0_rakornas_lpse7Sudah sejak lama, korupsi dipercaya sebagai penghambat utama pembangunan bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan memberikan predikat kejahatan luar biasa (extraordinary crime) untuk korupsi. Sumber korupsi sangat beragam, namun bidang pengadaan barang dan jasa merupakan ‘penyumbang’ terbesar. Sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Untuk memerangi korupsi yang sudah pada level njelehi ini, sejak 2008, Pemerintah Indonesia secara bertahap telah mengadopsi e-procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan bantuan teknologi informasi.

LPSE hadir untuk menutup celah korupsi dalam proses pengadaan dengan menghadirkan transparansi proses pengadaan yang selama ini masih menjadi ‘barang mewah’ di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengawal implementasi LPSE secara nasional, menghelat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPSE ke-7 di Bali. Rakornas dihadiri 663 orang dari 223 LPSE di seluruh negeri ini merupakan indikator yang menggembirakan dalam gerak bersama melawan korupsi di Indonesia. Statistik LKPP mengindikasikan perkembangan LPSE selama empat tahun sejak 2008 cukup membesarkan hati. Dalam kurun tersebut, secara nasional, LPSE telah memfasilitasi lebih dari 32.000 paket tender, dengan total anggaran lebih dari Rp 68 triliun. LPSE telah menghemat anggaran negara sebesar 12%. Prestasi ini menghadirkan potret cerah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tentu bukan jalan mulus yang dilalui selama empat tahun. Informasi yang didapat penulis dari berbagai LPSE di Indonesia mengindikasikan jalan terjal penuh tantangan laten, baik dari sisi internal pemerintah maupun dari pihak eksternal. Tanpa bermaksud mengecilkan hasil perjuangan LKPP dan seluruh LPSE pendukungnya, potret yang dihadirkan statistik di atas barulah sebagian kecil dari potret besar pengadaan barang/jasa di sektor publik. Sebagai gambaran, untuk tahun 2011, total anggaran untuk pengadaan barang/jasa sekitar Rp 450 triliun,dan baru sekitar Rp 51,5 triliun yang diselenggarakan dengan e-procurement. Fenomena ini tentu menggelitik kita untuk tidak hanya mengukur prestasi LPSE atau komitmen pemberantasan korupsi sebuah instansi pemerintah dari jumlah paket yang dilaksanakan atau efisiensi anggaran yang dihasilkan. Kedua ukuran ini mengandung bias bawaan yang berpotensi menyuguhkan indikator transparansi yang semu karena tidak komprehensif. Perspektif lain, seperti menggunakan indikator persentase anggaran pengadaan melalui LPSE dibandingkan dengan anggaran pengadaan total (yang dapat difasilitasi LPSE), perlu dihadirkan. Karenanya, menjadi penting untuk mengkritisi proses pengadaan tanpa e-procurement yang melibatkan anggaran yang sangat besar tersebut.

Jika ditelusur lebih jauh, potret cerah transparansi di atas dapat berubah menjadi setengah buram. Ini adalah tantangan besar LKPP dan LPSE pada masa mendatang, terutama setelah memasuki tenggat implementasi e-procurement untuk semua instansi pemerintah mulai awal 2012 ñ sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Potret setengah buram ini berpotensi menghadirkan transparansi semu dalam proses pengadaan. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Paling tidak terdapat dua alasan yang dapat diidentifikasi. Pertama, dukungan pemimpin (seperti bupati/walikota dan DPRD) yang minimal. Dalam Rakornas berbagai LPSE juga mengeluhkan hal ini. Kabupaten/kota yang pemimpinnya tidak tersandera masa lalunya dan berani 'pasang badan' dalam implementasi LPSE terbukti menghasilkan prestasi yang menggembirakan. Secara umum, komitmen top-down terbukti lebih ampuh dibandingkan dengan komitmen buttom-up. Tanpa dukungan pemimpin, komitmen buttom-up ini akan menjadi 'mboten-up' alias mandek. Ketika dukungan politis yang kuat tidak ada, LPSE berpotensi menjadi 'bulan-bulanan' dan 'sasaran tembak' dari berbagai kepentingan yang ada. Kekhawatiran adanya serangan balik koruptor (corruptor fight back) ketika diusik ketenangannya berpotensi terjadi di sini.

Kedua, akibat dukungan yang lemah, implementasi LPSE tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Salah satu modusnya adalah dengan menggunakan celah pada Perpres 54/2010 yang memang belum mengharuskan semua pengadaan dilaksanakan menggunakan LPSE. Paket pekerjaan yang ditenderkan melalui LPSE pun sudah dipilah-pilah dan diatur sedemikian rupa dengan pertimbangan yang sarat kepentingan. Kepentingan ini, alih-alih memerangi korupsi, justru melanggengkan praktik-praktik lama yang tidak bermartabat yang merupakan akar korupsi.

Hal ini mengindikasikan bahwa perang melawan korupsi yang sudah merajalela dalam sistem jemaah yang saling menyandera bukanlah pekerjaan ringan. Karenanya, terlepas dari kekurangan yang masih ada, hadirnya LPSE dengan semua prestasinya dalam empat tahun terakhir sudah seharusnya diapresiasi dan didukung dengan tulus oleh semua pihak. Tanpa pengawalan LPSE yang jujur dan tiadanya dukungan politis yang kuat, pengadaan barang/jasa menggunakan e-procurement hanya akan menghasilkan transparansi semu, dan bukan transparansi sejati.

Penulis : Fathul Wahid MSi (dosen Program Magister Informatika UII dan research fellow di University of Agder, Norwegia)
Tulisan dimuat pada halaman http://www.kr.co.id, tanggal 26/11/2011 07:38:38.

Anda disini: Home Artikel Artikel Sosial Budaya e-Procurement Dan Transparansi (semu)