Peralihan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah

Surel Cetak PDF
PBB2Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Adapun tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

  1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
  2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
  3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
  4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
  5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Peralihan PBB perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009, akan memberi dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah.

Dampak terhadap Keuangan Negara
Dampak peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap keuangan negara diperkirakan tidak terlalu besar, karena sebelum dialihkan PBB tercatat dalam penerimaan perpajakan namun juga dibagi-hasilkan ke daerah lewat mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu bila dilihat dari proporsinya, PBB pedesaaan dan perkotaan memberi sumbangan yang relatif tidak besar dibanding PBB pertambangan.

Untuk melihat dampak peralihan PBB terhadap keuangan negara, dilakukan dengan cara mengurangi penerimaan PBB dengan perkiraan nilai PBB pedesaan dan perkotaan dalam pendapatan dan hibah pada APBN tahun 2010 - 2014. Adapun perkiraan nilai PBB tersebut didapatkan dari total realisasinya pada tahun 2009, yaitu sebesar Rp 6.877,3 miliar, dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 5,8 persen.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya, perkiraan realisasi tahun selanjutnya didapatkan dari hasil perkalian perkiraan realisasi tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. 

Beberapa dampak terhadap keuangan Pusat yang diamati akibat peralihan PBB perkotaan dan pedesaan tersebut adalah:
1. Penerimaan negara
Peralihan PBB tetap mengurangi penerimaan perpajakan. Berpindahnya administrasi PBB ke daerah, diperkirakan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan perpajakan tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 0,79 persen. Bila sebelum dialihkan, rata-rata proyeksi penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp 1.035.627,92 miliar, setelah PBB pedesaan dan perkotaan dialihkan rata-ratanya menjadi sebesar Rp 1.027.457,31 miliar. Sementara pendapatan dan hibah akan turun rata-rata sebesar 0,64 persen dari proyeksinya.

2. Surplus/Defisit Anggaran
Peralihan PBB pedesaan dan perkotaan berkontribusi tidak terlalu besar terhadap penerimaan negara, namun cukup berarti dalam mempengaruhi besarnya defisit APBN. Kebijakan tersebut, diperkirakan akan meningkatkan defisit pada tahun 2010-2014 dari proyeksi yang telah dilakukan, rata-rata sebesar 8,30 persen. Walaupun bila dilihat dari persentase akan terjadi peningkatan defisit, namun bila dibandingkan dengan defisit tahun 2009 yang sebesar Rp 129.844,9 miliar, maka proyeksi nilai defisit APBN tahun 2010-2014 cenderung makin kecil, yaitu berkisar antara Rp 48.051,6 – 166.021,6 milar, atau rata-rata sebesar Rp 106.614,67 miliar.

Bahwa dari sisi belanja negara seharusnya nilai DBH sedikit berkurang karena komponen DBH Pajak telah dikurangi oleh PBB terutama PBB perkotaan dan pedesaan. Sehingga proyeksi yang dilakukan terhadap defisit APBN, nilainya akan lebih kecil dari yang telah disebutkan.

Dampak terhadap Keuangan Daerah
Peralihan PBB terhadap keuangan daerah dampaknya bisa beragam. Terhadap provinsi tentunya akan mengurangi penerimaan, karena peralihan PBB menyebabkan provinsi tidak mendapatkan 16,8 persen penerimaan PBB, kecuali DKI Jakarta yang memungut sendiri PBB-nya. Bagi kabupaten/kota dapat berdampak penambahan atau pengurangan penerimaan, penambahan karena semua penerimaan PBB masuk rekening kabupaten/kota, sedangkan pengurangan mungkin terjadi karena tidak ada lagi 6,5 persen bagian Pusat yang dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota.

Hal tersebut sejalan dengan simulasi yang disusun ADB (2010) menggunakan data tahun 2005-2008 untuk menggambarkan dampak peralihan PBB. Simulasi tersebut berasumsi bahwa PBB pedesaan dan perkotaan dilimpahkan ke PAD tanpa adanya perubahan dalam dukungan DAU. Dalam jangka pendek, pelimpahan PBB ke kabupaten/kota tidak akan menambah potensi tingkat PBB yang dikumpulkan oleh Pemda, dengan asumsi bahwa wilayah properti, nilai dan tarif pajak tetap sama.

Dari simulasi tersebut menunjukkan sejumlah 451 kabupaten/kota (jumlah kabupaten/kota tahun 2008), atau sekitar 75 persen mengalami penerimaan yang lebih rendah dari APBD mereka, sementara 25 persen lainnya mendapatkan lebih banyak. Namun bila dilihat dalam nilai rupiah ternyata mengalami net surplus, dengan kisaran Rp 398-690 miliar atau rata-rata Rp 544 miliar/tahun pada tahun 2005-2008.
Surplus tersebut hanya dinikmati 25 persen kabupaten/kota dengan rata-rata pertahun perkabupaten/kota sebesar Rp 11,1 miliar. Sedangkan 75 persen lainnya mengalami defisit rata-rata pertahun perkabupaten/ kota sebesar Rp1,9 miliar, karena rendahnya penerimaan PBB dari daerahnya dan hilangnya kesempatan memperoleh 6,5 persen penerimaan PBB bagian Pusat yang dibagi rata ke semua daerah.

Tenggat Waktu
Dalam UU PDRD pada Pasal 182, Pusat memberikan tenggang waktu sampai dengan 31 Desember 2013 untuk peralihan PBB. Artinya, Pemda harus menerima pengalihan PBB beserta seluruh aspeknya, mulai dari pengiriman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sampai dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), penagihan, pemenuhan hak Wajib Pajak dan seterusnya.

Dalam jangka waktu tersebut, daerah yang belum mampu memungut sendiri, dapat melihat contoh di daerah lain yang sudah melaksanakan peralihan PBB menjadi pajak daerah. Bagi daerah yang merasa potensi PBB-nya kurang memadai sehingga memutuskan untuk tidak memungut, maka PBB masih akan menjadi pajak pusat sampai dengan 31 Desember 2013.

Implikasi sosial dan ekonomi
Peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah mempunyai implikasi sosial dan ekonomi sebagai berikut:

  1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
  2. Meningkatkan kepastian hukum.
  3. Meningkatkan pelayanan publik, dengan syarat masyarakat tidak dipungut secara berlebihan.
  4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly).

Kemudian, agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
  2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP, dan
  4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga

Tugas Para Pihak dalam Pengelolaan PBB dan BPHTB
Pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan PBB-P2 seperti tercantum pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat (DJP dan DJPK)
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dipikul bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). DJP bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan Pemerintah Daerah hasil kompilasi berupa:

  1. Peraturan Pelaksanaan PBB-P2,
  2. Standard Operating Procedure (SOP) terkait PBB-P2,
  3. Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2,
  4. Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya,
  5. SK Menkeu mengenai Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun wakti 10 tahun sebelum tahun pengalihan,
  6. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk softcopy,
  7. Salinan basis data PBB-P2 sebelum Tahun Pengalihan,
  8. Salinan Sistem Aplikasi terkait PBB-P2 beserta source code-nya.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab DJP tersebut, DJP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. menyampaikan salinan Peraturan PBB-P2
  2. menyampaikan Standard Operating Procedures Pengelolaan PBB-P2
  3. menyampaikan Struktur, Tugas dan Fungsi Pengelolaan PBB-P2
  4. menyampaikan Data Tunggakan PBB-P2
  5. menyampaikan Data NJOP, NJOPTKP, NPOPTKP, Peta, SISMIOP
  6. Aplikasi SISMIOP dan sourcecode
  7. sosialisasi ke Stakeholder (Wajib Pajak, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang, Bank, Pemerintah Daerah)
  8. asistensi ke Pemerintah Daerah

Kemudian, tugas dan tanggung jawab DJPK adalah:

  1. menggandakan hasil kompilasi tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah,
  2. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.

2. Kementerian Dalam Negeri
Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan bersama oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk:

  1. penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah,
  2. pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis, dan
  3. pelaksanaan supervisi dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.

3. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:

  1. sarana dan prasarana,
  2. struktur organisasi dan tata kerja,
  3. sumber daya manusia,
  4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP,
  5. kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan
  6. pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Sehubungan dengan persiapan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi beberapa hal dimiliki dan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (DJP) sebagai berikut:

  1. Sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan),
  2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan,
  3. Peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (Aparatur) melalui pelatihan,
  4. Sistem manajemen informasi objek pajak.

Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan penuh pengalihan pengelolaan PBB-P2, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri.

Sumber:
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak
http:/ /www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan
Dian Wahyuni, FE Universitas Indonesia, 2010.
http:/ /lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131328-T%2027610-Persiapan%20pemerintah-Metodologi.pdf
Peraturan/Perundangan :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan  Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Baca beritanya juga di tautan berikut :
http://www.pekalongankab.go.id/fasilitas-web/berita/berita-lokal/3271-pertama-di-jawa-tengah-launching-pendaerahan-pbb-p2-di-kabupaten-pekalongan.html

You are here: Fasilitas Web Artikel Ekonomi Peralihan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah