja pertanian ke sektor perkotaan, tapi juga akan semakin meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak akibat peningkatan penggunaan moda transportasi jalan raya. Dampak negatif dari pembangunan jalan tol Trans-Jawa ini akan bertambah bilamana kita menghitung pula dampak lingkungan dari berkurangnya lahan terbuka hijau, termasuk hutan dan perkebunan di pulau Jawa. 

Septia, menyebutkan bahwa Mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim menyatakan bahwa tingkat kesuburan tanah di Jawa delapan kali lipat daripada Kalimantan dan enam kali lipat ketimbang Sumatera.

Secara kritis Agus Susanto berpendapat bahwa Pemerintah sepertinya terlalu menyederhanakan masalah dengan memimpikan petani yang kehilangan lahan dapat bertransformasi begitu saja ke sektor lain yang lebih baik dengan uang hasil penjualan lahannya. Perjalanan Anyer-Panarukan memperlihatkan petani yang kehilangan lahan karena dibebaskan untuk industri gagal masuk ke sektor formal. Mereka kebanyakan jadi buruh atau bermigrasi ke sektor informal di kota-kota di Jawa, khususnya Jakarta. Kantong-kantong industri identik dengan kemiskinan. Sebutlah, misalnya, di Cilegon, Tangerang, Tuban, dan Gresik. (www.kompas.com/Agus Susanto-Dari Jalan Daendels ke Jalan Tol Trans Jawa/22 Agustus 2008).
 
Bagiamana UU Pengadaan Tanah Menjawab Problem dan Potensi Konflik?
Dari berbagai potensi konflik dan beragam permasalahan yang terjadi terkait pengadaan tanah seperti diuraikan di atas, maka pemerintah tidak lagi menghendaki paradigma lama pengadaan tanah melalui pencabutan tanah di era UU No. 20 Tahun 1960 hingga Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Perpres No.36 Tahun 2005.

Sejak Badan Pertanahan Nasional di bentuk pada tahun 2006, dan Perpres No.36 Tahun 2005 telah diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006, maka paradigma pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang diarahkan untuk menghormati hak kepemilikan tanah yang berhak.

Prkatek pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini terus mengalami perkembangan dan pengujian di lapangan, hingga akhirnya dipandang bahwa pemerintah masih mengalami kesulitan dan ketidakpastian dengan banyaknya program pembangunan infrastruktur yang terkendala pada masalah pengadaan tanahnya.

RUU pengadaan tanah yang telah disahkan telah mengandung paradigma baru secara lebih berkemanusiaan, demokratis dan adil, namun juga harus tetap menjamin kelancaran pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Semangat ini setidaknya dapat dilihat dan dipahami, dari hal-hal sebagai berikut :
  1. Definisi pengadaan tanah menurut  Pasal 1 angka 2,  adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kata "layak dan adil" dalam definisi tersebut mencerminkan adanya paradigma baru yang menjamin dan menghormati yang berhak. Kata "pihak yang berhak" juga menjawab berbagai persoalan terhadap pelepasan tanah yang diatasnya terdapat bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut namun belum tentu merupakan hak dari pemilik tanah, bisa saja milik penyewanya, penggunanya, pengolahnya, pengelolanya dan sebagainya. Aturan ini belum ditemukan pada Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Perpres No.36 Tahun 2005
  2. Pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Jadi yang menguasai obyek pengadaan tanah belum tentu sekaligus sebagai memiliki obyek pengadaan tanah telah masuk dalam definisi pihak yang Berhak. Pasal 1 angka 4, menyebutkan objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.  Dari 2 definisi ini dapat diharapkan adanya pemberian ganti rugi yang adil kepada pihak-pihak yang berhak atas pemberian ganti kerugian yang seringkali memicu potensi konflik.
  3. Definisi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada draft naskah akademik RUU ini definisi kepentingan umum belum termuat.  Pada Perpres No. 36 Tahun 2005 pengertian kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Definisi kepentingan umum dalam RUU yang disahkan tersebut ternyata lebih memiliki kejelasan dengan menekankan adanya kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
  4. Diperkenalkannya instrumen konsultasi publik dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 8  yang menyebutkan bahwa konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. Dengan konsultasi publik ini instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara perhitungan ganti kerugian yang akan dilakukan oleh penilai pertanahan.
  5. Pencantuman asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang meliputi 10 asas yaitu :

    a.  Asas Kemanusiaan, adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta menghormati terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
    b.  Asas Keadilan, adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
    c.  Asas Kemanfaatan, adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
    d.  Asas Kepastian, adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.
    e.  Asas Keterbukaan, adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
     f.  Asas Kesepakatan, adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
    g.  Asas Keikutsertaan, adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sejak perencanaan sampai dengan pembangunan.
    h.  Asas Kesejahteraan,adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas.
    i.  Asas Keberlanjutan, adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
    j.  Asas Keselarasan, adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

    Asas kemanusiaan pada draft RUU naskah akademik sebelumnya belum termuat. Dimuatnya tambahan asas kemanusiaan dan ditempatkan paling awal telah menegaskan adanya prinsip kemanusiaan yang harus dipatuhi dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain mematuhi 9 asas lainnya. Secara mudah argumentasinya dapat dijelaskan bahwa meski pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersifat wajib/keharusan bagi pemerintah untuk mewujudkannya, namun harus tetap memperhatikan sisi kemanusiaan bagi yang berhak.

  6. Adanya penegasan tujuan dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimuat Pasal 3, yaitu bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
  7.  Cakupan pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dalam pembangunan telah dipertegas  dalam Pasal 10 dengan jumlah 18 item. Dilihat dari materinya merupakan penegasan dan penyempurnaan cakupan dari Pasal 5 Perpres 63 Tahun 2005 yang  memiliki  21 item, dan perpres 65 tahun 2006 dengan 7 item. Ke 18 item cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut adalah meliputi :

    a.  Pertahanan dan keamanan nasional;
    b.  Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
    c.  Waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, seluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya;
    d.  Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;
    e.  Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak, gas dan panas bumi;
    f.  Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
    g.  Jaringan telekomunikasi and informatika;
    h.  Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
    i.  Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
    j.  Fasilitas keselamatan umum
    k.  Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
    k.  Fasilitas keselamatan umum;
    l.  Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
    m. Cagar alam dan cagar budaya;
    n.  Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
    o.  Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
    p.  Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
    q.  Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
    r.  Pasar umum dan lapangan parkir umum.

  8. Pasal 11 mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Jika yang memerlukan BUMN maka tanah untuk kepentingan umum menjadi milik BUMN.
  9. Pasal 12 mengatur bahwa pembangunan untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan Pemerintah, dan dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta. Dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan nasional maka pembangunannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  10. Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui : a. perencanaan; b. persiapan, c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil, yang rincian pengaturannya dibahas dalam pasal-pasal selanjutnya.
  11. Penilaian besarnya ganti kerugian oleh Penilai dilakukan per bidang tanah, meliputi : a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. Dalam bagian penjelasan diterangkan bahwa yang dimaksud  "Kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan niai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, baiaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.
  12. Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.
  13. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat :

    a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
    b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
    c. letak tanah;
    d. luas tanah yang dibutuhkan;
    e. gambaran umum status tanah;
    f.  perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
    g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
    h. perkiraan nilai tanah; dan
    i. rencana penganggaran.
    Dokumen perencanaan ini disusun berdasar studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.

  14. Pemberian ganti kerugian diberikan langsung kepada pihak yang berhak berdasar hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan pengadilan/Mahkamah Agung. Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Bilamana pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka ganti kerugian dititpkan di pengadilan negeri setempat.
  15. Penitipan ganti kerugian selain disebabkan karena ditolak dari pihak yang berhak, juga dapat dilakukan terhadap pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau menjadi jaminan di Bank.
  16. Pendanaan untuk pengadaan tanah bersumber dari APBN dan/atau APBD, dana internal perusahaan untuk BUMN. Dana pengadaan tanah ini digunakan untuk membiayai : perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, dan sosialisasi. Pendanaan pengadaan tanah ini harus dituangkan dalam dokumen penganngaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Hak bagi Pihak yang Berhak dalam pengadaan tanah meliputi : mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah; dan memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah. Setiap orang wajib mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  18. Dalam ketentuan peralihan diatur bahwa Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Pengadaan Tanah ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya UU ini. Sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah diselesaikan berdasar ketentuan yang diatur dalam UU ini. Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan UU pengadaan tanah ini.
  19. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan UU Pengadaan tanah ini maka peraturan pelaksanaan UU ini harus sudah ditetapkan.
  20. UU pengadaan tanah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penutup
Demikian hasil penyajian gambaran kondisi aktual tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, dan semuanya itu bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan demokratis bagi rakyat maupun pemerintah yang membutuhkan tanah untuk pembangunan sehingga menghasilkan win-win solution, memperkecil potensi konflik dan permasalahan kerawanan yang terjadi dalam pengadaan tanah.

Selama ini praktek pengadaan tanah untuk kepentingan umum semenjak tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya, masih didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Dengan disahkannya RUU Pengadaan Tanah dalam pembangunan untuk kepentingan Umum oleh DPR pada tanggal 16 Desember 2011, ada sebuah pemahaman bahwa Pemerintah dan DPR  telah berusaha mewadahi paradigma pengadaan tanah yang manusiawi, berkeadilan, demokratis dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Ada harapan besar yang disandarkan pada UU Pengadaan tanah ini mampu menjawab persoalan dan permasalahan, serta meminimalkan potensi konflik yang terjadi dalam pengadaan tanah. Demikian pula korban-korban yang terjerat persoalan pidana dalam pengadaan dari pihak panitia, kemunculan spekulan tanah, pemulihan ekonomi yang tidak sebanding, dan problem-problem lainnya dapat dicegah dengan disahkannya UU ini.

Meskipun ada pihak-pihak yang tidak/belum sepakat dengan hadirnya UU ini, menurut hemat penulis, pada tatanan hukum dan tatanan sosial perihal pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini sudah seharusnya diatur dalam UU karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, kepentingan pribadi yang berhak, kepentingan pemerintah, bangsa dan negara dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini juga memiliki dampak ikutan yang mampu menjadi agen perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan memahami materi RUU yang telah disahkan ini kiranya dapat dirasakan dan ditemukan paradigma baru yang diusung untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban anatara pemerintah dan rakyat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penghormatan terhadap hak atas tanah bagi yang berhak.

Penulis : E.Iman P (Staf Kominfo Kab. Pekalongan).

Sumber Peraturan Perundangan :
1. Peraturan perundangan Pengadaan Tanah oleh Direktorat PKPS Link : http://pkps.bappenas.go.id/
2. http://www.dpr.go.id/uu/appbills/RUU_RUU_Tentang_Pengadaan_Tanah_Bagi_Pembangunan_Untuk_Kepentingan_Umum.pdf
Sumber Artikel/Jurnal/Paper/Tesis :
1. http://library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin12.pdf
2. http://eprints.undip.ac.id/24123/1/SEPTIA_PUTRI_RIKO.pdf

Sumber Berita/News:
1. www.vivanews.com
2. www.republika.co.id
3. www.antaranews.com
4. www.kompas.com

Anda disini: Home Artikel Artikel Sosial Budaya Memahami Perlunya UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum