acrual_akutansiMeningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah menyebabkan semakin dibutuhkannya pelaporan keuangan yang berkualitas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo pada acara  Penyelesaian Permasalahan Aset Tetap, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Hibah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) dan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/11).

Menkeu memaparkan, dalam kurun waktu 2004 hingga 2011, telah terjadi peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat signifikan. "Realisasi pendapatan negara meningkat hingga 200 persen, yakni dari Rp403 triliun menjadi Rp1.211 triliun," paparnya. Demikian halnya dengan belanja negara yang semula Rp427 triliun, meningkat menjadi Rp1.295 triliun.

Peningkatan pendapatan dan belanja negara tersebut juga diikuti dengan peningkatan aset pemerintah yang terdiri atas aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.  Aset pemerintah yang pada tahun 2004 sebesar Rp852 triliun, meningkat hingga 250 persen menjadi sebesar Rp3.023 triliun pada tahun 2011. Ekuitas dana pemerintah juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari minus Rp497 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp1.076 triliun pada tahun 2011.

Selain peningkatan kuantitas keuangan yang dikelola pemerintah, terjadi pula peningkatan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah. Hal ini antara lain tercermin dari adanya transaksi transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah, transaksi pembiayaan pemerintah dan jumlah satuan kerja (satker) pemerintah pusat yang saat ini mencapai 23.779 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menkeu menambahkan, selain terjadinya peningkatan kuantitas dan kompleksitas keuangan negara tersebut, tantangan pengelolaan keuangan negara ke depan juga akan semakin berat. Hal ini terutama terkait dengan rencana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. "Penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, sumber daya manusia, dan komitmen seluruh pimpinan K/L," jelasnya. Ia berharap, penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun-tahun pertama pelaksanaan tidak mengurangi kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Apa yang dimaksud Akutansi bebasis Akrual itu?
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh rekening kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah).

Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pajak (SKPP). Dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atas pendapatan pajak tersebut.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pada saat ini menurut PSAP Nomor 01 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Oleh karena itu kita sering menyebutnya dengan cash toward accrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dewasa ini menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Namun menjelang akhir tahun 2010 terbit peraturan pemerintah yang mengubah basis SAP menjadi akrual penuh. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Sekilas tentang PP 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual
Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, merupakan regulasi pemerintah yang mengatur penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas  menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Atau dalam hitungan waktu akan mulai penuh diterapkan pada tahun 2015.

Aturan ini sebelumnya juga telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual paling lambat tahun anggaran 2008, atau 5 tahun sejak UU No.17 Tahun 2003 tersebut diundangkan. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Apa yang dimaksud dengan akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL
Didalam struktur SAP berbasis akrual berdasar PP 71 Tahun 2010 terdapat tambahan pernyataan standar akuntansi yaitu pada pernyataan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, adapun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)terdiri dari: PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAPN 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; PSAPN 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 juga terdapat pada komponen laporan keuangan, dimana pada PP 24 terdapat empat (4) jenis laporan keuangan yaitu : 1. Neraca; 2. Laporan Arus Kas; 3. Laporan Realisasi Anggaran; 4. Catatan atas Laporan Keuangan. Didalam PP 71 laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemda bertambah menjadi enam (6) jenis laporan keuangan yaitu :Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuanggan. secara garis besar, penjelasan tentang jenis-jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Meskipun basis yang harus digunakan adalah basis akrual, khusus untuk LRA masih menggunakan cash basis yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja transfer surplus/defisit LRA dan belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur LRA tidak ada perubahan yang terdiri dari: Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Pembiayaan, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Laporan ini melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA, adapun  struktur SAL adalah sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan lain-lain.

NERACA
Merupakan laporan keuangan yang telah menerapkan basis akrual, karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan hanya saja ada sedikit tambahan pos-pos didalam sisi asset dan perubahan format pada sisi ekuitas, dimana ekuitas dana tidak dirinci kedalam EDL, EDI dan EDC tapi merupakan jumlah total selisih antara asset dan kewajiban, perubahan itu jadi membuat format neraca lebih sederhana. format neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)

LAPORAN OPERASIONAL
Format laporan operasional terdiri dari : Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO. perbedaan signifikan  LO dan LRA terletak pengakuan belanja dan beban. Diatas telah dijelaskan bahwa penyusunan LRA masih menggunakan kas basis dalam arti kata pengakuan belanja di LRA adalah sebesar kas yang dikeluarkan dari kas daerah, juga pendapatan diakui pada saat diterima dikas daerah. Sedangkan pengakuan beban pada laporan operasional adalah juga meliputi kewajiban/biaya yang timbul meskipun belum dibayar tidak semata-mata melihat apakah kas tersebut sudah keluar atau belum dari kas daerah.

Hal yang sama juga berlaku pada pengakuan pendapatan yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Pengertian timbulnya hak tersebut  perlu dijelaskan bahwa timbulnya harus  ditandai dengan suatu dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut diperkirakan dapat direalisasikan. Dalam pengertian ini tidak termasuk potensi-potensi sumber-sumber daya yang belum dieksploitasi (national resources), misalnya kandungan minyak, kandungan batu bara, ikan, hutan, dan sebagainya.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN
PP 71 mengakomodasi dua jenis pelaporan, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan laporan financial terdiri dari neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

STRATEGI PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL (PP 71 2010)
Dalam penerapan PP 71, hendaknya setiap pemda merumuskan strategi yang dimulai dari aturan pelaksanaan menyangkut penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi, kemudian pengembangan sistem akuntansi dan TI, pengembangan kapasitas SDM, semua itu harus disosialisasikan agar ada keseragaman pandangan didalam pelaksanaan teknis akuntansi diseluruh SKPD.

PLUS MINUS SAP BERBASIS AKRUAL
Dalam akuntansi untuk perusahaan komersil, penggunaan basis akrual diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan. Oleh sebab itu, penggunaan basis akrual penuh dalam standar akuntansi pemerintahan juga diharapkan dapat memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan instansi pemerintah. Apakah memang demikian? mengingat sifat usaha instansi pemerintahan sangat berbeda dibandingkan perusahaan komersil. Selain itu para pemangku kepentingan utamanya, seperti pemerintah sendiri, anggota DPR, maupun LSM, lebih fokus pada aspek anggaran yang disusun berdasarkan basis kas dibandingkan pada Laporan Keuangan yang berbasis akrual. Apakah anggaran yang disusun berdasarkan basis akrual lebih relevan dibandingkan anggaran berbasis kas?

Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.

Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.  

Walaupun basis akrual berlaku efektif  untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010).

Christiaens dan Rommel (2008) berpendapat bahwa basis akrual hanya tepat digunakan dalam instansi pemerintahan yang memiliki sifat usaha komersil. Menurut mereka basis akrual tidak akan sukses diterapkan pada instansi pemerintahan yang murni menjalankan fungsi pelayanan publik. Penerapan kerangka akuntansi berbasis akrual yang berlaku di entitas komersil kepada entitas pemerintahan.

Penyusunan anggaran berbasis akrual juga merupakan masalah tersendiri, selain dimensi politik yang kental dalam aktifitas instansi pemerintahan. Studi sebelumnya oleh Plummer, Hutchison, dan Patton (2007), dengan menggunakan sampel sebanayak 530 distrik sekolah di Texas, menemukan bukti bahwa informasi berbasis akrual tidak lebih informatif dibandingkan informasi yang disajikan dengan menggunakan basis akrual-modifikasian. Studi lain oleh Vinnari dan Nas (2008) menunjukan adanya potensi manajemen laba pada instansi pemerintahan ketika pelaporannya menggunakan basis akrual.

Tiga studi di atas setidaknya mengingatkan bahwa terdapat kemungkinan sisi negatif atau kegagalan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Namun demikian terdapat juga beberapa studi yang menunjukan keunggulan informasi keuangan pemerintahan yang disajikan dengan menggunakan basis akrual, seperti studi Kober, Lee, dan Ng (2010) di Australia.

Selain itu, semakin banyak juga negara yang menggunakan basis akrual dalam pelaporan keuangannya, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, dan lainnya. Namun ada juga studi yang menunjukan bahwa keberadaan informasi anggaran berbasis kas dan laporan keuangan berbasis akrual pada instansi pemerintahan dapat saling melengkapi, seperti studi Anessi-Pessina dan Steccolini (2007) di Italia. Pada akhirnya perbedaan hasil studi ini menunjukkan bahwa sebaiknya penerapan basis akrual dalam SAP dipersiapkan dengan matang dan perlu dikaji secara periodik agar manfaat yang diharapkan dari perubahan basis ini dapat diperoleh secara optimal.

Sekilas dengan merujuk pada tulisan diatas, apa yang menjadi perhatian Menteri Keuangan sangat beralasan. Hal ini mengingat makin meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah yang menyebabkan pemerintah membutuhkan pelaporan keuangan berkualitas. Rencana penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadikan pelaporan keuangan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk dapat diwujudkan. Sesuai arahan Menteri Keuangan penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, sumber daya manusia, dan komitmen seluruh pimpinan K/L. 

Sumber berita dan artikel:
http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=25092&thn=2012&name=br_021112_3.htm

http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=helpdesk&aksi=tags&tag=standar
http://www.ppa-feui.com/resourcecenter/artikel4.html

http://akuntansikeuda.blogspot.com/2011/10/sekilas-tentang-pp-71-tahun-2010-sap_26.html

Editor web: EIP-tel.
Anda disini: Home Artikel Artikel Ekonomi Penerapan akuntansi berbasis Akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang