SEKILAS TENTANG PAMSIMAS (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT)

Surel Cetak PDF
A. GAMBARAN UMUM PAMSIMAS

Pamsimas adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat: inginkan; bersedia untuk berkontribusi dan membiayai; dan dapat mengelola dan memelihara. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan.
B. LATAR BELAKANG
  1. Komitmen mencapai target MDG’s 2015: menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi sebesar 50% pada tahun 2015
  2. Tahun 2007, Presiden RI telah mencanangkan PNPM Mandiri diantaranya adalah program PAMSIMAS, merupakan upaya Pemerintah : untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
C. TUJUAN DAN SASARAN PAMSIMAS
Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk:
  1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
  2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
  3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
  4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum
mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

C. PEMILIHAN LOKASI SASARAN
Lokasi sasaran Pamsimas meliputi 3960 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota di 15 provinsi di Indonesia. Jumlah quota lokasi sasaran di setiap kabupaten/kota rata-rata 36 desa/kelurahan selama periode proyek tahun 2008  sampai dengan tahun 2013.

Seleksi dan pemilihan lokasi sasaran program Pamsimas untuk mendapatkan desa/kelurahan lokasi sasaran dilaksanakan per tahun, dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1, Koordinasi sektoral di tingkat kabupaten/kota, melibatkan seluruh pemangku kegiatan Pamsimas seperti TKK (Bappeda, DPU, BPMD, DinKes, Dinas Pendidikan, Bapedalda), DPMU, DPIU-Satker, Pokja AMPL, dan sektor lain terkait. Membahas strategi pencapaian project performance indicator tingkat kabupaten/kota, komponen kegiatan, kategori pembiayaan, tugas dan kewajiban masing-masing sektor, dan pelaksanaan seleksi administrasi desa/kelurahan yang dinilai layak (eligible).

Langkah 2, TKK melakukan penilaian administrasi terhadap seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota untuk disusun dalam daftar panjang (longlist) desa/kelurahan eligible. Penilaian tersebut meliputi: 1) indeks kemiskinan, 2) indeks non akses air minum, 3) indeks non akses sanitasi/jamban, 4) indeks
kasus diare, dan 5) dalam 2 tahun terakhir tidak terdapat program CDD sejenis Pamsimas. Jumlah desa/kelurahan yang masuk dalam longlist sama dengan jumlah quota lokasi sasaran per kabupaten/kota dikurangi jumlah desa/kelurahan yang telah menjadi lokasi program Pamsimas pada tahun-tahun sebelumnya.

Langkah 3, Sosialisasi Pamsimas di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh TKK bersama DPMU dengan peserta aparat dan perwakilan masyarakat desa/kelurahan. Sosialisasi Pamsimas di tingkat desa/kelurahan diselenggarakan oleh aparat desa/kelurahan dengan peserta kelompok/ pelaku
program CDD yang telah masuk di desa/kelurahan, misal (PPK : UPK, TPK, FD; P2KP : BKM, UP, KSM), perwakilan seluruh komponen masyarakat desa/kelurahan.

Langkah 4, Musyawarah warga untuk memformulasikan kebutuhan/permintaan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan perilaku hidup bersih dan sehat dan penyediaan sarana air minum dan sanitasi dalam bentuk pernyataan minat keikutsertaan Pamsimas; dilaksanakan mulai dari tingkat dusun/RW sampai dengan tingkat desa/kelurahan; melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan serta kelompok perempuan miskin (IVP) sesuai dengan kerangka safeguard sosial; membahas kesanggupan merealisasikan minat dan kesiapan masyarakat
dalam bentuk kontribusi sebesar minimal 20% (inkind minimal 16% dan incash minimal 4%), dan menghilangkan kebiasaan BAB (buang air besar) sembarangan (open defecation) serta praktik hidup tidak bersih dan tidak sehat lainnya. Minat tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan
Pamsimas (SPMKP).

Langkah 5, Verifikasi lapangan terhadap minat dan kesiapan masyarakat dilaksanakan oleh DPMU, sesuai dengan kriteria dalam daftar pendek (shortlist) dan hasilnya dilaporkan kepada TKK. Proses verifikasi juga meliputi penerapan kerangka kerja safeguard lingkungan yang dilakukan dengan koordinasi dan
konsultasi dengan Bapedalda kabupaten/kota. Desa/kelurahan yang lolos verifikasi akan diusulkan sebagai desa/kelurahan lokasi Pamsimas.

Langkah 6, Berdasarkan hasil penyekoran dari verifikasi di lapangan, TKK menetapkan desa/kelurahan lokasi Pamsimas pada tahun yang bersangkutan (1 tahun ke depan) dan mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan SK desa/kelurahan lokasi Pamsimas.

D. BANTUAN PROGRAM

Bantuan untuk Masyarakat

1.  Bantuan Pendampingan
Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan TFM (Tim Fasilitasi Masyarakat) beserta dukungan dana operasional untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan masyarakat
agar mampu membuat 1) pembangunan jangka menengah program air minum, kesehatan dan sanitasi (PJM-ProAKSi), dan 2) Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang merupakan rencana tahunan dari PJMProAKSi
untuk mengatasi permasalahan air minum, sanitasi, dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat.

Proses pendampingan ini sekurang-kurangnya harus menghasilkan:
  • Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang berbasis nilai, dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel sebagai lembaga pengelola program.
  • PJM-ProAKSi, dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sebagai program bersama yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
  • Natural leader - komite CLTS sebagai penggerak dalam pemicuan perubahan perilaku tidak bersih dan sehat masyarakat di wilayahnya.
  • Masyarakat yang memiliki kesadaran hidup bersih dan sehat, dan mau mengubah perilakunya menuju praktik hidup bersih dan sehat.

Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup:
  • Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan-bahan/tools dan media belajar agar masyarakat mampu melakukan identifikasi masalah air minum, sanitasi dan kesehatan dan analisis situasi dengan MPA
  • Fasilitasi pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) di tingkat desa/kelurahan dengan memilih orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola program.
  • Fasilitasi penyusunan rencana kerja masyarakat secara partisipatif.
  • Fasilitasi dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program
  • Fasilitasi masyarakat agar mampu dalam mengelola sarana air minum, sanitasi dan kesehatan secara berkelanjutan oleh masyarakat

2.  Bantuan Dana
Bantuan dana diberikan dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dicairkan langsung ke “rekening LKM untuk program Pamsimas”. Alokasi BLM untuk tiap desa/kelurahan dihitung berdasarkan pagu sementara total biaya RKM sebesar 275 juta rupiah, terdiri dari BLM pemerintah pusat sebesar 70%, BLM pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk DDUPB (dana daerah untuk program bersama) sebesar minimal 10%, dan kontribusi masyarakat desa/kelurahan sebesar minimal 20% (inkind minimal 16% dan incash minimal 4%).

Substansi program Pamsimas melalui pemberian BLM desa/kelurahan adalah penghargaan dan pengembangan kesadaran, prakarsa/inisiatif, dan kesepakatan tanggungjawab bersama masyarakat dalam
memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin dan orang-orang rentan dan terisolasi (indigenous and vulnerable people = IVP) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan layanan air minum dan sanitasi lingkungan serta praktik hidup bersih dan sehat.

Dana BLM Pamsimas pada prinsipnya merupakan stimulan bagi masyarakat untuk membangun dan mengelola sistem layanan air minum dan sanitasi serta kegiatan hygiene dan sanitasi masyarakat, yang
merupakan prakarsa dan kesepakatan tanggungjawab bersama dari masyarakat warga untuk meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan dan terpadu. Oleh karena itu dana BLM Pamsimas bisa dicairkan setelah masyarakat merealisasikan swadaya kontribusi sebesar minimal 20% dalam bentuk (in-kind5 minimal 16% dan in-cash, minimal 4%) dari total anggaran RKM (Rencana Kerja Masyarakat).

Kontribusi swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen masyarakat warga dalam membangun kesadaran-rasa memiliki dan tanggung jawab sosial bersama terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat, semakin tinggi
komitmen masyarakat warga untuk memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pamsimas. Dengan demikian dana bantuan Pamsimas pada hakekatnya hanya berfungsi sebagai stimulan dan reward atas tumbuhnya kepedulian, prakarsa/inisiatif, rasa memiliki dan bertanggung jawab masyarakat.

Program melarang dana BLM Pamsimas dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan BLM adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dlsb);
  2. Kegiatan militer atau semi militer seperti (pembelian senjata dan sejenisnya);
  3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
  4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau aguna atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuanga dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya;
  5. Pembebasan lahan;
  6. Pembangunan rumah ibadah;
  7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM;
  8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yan dilarang dalam kebijakan safeguard (pengamanan); dan
  9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

Sumber :
Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat Edisi 2009.
Diterbitkan oleh Central Project Management Unit Program PAMSIMAS
Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum RI 
You are here: Fasilitas Web Artikel Ekonomi SEKILAS TENTANG PAMSIMAS (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT)